Wakil Gubernur Maluku,
Barnabas Orno membuka dengan resmi Rakor Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
bidang pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 yang digelar pada salah satu hotel
di kota Ambon, Rabu (19/02/2020)
Orno saat
membacakan sambutan tertulis Gubernur Maluku menyebutkan, sebelum menyusun
perencanaan pembangunan, terlebih dahulu harus memahami mekanisme dan prosedur
yang ada, agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku Sehingga dapat menyusun
suatu perencanaan pembangunan yang efektif efisien serta proporsional.
Ia katakan, kegiatan
forum OPD bidang pendidikan dan kebudayaan tahun ini dilandasi oleh spirit
implementasi Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan
peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, serta
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pedoman organisasi
perangkat daerah bidang pendidikan kebudayaan. sehingga pembagian urusan
pemerintahan konkuren bidang pendidikan.
Untuk urusan
manajemen pendidikan, Akuinya, mengalami perubahan kewenangan di mana
pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus menjadi kewenangan daerah
provinsi, urusan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini menjadi
kewenangan daerah kabupaten kota.
Forum UPTD
pendidikan kebudayaan yang dilaksanakan ini juga untuk menjawab berbagai
isu-isu strategis dan permasalahan pendidikan dan Kebudayaan yaitu optimalisasi
Merdeka belajar di daerah yang lebih menekankan pada aspek transisi ujian
Nasional menuju survei karakter minimum di tingkat sekolah, ujian sekolah,
zonasi dan rencana pengembangan pembelajaran.
Baginya,
penguatan kapasitas dalam pengelolaan pendidikan dan kebudayaan menjadi sangat
penting dalam rangka peningkatan manajemen perencanaan pengawasan yang lebih
terbuka, efisien, efektif dan bertanggung jawab melalui pendekatan perencanaan
pendidikan dan kebudayaan antara lain pendekatan holistik tematik artinya untuk
mencapai sasaran prioritas pendidikan dan Kebudayaan Nasional maka perlu
dilakukan koordinasi multi lembaga dan pemangku kepentingan.
Kedua; melalui pendekatan integratif
bahwa pencapaian sasaran prioritas pendidikan dan kebudayaan di daerah guna
mendukung prioritas nasional perlu diintegrasikan dari berbagai sektor
pembangunan dan jenjang pemerintahan.
Ketiga; melalui
pendekatan spasial artinya perlu sinkronisasi lokasi pembangunan pendidikan dan
Kebudayaan untuk meningkatkan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh
masyarakat.
Dalam kesempatan
itu, dirinya berharap kegiatan itu bisa menjadi momentum strategis untuk
optimalisasi capaian dan target program pendidikan dan kebudayaan di Provinsi
Maluku dalam membangun sinergitas perencanaan Antara provinsi dan kabupaten
kota yang terukur dan berkelanjutan dengan pelaksanaan yang benar tepat dan
terkoordinir serta melalui pengendalian dan pengawasan yang efektif serta
berjenjang. (KT/09)
0 komentar:
Post a Comment