SBT, Kompastimur.com
Buntut dari tidak adanya Guru dan pemalangan sekolah, Mahasiswa dan Pemuda yang tergabung dalam pengurus Besar Forum Pemuda Pelajar Mahasiswa (FPPM WIRMALA) Kecamatan Pulau Panjang Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) melakukan aksk demo di Kantor perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku di SBT, Senin (16/12/19)
Aksi yang dipmpin oleh Ketua FPPM Pulau Panjang ini dimulai dari Desa Kampung Gorom. Sebelum menuju kantor perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku yang dipimpin oleh Dait Rumodar, para mahasiswa dan pemuda ini sempat berorasi di depan SMA dan SMK Bula sekaligus meminta tandatangan dukungan dari para siswa.
Setelah itu, para Demonstran ini kemudian menuju kantor Perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku di SBT.
Masa aksi ini kemudian saling bergantian berorasi didepan kantor perwakilan tersebut. Sebelum masa aksi tiba di kantor, Kepala Perwakilan Dinas Pendidikan Pedidikan Provinsi Maluku telah menunggu mereka didepan Kantor yang dikawal oleh para Anggota Kepolisian dari Polres SBT.
Dihadapan kepala perwakilan, salah satu orator dalam orasinya mengatakan, jika Kepala perwakilan tidak bertanggungjawab maka segera dicopot dari jabatannya.
“Jika tidak bertanggungjawab maka saya pastikan dicopot. Saya ingin bapak bertanggungjawab terkait dengan masalah Pendidikan di Pulau Panjang,” teriak salah satu orator.
M. Aswan Kelian, dalam orasinya mengatakan, pihaknya telah mengambil langka awal untuk berkoordinasi, namun kehadiran mereka dalam dua hari, tidak sempat bertemu dengan Kepala Perwakilan maupun stafnya, padahal kehadiran mereka ke kantor tersebut masih dalam jam kantor yakni tepat Pukul 11:47 WIT.
Untuk itu dirinya menegaskan, jangan pernah salahkan mereka jika kembali turun jalan. Bahkan Kelian secara tegas mengarahkan masa aksi untuk segera mencabut papan nama Kantor agar semua orang tahu bahwa tidak ada kantor perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku di Kabupaten SBT.
Masa aksi kemudian mengikuti perintah Kelian untuk mencabut papan Nama Kantor, tarik menarik antara pihak Kepolisian dengan massa aksi pun tak terelekkan, karena pihak Kepolisian mencoba untuk melerai Pendemo.
“Selama dua hari Kami datang kesini, tidak ada bapak di kantor. Tak ada staf pun di Kantor, yang kami dapat hanya Kantor kosong. Jangan salahkan kami jika kami kembali turun jalan. Cabut papan nama Dinas agar kita tahu tidak ada kantor perwakilan dinas pendidikan Provinsi di SBT. Katong pung ade-ade su jadi korban diatas,” teriak Kelian dan diikuti oleh masa aksi.
Berorasi selama 1 jam lebih, para Pendemo ini kemudian dipersilahkan masuk untuk beraudiens lansungan dengan Kepala Perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku di SBT, Dait Rumodar yang didamping oleh beberapa staf dan pengawas.
Dihadapan para pendemo, Rumodar menjelaskan, masalah tersebut telah disampaikan ke Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, sehingga sehari dua, pihak Dinas Pendidikan Provinsi Maluku yang diwakili oleh Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Komisi D DPRD Provinsi Maluku akan turun untuk melihat masalah tersebut secara lansung.
Untuk itu, rumodar berharap, ada perwakilan Mahasiswa Pulau Panjang untuk ikut bersama dinas Pendidikan Provinsi dan Komis D DPRD Provinsi Maluku.
“Kita sudah sampaikan ke provinsi, sehari dua itu Komisi D akan turun bersama dinas pendidikan untuk melihat kondisi Pendidikan disana. Harus ada perwakilan dari ade-ade untuk ikut,” ucap Rumodar.
Pantauan lansung media ini, setelah Kepala perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku memberikan penjelasan, tampak salah satu staf yang mencoba untuk mengklarifikasi masalah kekosongan kantor saat jam kerja.
Staf tersebut menjelaskan dirinya berada di kantor pada hari dan jam yang disebutkan oleh para pendemo. Namun hal tersebut membuat ketua FPPM pulau panjang lansung naik pitam, sehingga dirinya lansung membanting meja yang ada dihadapannya, namun sempat ditahan oleh beberapa staf dan anggota Kepolisian dan lansung digiring keluar ruangan dengan tujuan untuk menetralisir kondisi.
Pada demo kali ini, mahasiswa dan Pemuda asal Kecamatan Pulau Panjang ini menyampaikan beberapa poin tuntutan yang diterima media ini, Diantaranya:
1. Mendesak Pemerintah dalam hal Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur untuk segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku untuk menyikapi persoalan kekurangan Guru di SMA 13 SBT.
2. Mendesak Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati SBT untuk segera memanggilKepala Dinas Pendidikan SBT dalam rangka membijaki persoalan kekurangan tenaga Guru di SMA 13 SBT.
3. Mendesak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku segera malukan transformasi Guru dalam menjawab tuntutan kebutuhan belajar mengajar di SMA 13 SBT Kecamatan Pulau Panjang.
4. Mendesak DPRD SBT untuk tegas terhadap Cabang Dinas Pendidikan menengah SBT untuk berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku guna menyikapi kekurangan tenaga Guru di SMA 13 SBT.
5. Mendesak DPRD SBT untuk berkoordinasi dengan DPRD Provinsi maluku agar mendesak kepala dinas Pendidikan untuk menyikapi kekurangan tenaga guru di SMA 13 Seram Bagian Timur.
Jika tuntutan tersebut tidak ditindaklanjuti maka mereka mengancam akan menolak kunjungan DPRD SBT di Kecamatan Pulau Panjang, menolak Demokrasi 2020 dalam hal ini, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Pulau Panjang, Menolak kunjungan Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Pulau Panjang dan Memboikot Sekolah untuk selamanya dan SK pendiri Sekolah akan di kembalikan ke Pemerintah. (KT/FS)
0 komentar:
Post a Comment