Sorong, Kompastimur.com
Pembangunan ruas jalan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kabupaten Sorong sepanjang 36 Km merupakan prioritas program unggulan Presiden Joko Widodo saat ini.
Sejak pertama kali dikerjakan sampai saat ini jalan tersebut dinilai kurang berkualitas, sebab di beberapa titik ruas jalan terdapat kondisi jalan yang masih terlihat rusak berat dan belum bisa dikerjakan, alasannya ada terdapat kerugian negara temuan BPK sejak 3 tahun lalu.
Namun sampai saat ini tidak ada tindak lanjuti dari Satker dan PT. Karya Utama Persada (KUP) dan sudah seharusnya ada proses penyelidikan dari pihak yang berwajib, karena temuan BPK ada batas waktu yang ditentukan.
Akan tetapi, diduga temuan BPK hanya formalitas, sehingga sampai saat ini belum ada proses tindak lanjuti dari pihak Balai PJN XVII Papua Barat dalam hal ini Satker wilayah II Sorong dan kontraktor PT. KUP, bahkan terkesan ada pembiaran.
Informasi yang di himpun media, bahwa perusahaan yang mengerjakan ruas jalan tersebut sudah di blacklist, yaitu PT.KUP akibat temuan BPK yang merugikan negara dan sampai saat ini belum ada tindak lanjuti dari pihak satker dan PT.KUP.
Untuk memastikan terkait temuan BPK yang merugikan negara, wartawan dari media ini mengkonfirmasi langsung kepada kepala BPKP Papua Barat, Ricky Antariksa melalui sms via WhatsApp (Rabu/10/06), namun yang bersangkutan masih dalam kondisi sakit.
"Silahkan tanyakan kepada Balai PJN dan Satker Sorong," ujar Ricky.
Demikian juga Kepala Satker wilayah II Sorong, Sony Tukubun saat dikonfirmasi wartawan melalui sms via WhatsApp, Kamis (11/06) mengaku tak ada masalah.
"Tidak ada masalah, kami lagi usahakan mudah-mudahan bisa dikembalikan kondisi jalannya, karena masih ada masalah covid-19 dan pemotongan anggaran juga besar-besaran," jawab Ka Satker. (KT-BENN)
0 komentar:
Post a Comment