Jakarta, Kompastimur.com
Presiden Joko
Widodo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Tahun 2019 menegaskan bahwa salah satu tantangan besar yang dihadapi pemerintah
ialah memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tepat waktu untuk
direncanakan dan dilaksanakan sehingga tidak menghambat daya dorong dari APBN
dan APBD yang dikucurkan.
"Tantangan
besar yang harus kita jawab adalah memastikan proses maupun timing pengadaan
barang dan jasa. Sekali lagi, harus seawal mungkin, Januari harus mulai belanja
karena ini menyangkut pertumbuhan ekonomi," ujarnya di Plenary Hall
Jakarta Convention Center, pada Rabu, 6 November 2019.
Penegasan
tersebut kembali disampaikan olehnya setelah menerima laporan mengenai masih
adanya paket pekerjaan konstruksi senilai Rp31,7 triliun yang masih berproses
di e-tendering di bulan November ini.
Presiden
mengatakan, pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu penggerak
penting yang memacu pertumbuhan ekonomi baik di tingkat nasional maupun daerah.
Maka, ia mengharapkan peran aktif Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (LKPP) bersama dengan kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah
untuk mempercepat proses belanja anggaran, utamanya untuk urusan pembangunan
infrastruktur, agar segera menggerakkan perekonomian.
"Tinggal
dua bulan masih urusan konstruksi, masih lelang konstruksi. Ini enggak bisa
diterus-teruskan. Tapi kenyataannya ini masih banyak sekali dan itu tiap tahun
kita ulang terus kesalahannya. Akhirnya apa? Ya kualitasnya jelek,"
ucapnya.
Untuk mendukung
upaya pengadaan yang lebih optimal, cepat, dan transparan, pemerintah
sebenarnya telah melakukan transformasi menuju sistem pengadaan secara
elektronik. Meski demikian, upaya tersebut tidak cukup bila tidak diikuti
dengan perubahan pola pikir yang mendasar.
"Sejak 15
tahun yang lalu saya lihat proses pengadaan kita ini sebetulnya sudah ada
e-procurement, e-tendering, e-purchasing, bagus sekali. Tapi dalam praktiknya
masih dalam pola pikir yang lama," kata Presiden.
Saat ini
Indonesia tengah berupaya keras untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional dan
daerah sebagai respons terhadap perekonomian dunia yang mengalami perlambatan.
Pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan belanja
modal, utamanya infrastruktur yang memang sensitif terhadap waktu, secara cepat
diharapkan dapat semakin menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan
perputaran uang baik di kota besar maupun di daerah-daerah.
"Kalau
uangnya tidak keluar berarti perputaran uang di daerah menjadi tidak ada atau
berkurang. Kalau uang tidak berputar pasti pertumbuhannya akan rendah. Artinya
rakyat kita yang menderita," tuturnya. (KT/Rls)
0 komentar:
Post a Comment