Ambon, Kompastimur.com
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon Abdul Khalik Lapelelo mengutuk keras aksi unjuk yang mengatasnamakan Ketua Umum dan pengurus HMI Cabang Ambon dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung di Kantor Gubernur Maluku, Jumat (7/2/2020).
Kata Lapalelo, aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Maluku bukan Ketua Umum maupun pengurus HMI Cabang Ambon. Unjuk rasa yang mengatasnamakan HMI Cabang Ambon itu sengaja dilakukan secara sepihak oleh oknum-oknum untuk kepentingan tertentu.
"Atas nama pengurus HMI Cabang Ambon, kami perlu mengklarifikasi aksi unjuk rasa tersebut. Mereka yang mengatasnamakan Ketua dan Pengurus HMI Cabang Ambon itu hanya untuk kepentingan tertentu saja," ujar Lapalelo.
Dia menjelaskan, berdasarkan Rapat Harian Pengurus Besar (PB) HMI pada Sabtu tanggal 30 November 2019 di Jakarta, telah menetapkan Abdul Khalik Lapelelo Sebagai Ketua Umum HMI Cabang Ambon periode 2019-2020.
Lapalelo mengaku, dirinya telah di SK-kan langsung oleh pengurus PB-HMI di bawah kepemimpinan Pj. Ketua Umum, Arya Kharismahadi dengan Nomor: 249/KPTS/A/12/1440 sebagai Ketua Umum HMI Cabang Ambon.
"Jadi, aksi unjuk rasa yang dilakukan mengatasnamakan ketua umum dan pengurus HMI Cabang Ambon hari ini di kator Gubernur Maluku adalah ilegal," pungkasnya.
Selaku ketua umum, Abdul Khalik Lapelelo melalui Ketua Bidang Pembinaan Aparatur Organisasi (PAO), Afrizal Mukadar HMI Cabang Ambon akan mengambil sikap cepat dan tegas serta akan memberikan sanksi secara organisatoris terhadap siapapun yang berani menggunakan nama institusi dan penggunaan atribut organisasi secara liar dan ilegal.
"Hal ini bisa berdampak negatif terhadap nama baik HMI apabila di gunakan untuk kepentingan orang-orang tertentu. Untuk itu kita akan ambil langkah tegas dan berikan sanksi organisasi kepada siapa saja liar dan ilegal melakukan itu," tegasnya.
Sebelumnya, puluhan aktivis yang mengatasnamakan Ketua dan pengurus HMI Cabang Ambon menggelar aksi unjukrasa di halaman Kantor Gubernur Maluku di kota Ambon, Jumat tadi.
Aksi yang dipimpin oleh Burhanuddin Rumbouw yang mengatasnamakan diri sebagai Ketua umum HMI Cabang Ambon itu dilakukan dalam rangka evaluasi kerja Pemerintah Provinsi Maluku dibawah kepemimpinan Murad Ismail, lantaran dinilai belum mampu mengimplementasikan janji politik yang diutarakan pada tahun 2018 lalu.
Mereka mengkritisi sistem pendidikan di Maluku yang dinilai dalam kondisi darurat, yang harus segera diselesaikan berdasarkan situasi kondisi Maluku yang secara geografis berbasis kepulauan. (KT-SH)
0 komentar:
Post a Comment