Maluku, Kompastimur.com
Ketua Tim
Penggerak PKK Provinsi Mauku, Widya Pratiwi Murad Ismail, menegaskan, kekerasan
terhadap perempuan adalah bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus
dihentikan.
“Kekerasan
terhadap perempuan adalah pelanggaran HAM. Jika kita mau menegakkan HAM di
Indonesia, maka tidak bisa tidak, kita harus menghapus segala bentuk kekerasan
terhadap perempuan,” papar Widya saat menyampaikan sambutan pada pencanangan
kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan tahun 2019 di Lapangan
Merdeka, Ambon, Senin (25/11/2019).
Kampanye ini
turut dihadiri oleh istri Wakil Gubernur Maluku Betrix Orno, aktivis perempuan
Maluku yang baru saja terpilih sebagai Komisioner Komnas Perempuan RI Olivia
Latuconsina, aktivis Lies Marantika, serta sejumlah aktivis perempuan Maluku
lainnya.
Dalam kampanye 16
hari anti kekerasan terhadap perempuan ini untuk mendorong kepedulian
pemerintah dan masyarakat dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan
dan anak di seluruh dunia. Dimana kampanye ini akan berlangsung dari tanggal 25
November sampai 10 Desember 2019.
Pada hari
pertama gerakan ini yakni 25 November, kampanye diisi dengan launching
(peluncuran) dan dialog bertemakan "Dengarkan Suara Korban",
dilanjutkan dengan sejumlah kegiatan lainnya.
Kampanye ini
terlaksana karena hasil rembuk para perempuan Maluku yang tergabung dalam
sejumlah organisasi perempuan, ormas, LSM dan media, yakni Yayasan Gasira
Maluku, Yayasan Peduli Inayana Maluku, Ina'ata Mutiara Maluku, Clerry Cleffy
Institute, Humanum, Yayasan Pelangi Maluku, Fatayat NU, serta didukung penuh
oleh Pemerintah Provinsi Maluku, Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, dan iNews
TV Ambon.
Widya Ismail pada
kesempatan itu mengatakan, upaya menghapusan kekerasan terhadap perempuan tidak
dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah, namun perlu melibatkan masyarakat
luas, dalam bentuk kemitraan dan kerjasama antar unsur terkait.
Gerakan
penghapusan kekerasan terhadap perempuan ini akan berhasil bila turut
melibatkan lembaga swadaya masyarakat dan swasta serta semua elemen masyarakat.
Kata Widya, saat
ini Pemerintah pusat dan daerah terus berupaya melakukan langkah-langkah
strategis untuk meminimalisir kekerasan terhadap perempuan. Perlidungan
perempuan dan anak dari tindak kekerasan dilakukan melalui berbagai upaya
pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan yang diperkuat dengan program-program
pendukung dan regulasi.
“Selaku Ketua
Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, sekaligus Duta Parenting Maluku, melalui
beberapa kunjungan saya ke sejumlah kabupaten, saya sudah melihat secara
langsung bagaimana upaya pemerintah daerah dalam memerangi kekerasan terhadap
perempuan dan anak telah berkembang dengan semakin baik,” kata Widya.
Sehingga,
dirinya sangat mengapresiasi kampanye yang dilakukan hari ini, dan mendukung
penuh semua langkah kebijakan pemerintah daerah dalam penyelesaian isu
perempuan dan anak di Maluku.
“Harapan saya
sebagai ibunya orang Maluku, ingin melihat perempuan dan anak-anak Maluku
menjadi perempuan dan anak yang sehat, maju, berpendidikan tinggi, hidup
bahagia, serta bebas dari segala bentuk tindak kekerasan, baik fisik maupun
psikis,” terang Widya.
Dirinya lantas
mengajak semua pihak untuk berkerjasama, bergandengan tangan untuk terlibat
aktif dalam upaya penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di
Maluku.
“Mari kita
galang kekuatan dan terlibat aktif dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap
perempuan dan anak-anak, agar kelak Maluku memiliki perempuan-perempuan dan
anak-anak yang kuat. Karena di pundak perempuan dan anak yang kuat, negara ini
akan bangkit dan berjaya,” tandasnya. (KT/12)
0 komentar:
Post a Comment