Ambon, Kompastimur.com
Kepala Rumah Sakit Dr. Latumeten Ambon, Kolonel Ckm Machmud Yunus mengklarifikasi pemberitaan media pada beberapa waktu lalu terkait Pasien WP yang diwajibkan Bayar Biaya Rapit Test, dan jika tidak Pasien tersebut akan dipulangkan.
Menurut Yunus seperti arahan Gubernur Maluku Murad Ismail terkait Pemeriksaan Rapid Test Gratis hanya dikhususkan bagi Pasien PDP dan ODP sementara bagi pasien pelayanan umum dipungut biaya.
"Jadi yang dimaksudkan Gubernur itu adalah kalau konteksnya berhubungan dengan Covid-19, sementara untuk pasien umum tidak gratis," ujar Yunus kepada wartawan, diruang kerjanya, Selasa (2/6/2020).
Ia menjelaskan, terkait yang dialami oleh WP pasien yang sementara dirawat di rumah sakit tersebut. Karena WP bukan pasien penderita Covid, hanya pasien umum maka akan tetap dipungut biaya untuk pemerikaan rapid tes.
"Jika pada pemeriksaan dokter dan ada keraguan maka dianjurkan untuk rapid tes oleh dokter maka harus dilakukan. Saat ini banyak sekali pasien yang tidak jujur terkait perjalanannya, sehingga banyak sekali tenaga kesehatan yang telah menjadi korban," terangnya.
Saat ini, lanjutnya banyak sekali pelaku perjalanan yang mau memiliki hasil rapid tes, maka mereka memakai cara untuk mendapatkan hasil rapid dengan memakai alasan sebagai pasien untuk berobat, karena bagi PP yang ingin mendapat hasil RDT akan dipungut biaya.
Terpisah, dalam konferensi pers dengan awak media, Ketua Harian Gustu Provinsi, Kasrul Selang menjelaskan untuk rapid tes gratis sampai sekarang masih berlaku, juga untuk pasien BPJS. Kalau bagi pasien Non BPJS atau tidak mampu akan dilakukan perlakuan khusus, untuk itu pasien tersebut harus melapor ke Gustu Provinsi Maluku.
"Untuk pasien tersebut nantinya pihak Gugus Tugas yang akan menanggulangi rapid tes pasien tersebut. Dan masalah ini Gustu akan memberitahukan ke pihak RS dan bagi mereka yang tidak mampu dirinya dapat meminta untuk meminta surat keterangan dari RT," pungkasnya. (KT/BN)
0 komentar:
Post a Comment