SBT, Kompastimur.com
Pemuda dan
Mahasiswa asal Kecamatan Kelimury yang tergabung dalam gerakan SAVE KELIMURY
kembali berdemonstrasi di Kantor DPRD SBT. Aksi kali ini dipimpin lansung oleh
salah satu Aktivis asal Kecamatan Kelimury, Hardi Kwaikamtelat yang berlansung,
Sabtu (23/11/19).
Aksi yang
dimulai pukul 08:00 WIT dengan jumlah massa aksi kurang lebih 70 Orang tersebut
dimulai dari Jln. Protokol Bula menuju Kantor DPRD SBT.
Aksi yang
digelar oleh Mahasiswa dan Pemuda asal Kecamatan Kelimury ini terkait dengan
beberapa persoalan mendasar di Wilayah Kecamatan Kelimury Kabupaten Seram
Bagian Timur diantaranya, tidak adanya akses jalan, jembatan dan masalah
penerangan yang sampai saat ini tidak pernah dinikmati oleh masyarakat Kecamatan
Kelimury semenjak Bangsa Indonesia memproklamirkan Kemerdekaan pada tangal 17
Agustus 1945.
Setelah sampai
di DPRD SBT, para aktivis asal Kecamatan Kelimuy kemudian secara bergantian
berorasi di depan Kantor DPRD SBT selama 1 jam lebih, kemudian para aktivis ini
diminta masuk untuk beraudiens dengan Komisi C DPRD SBT.
Dihadapan para
Wakil Rakyat, para aktivis yang tergabung dalam gerakan SAVE Kelimury ini
menyampaikan beberapa poin tuntutan, diantaranya :
1. Mendesak
pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur agar segera mengeluarkan surat hibah
aset Daerah kepada PLN Wilayah Maluku-Maluku Utara, mendorong serta
mengalokasikan anggaran yang cukup guna mempercepat pembangunan PLN Kelimury.
2. Mendesak
pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Timur mengalokasikan anggaran untuk
jalan Kelimury 20 KM dalam batang tubuh APBD Tahun Anggaran 2020 plus Rp.1
milyar yang tidak dimasukan dalam realisasi jalan Tahun 2019 sebagaimana
tertuang dalam APBD tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.6,5 Milyar.
3. Mendesak DPRD
SBT membentuk Pansus guna menginvestigasi jalan Hunimua-Kelimury DAK Afirmasi
Senilai Rp.15 Milyar yang tidak tepat sasaran.
4. Mendesak
Pemda SBT agar memprioritaskan pembangunan dermaga laut di Kecamatan Kelimury.
5. Mengusulkan
kepada DPRD SBT agar melibatkan SAVE KELIMURY dalam pembahasan APBD Tahun
Anggaran 2020 serta memanggil kepala dinas dan Kepala Badan guna diadakan rapat
bersama SAVE KELIMURY dan DPRD SBT.
Selain poin
tuntutan tersebut diatas, para aktivis asal Kecamatan Kelimury yang tergabung
dalam gerakan SAVE KELIMURY ini siap menolak Pilkada SBT pada tahun 2020 dan
siap menolak kunjungan Bupati/Wakili Bupati SBT, serta menolak semua kunjungan
DPRD SBT atau kegiatan apapun terkait DPRD SBT di Wilayah Kecamatan Kelimury,
jika poin-poin tuntutan tersebut tidak ditindaklanjuti. (KT/FS)
0 komentar:
Post a Comment