DBT, Kompastimur.com
Sekolah Menengah
atas (SMA) Negeri 13 Seram Bagian Timur (SBT) yang terletak di Kecamatan Pulau
Panjang ini tidak ada aktifitas belajar mengajar semenjak Tanggal 23 November 2019
sampai saat ini sehingga Sekolah pun dipalang Warga.
Hal ini diungkapkan
oleh salah satu tenaga Honorer lepas yang enggang namanya dipublikasikan saat
ditemui Kompastimur.com di Bula, Kamis (12/13/2019).
Sumber ini
menjelaskan, pemalangan Sekolah tersebut akibat buntut dari ketidakhadiran para
Guru di Sekolah tersebut.
Para Guru
berjanji, tepat tanggal 3 Desember 2019 lalu baru proses belajar mengajar
diaktifkan, namun sayang sekali sampai berita ini dipublis, aktifitas belajar
mengajar belum dilaksanakan karena para Guru belum berada ditempat tugas.
Di Sekolah
tersebut, hanya 1 PNS yang juga Kepala Sekolah yang diketahui bernama, Kore
Keliobas. Sementara 2 orang Guru Kontrak Provinsi dan honor lepas 3 Orang.
Belakangan ada 2
Orang Guru hasil CPNS juga didatangkan, namun sayang sekali, kedua Guru hasil
CPNS 2018 ini hanya 2 minggu dan lansung balik ke Ambon dengan alasan
Prajabatan.
"Alasannya
guru berangkat dan janji 3 Desember masuk sekolah, namun sampai saat ini tidak
ada yang datang. honorer lepas 3, Kontrak provinsi 2, PNS hanya kepala Sekolah.
Ada dua PNS tapi balik alasan masi prajabatan," ucap Sumber ini.
Bahkan, sekolah dengan
6 ruang kelas, dan 1 kantor plus perpustakaan didalamnya ini diduga kuat
pengelolaan Dana BOS pun tidak ada transparansi.
Sekolah dengan
jumlah siswa kurang lebih 63 orang ini menjadi korban dari sikap para guru yang
tidak bertanggungjawab sehingga mereka pun terpaksa libur. Walaupun menjelang
Ujian Nasional, para Siswa terpaksa libur karena tak ada Guru yang bertugas.
"Kepsek
seng (tidak) terbuka masalah dana BOS. Jumlah siswa kurang lebih 63 orang,
mereka tidak ke sekolah," tutur Sumber ini.
Ditempat yang
sama, Ketua Forum Pemuda Pelajar Mahasiswa (FPPM) Kecamatan Pulau Panjang,
Muhamad Aswan Kelian berharap, para Guru yang bertugas di SMA 13 SBT segera
masuk Sekolah agar aktifitas belajar bisa berjalan.
Dalam menyikapi
masalah di kecamatannya, dirinya langsung menuju kantor Perwakilan Dinas
Pendidikan (UPTD) Pendidikan Provinsi, namun tidak ada satu pegawai yang
berkantor, padahal kehadiran dirinya dan teman-teman tepat pada jam kantor.
"Guru harus
segera masuk sekolah agar aktivitas belajar bisa berjalan. Saat Ke kantor UPTD
pendidikan Provinsi di SBT, namun tidak ada satu pegawai pun yang ada. Kami
datang pas jam kantor, pintu kantor terbuka tetapi tidak ada pegawai," kata
Kelian.
Untuk itu,
selaku Ketua FPPM kecamatan Pulau Panjang, dirinya telah menginstruksikan
kepada seluruh pemuda dan mahasiswa asal Pulau Panjang untuk turun jalan pada
senin tanggal 16 Desember.
Demonstrasi yang
dilakukan sebagai bentuk kepadulian terhadap dunia Pendidikan di Kecamatan
Pulau Panjang ini bukan hanya di Kota Bula, namun juga dilakukan oleh
rekan-rekannya yang sementara berada di Ambon. Aksi serentak ini dengan sasaran
Kantor Bupati SBT, karena masalah pendidikan merupakan tanggungjawab
Pemerintah. Selain Kantor Bupati yaitu UPTD Dinas Pendidikan Provinsi di SBT dan
kantor DPRD SBT. Pun akan didatangi.
"Turun
jalan, Senin ini gerakan serentak dari Provinsi sampai Kabupaten. Tetap boikot
sekolah jika tidak ada perhatian penuh, apalagi sekolah sekarang ini sudah
dipalang," tegas Kelian. (KT/FS)
0 komentar:
Post a Comment