Jakarta, Kompastimur.com
Kebijakan
pengadaan barang dan jasa pemerintah tak hanya berbicara soal kemudahan sistem
pengadaan dan peningkatan transparansi semata. Presiden Joko Widodo mengatakan
bahwa sesungguhnya perkembangan dan kemajuan industri dalam negeri serta
pembukaan lapangan kerja yang lebih luas dapat didesain oleh para pemangku
kepentingan dari proses pengadaan barang dan jasa tersebut.
Saat membuka
Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019
di Plenary Hall Jakarta Convention Center, pada Rabu, 6 November 2019, Kepala
Negara menyoroti pengadaan barang melalui impor untuk komoditas yang menurutnya
masih dapat diupayakan untuk didapatkan dari dalam negeri.
"Misalnya
urusan pacul, masak masih impor? Apakah tidak bisa didesain industri UKM kita
untuk buat pacul? Apakah negara kita yang sebesar ini, yang industrinya sudah
berkembang, benar pacul itu harus impor? Ini tolong didesain," ucapnya.
Presiden
mengatakan, pengadaan kebutuhan barang melalui impor memang lebih terasa mudah.
Harga barang pun bisa jadi relatif lebih terjangkau. Namun, menurutnya, ada
satu potensi yang hilang dari aktivitas pengadaan secara impor tersebut.
"Tapi di
sini peluang penciptaan lapangan kerja menjadi hilang. Jadi pengadaan barang
dan jasa itu bisa jadi strategi untuk membangun industri kecil yang berkaitan
dengan barang," ujar Presiden.
Selain itu, saat
ini Indonesia juga berupaya keras untuk mengurangi defisit transaksi berjalan
dan neraca perdagangan. Dalam sejumlah kesempatan, Kepala Negara berulang kali
meminta agar segera dipersiapkan industri untuk substitusi barang-barang impor
sehingga mengurangi ketergantungan terhadap impor yang pada akhirnya mengurangi
defisit yang terjadi.
"Sehingga
kemudian petakan mana yang dapat diproduksi di dalam negeri secara utuh. Harus
dipetakan secara detail mana yang assembly di sini, mana yang impor,"
tuturnya.
Maka, Presiden
meminta lembaga terkait dan kementerian untuk memprioritaskan produk dengan
tingkat kandungan komponen lokal yang tinggi dalam setiap pengadaan barang dan
jasa pemerintah.
"Prioritaskan
benar bahwa harga murah bukan menjadi patokan utama. Saya lebih senang kalau
kita beli barang yang lokal meskipun harganya sedikit lebih mahal dibanding
murah tapi impor. Fasilitasi produk dalam negeri untuk secepatnya masuk ke
e-katalog," ujar Presiden.
Bahkan,
menurutnya, pemerintah seharusnya dapat memberikan insentif agar lebih banyak
lagi produk-produk UMKM lokal yang masuk ke dalam e-katalog sehingga membuka
akses pasar baru bagi mereka.
"Bahkan
kita harus berikan insentif khusus untuk produk-produk kecil yang barangnya
masuk ke e-katalog. Permudah persyaratan agar UMKM bisa masuk. Kualitas tetap
harus dijamin tetapi jangan sampai itu menjadi penghambat," ucapnya.
Oleh karenanya,
sebelum membuka Rakornas tahun 2019 tersebut, Presiden Joko Widodo mengajak
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk berkontribusi
optimal dan menyukseskan sejumlah visi pemerintah.
"Yaitu
mendorong produk dalam negeri untuk bisa diserap sebanyak-banyaknya dalam
proses pengadaan, menciptakan lapangan kerja, dan mengembangkan UMKM sehingga
pada akhirnya nanti defisit transaksi berjalan kita menjadi turun, defisit
neraca perdagangan kita menjadi hilang, dan kita menjadi surplus,"
tandasnya. (KT/Rls)
0 komentar:
Post a Comment