Foto : Sekda Kabupaten Bursel, Iskandar Walla |
Namrole, Kompastimur.com
Sekda Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Iskandar Walla memang sangat
kebakaran jenggot, setelah anak buahnya Sukri Muhammad memprotes Kejari
Buru, yang meloloskan dirinya dalam kasus dugaan korupsi dana MTQ XXVII Tingkat
Provinsi Maluku Tahun 2017.
Sukri adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bursel dan juga Ketua
Bidang Sarana dan Prasarana Panitia MTQ XXVII Tingkat Provinsi Maluku Tahun
2017. Sukrri ditetapkan sebagai salah satu dari tiga tersangka kasus yang
diduga merugikan negara Rp 9 miliar ini. Namun Sukri merasa dijadikan tumbal.
Sebab, Iskandar Walla yang bertanggung jawab dalam pencairan dana, tidak
ditetapkan sebagai tersangka.
Sekda pun tak terima
dengan penyampaian Sukri yang diberitakan wartawan. Dimana, setelah pada Sabtu
(23/11) lalu Sekda melontarkan ancaman terhadap wartawan media ini, kali ini
giliran Sekda mulai menebarkan rasa kebencian kepada wartawan lewat ASN maupun
PTT yang hadir dalam apel pagi yang dilaksanakan di halaman Kantor Bupati
Bursel, Senin (25/11).
Di hadapan ratusan
ASN dan PTT, Sekda melontarkan tuduhan bahwa selama ini wartawan selalu
menciptakan kegaduhan di daerah ini.
“Di daerah ini ada
oknum-oknum, orang-orang tertentu yang memang tidak senang melihat pemerintahan
ini berjalan lancar, yang selalu senantiasa menciptakan gaduh melalui
pemberitaan dan lain sebagainya dan orang-orang itu saja yang selalu melakukan
ekspose, pemberitaan di media sosial yang aneh-aneh,” kata Sekda.
Entah kepada Pemimpin
Redaksi (Pemred) media yang mana, namun Sekda mengaku telah mencoba
menginterpensi Pimpinan Media pasca pemberitaan terkait protes Sukri tersebut.
“Beta sudah
mengkonfirmasi kepada Pemrednya dan Pemred sudah mengatakan bahwa orang-orang
seperti ini juga sudah dipertimbangkan dan tidak usah dilayani,” paparnya.
Ia tidak senang, jika
ada wartawan yang mengkonfirmasi masalah kepadanya dan kemudian
memberitakannya.
“Yang lucunya baru
belajar keuangan, berbicara banyak. Ini yang kadang-kadang sebagai aparatur
juga jangan kita terpancing, mereka wartawan telepon, Pak kita mau tanyakan
ini, salah bicara akhirnya bisa diekspose, sebagai contoh menjadi perhatian
bagi kita semua Kadis Perhubungan disebutkan di dalam medsos itu seakan-akan
memprotes bahwa Kadis Keuangan juga harus ditetapkan sebagai tersangka,”
ucapnya.
Dimana, kedati saat
pelaksanaan MTQ Tahun 2017 lalu ia masih menjabat sebagai Kepala Dinas Keuangan Kabupaten Bursel, namun ia mengaku
di hadapan ASN dan PTT telah menjabat sebagai Sekda yang tidak perlu
bertanggung jawab dalam masalah dugaan korupsi MTQ tersebut.
“Waktu itu saya
selaku Sekretaris Daerah, apa hubungannya? Beta Sekretaris Daerah saat itu,
tetapi beta bukan BUD, Bendahara Umum Daerah, beta lepaskan kepada Kepala
Perbendaharaan, selaku Panitia Beta adalah Bendahara Umum Panitia, Bendahara
Umum Panitia berjalan berdasarkan petunjuk teknis yang ditanda tangani oleh,
petunjuk teknis itu yang diperiksa oleh BPK maupun oleh Kejaksaan, Kepolisian,”
jelasnya.
Sekda pun tak senang
jika ada wartawan meliput dan memberitakan proses pemeriksaan para saksi MTQ di
Mapolsek Namrole bulan Agustus 2019 lalu.
“Olehnya terasa aneh,
wartawan lalu sembunyi-sembunyi di Kantor Polsek sana, lalu siapa pun yang
datang memberikan kesaksian, memberikan keterangan sebagai saksi di foto
langsung muncul (diberitakan),” ucapnya.
Selain itu, media ini
memang pernah memberitakan tentang penetapan tiga tersangka. Sedangkan terkait
adanya potensi penetapan tersangka baru sesuai pernyataan Kasi Pidsus
Kejari Buru, Ahmad Bagir, media ini tak pernah
menuliskan nama maupun jabatan, namun Sekda malah menuding bahwa media ini
telah menuliskannya.
“Kemudian muncul lagi
bahasa di Koran bahwa sudah ditetapkan tiga tersangka, dan akan menyusul lagi
tersangka-tersangka berikut, disitu disebut IW, Asisten I, sapa-sapa yang
muncul. IW itu yang jelas Iskandar Walla. Sapa-sapa yang hadir saat itu 10
orang ditulis akan menyusul,” urainya.
Ia menuding media
sengaja membuat heboh dan diback up oleh para politisi gagal sehingga tidak
boleh ada yang terpancing.
“Inilah cara media
untuk membuat heboh di media social dan apalagi di belakang mereka ini adalah
orang-orang politik yang gagal. Jangan sampai kita terpancing, ada orang yang
suka biking gaduh di daerah ini, tidak senang melihat daerah ini maju, melihat
daerah ini tenang,” paparnya.
Ia pun mengancam ASN
dan PPT jika terlibat hal serupa.
“Oleh karena itu,
baik aparat, baik ASN maupun PTT yang terlibat hal-hal negatif seperti itu akan
ditindak tegas,” tegasnya.
Ia mengaku bahwa
wartawan selama ini hanya membuat gaduh daerah ini.
“Marilah kita
berfikir tentang masyarakat, itu lebih baik dan lebih arif karena tugas kita
adalah pelayan masyarakat, bukan pelayan orang-orang gaduh, bukan pelayan
orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” ucapnya.
Namun, iapun mengakui
bahwa dalam proses pembangunan pasti saja ada hal positif dan negati, termasuk
adanya orang baik dan oorang buruk.
“Biasa di dalam
proses pembangunan ini ada saja positif negatif, ada orang baik dan buruk,
bukan mengeskpose hal-hal yang, keburukan yang kecil dan melupakan kebaikan
yang banyak, kesuksesan yang banyak. Nah inilah pagi ini perlu disampaikan,
jangan sampai kita termakan isu atau fitnah,” pungkasnya.
Ia pun bercerita
tentang adanya sejumah wartawan maupun pimpinan media yang telah menghubungi
dirinya pasca pemberitaan itu.
“Beta tadi di dalam
sudah ada telepon dari beberapa media, Alhamdulillah ada dari Pemred untuk
memastikan dan beta juga sudah memberikan keterangan. Disitu kebetulan ada
wartawan satu yang dia sampaikan ke pimpinannya, Pak saya ada pada saat MTQ di
Bursel dan saya tahu prosesnya dan saya akan menghadap kalau bukti kurang
lengkap. Saya sampaikan terima kasih,” ucapnya.
Iapun kembali
menegaskan bahwa iatidak suka ketika ada wartawanyang mengkonfirmasi informasi
dan memberitakannya.
“Yang lain ini kan
telepon, Pak mohon maaf kami mau konfirmasi, begitu selesai nanti langsung
diangkat di medsos, sesuai ya pernyataan dari Kadis perhubungan, tolong supaya
jadi perhatian, walaupun Kadis Perhubungan tidak mengatakan yang demikian,
tetapi mereka sudah menyebarkan fitnah, mengaduh domba yang dampaknya tidak
lain adalah akan kembali kepada kita,” paparnya.
Bahkan, kendati dalam
mengkonfirmasi informasi kepada dirinya, wartawan tidak pernah menyinggung asal
dan pribvasinya, namun Sekda sengaja untuk membangun opini lain di tengah-tengah
ASN dan PTT.
“Tadi kan beta
bilang, ada orang senang biking gaduh di daerah ini. Jujur saja beta sudah
sampaikan kepada oknum (wartawan) yang bersangkutan, karena dia singgung, he
beta ini orang Ambon, beta datang disini untuk mengabdi. Dimana bumi di pijak,
disitu langit dijunjung. Katong datang ini untuk mengabdi disini, katong dapat
gaji disini, maka harus mengabdi untuk daerah, tetapi kalau anda singgung
wilayah-wilayah diluar tugas, wilayah privasi, maka oke anda akan berurusan
dengan beta punya keluarga, bukan disini di Ambon,” ucapnya.
Ia mengaku perlu
melontarkan ancaman kepada wartawan supaya kapok dan tidak memberitakan lagi
soal kasus dugaan korupsi MTQ.
“Kenapa itu harus
dilakukan supaya tahu diri dan kapok, sebab kalau mau biking gaduh diluar.
Akhirnya oke,” terangnya.
Ia pun menghimbau
kepada seluruh ASN dan PTT agar tidak turut serta membuat gaduh di daerah ini.
“Ini jadi perhatian
buat kita agar bisa konsen mengabdi di daerah ini, jangan sebaliknya justru
datang disini untuk buat gaduh di daerah ini. Daerah ini tidak ada tempat untuk
orang-orang pembuat gaduh, tidak ada tembat untuk orang-orang yang suka biking
masalah, yang dibutuhkan disini adalah orang-orang yang datang dan berbuat
sesuatu yang terbaik untuk daerah ini demi kesejahteraan dan kemajuan daerah
ini,” tuturnya.
Sebelumnya, Sekda tak terima
namanya turut dibawa-bawa sebagai pihak yang turut bertanggung jawab dalam
kasus dugaan korupsi dana MTQ XXVII Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2017.
Selaku Bendahara Umum Daerah (BUD)
saat pelaksanaan MTQ itu Ia tak sependapat dengan protes yang dilayangkan oleh
Kadis Perhubungan Bursel, Sukri Muhammad yang adalah salah satu tersangka kasus
tersebut.
Namun anehnya, Sekda tak menyampaikan
klarifikasinya secara baik, ia malah menelpon wartawan media ini, Sabtu (23/11)
dan mengancam akan menganiaya wartawan.
“Selamat siang, Beta (Saya) sudah di
Ambon, kalau mau ketemu Beta silahkan. Kalau mau datang berapa orang supaya
Beta jelaskan jang (jangan) sampai dong (kalian) sebarkan fitnah. Beta mau
kasih ingat for (untuk) ale (kamu), berani sebarkan fitnah, Beta punya keluarga
besar dan Beta seng tanggung-tanggung untuk Beta kasih patah gigi-gigi semua,”
ancam Sekda dengan dialek Ambon.
Ia menegaskan bahwa selaku BUD, ia
tidak bertanggung jawab secara keuangan maupun administrasi, sebab yang harus
bertanggung jawab ialah Kepala Bidang Pengelola Keuangan di Panitia MTQ.
“He belajar dolo.ee (dulu). Baca itu
Juknis, Juklak itu sudah dibuat semua, yang bertanggung jawab secara keuangan
maupun secara administrasi itu adalah Kepala Bidang Pengelola Keuangan, BUD
hanya mentransfer uang masuk ke, ini namanya danah hibah, bukan APBD yang masih
utuh. Inikan sudah dihibahkan jadi bukan lagi, tidak bisa campur itu,” ujarnya.
Sekda menambahkan, selaku BUD saat
itu Ia tidak pernah melihat anggaran MTQ sama sekali sehingga tidak harus
mempertanggung jawabkan dugaan korupsi tersebut kendati telah dimintai
keterangan dari pihak jaksa.
“Jadi siapa yang kelola uang, dia
yang bertanggung jawab secara fisik dan keuangan, katong (kita) seng (tidak)
pernah lihat uang,” paparnya.
Ia mengaku sudah diperiksa juga oleh
jaksa dan dirinya sudah memberikan keterangan di hadapan jaksa.
“Kita sudah diperiksa, jaksa itu
bukan anak yang baru belajar hukum,” ucapnya.
Ketika dijelaskan oleh wartawan bahwa
itu merupakan protes dari Kadis Perhubungan yang berharap Jaksa adil dalam
penanganan kasus ini, sehingga wartawan merasa perlu mengkonfirmasi hal itu
kepada Sekda, Sekda malah dengan nada marah menyampaikan bahwa dirinya tidak
memiliki urusan dengan Kadis dan tak ingin berurusan dengannya.
“Urusan dengan dia, eh Kadis, beta
tar (tidak) urusan deng (dengan) dia,” tegasnya. (KT-01)
0 komentar:
Post a Comment