Jakarta, Kompastimur.com
Gubernur Maluku Murad Ismail memboyong walikota dan Bupati
se-Maluku untuk bertandang ke Kejakarta
dalam rangkah memenuhi undang Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi, untuk
membahas proyek-proyek strategis guna mendorong percepatan penyediaan dan
pembangunan infrastruktur transportasi di Maluku.
Tujuan Gubernur membawa para bupati dan walikota se-Maluku adalah
untuk menyampaikan kondisi dan kebutuhan daerahnya masing-masing tanpa harus
diwakili.
“Dari pertemuan ini saya
berharap Pak Menteri dapat mengakomodir anggaran untuk pembangunan sejumlah
proyek strategis di bidang perhubungan, baik darat, laut maupun udara, di
Maluku” kata Murad usai Rapat Koordinasi di Kantor Kementerian Perhubungan RI,
Jakarta, Selasa (12/11).
Murad mengatakan, akibat
belum terbukanya akses transportasi secara memadai di Maluku, selain
menyebabkan akses produksi jauh dari pasar, juga menyebabkan kelangkaan dan
mahalnya komuditi tertentu seperti BBM (bahan bakar minyak) pada wilayah-wilayah
tertentu yang belum dapat dijangkau.
“Kalau Pak Presiden
mengatakan harga BBM di Papua sudah sama seperti di Jakarta, maka harga BBM di
sejumlah daerah di Maluku masih sangat tinggi, dan ini membebani masyarakat,” ujar
Murad.
Dikesempatan itu,
Gubernur mengajukan sejumlah usulan program yang diharapkan dapat diakomodir
dalam program Kementerian Perhubungan tahun 2020 antara lain, pembangunan 6
pelabuhan penyeberangan dan pengadaan 4 unit kapal penyeberangan pendukung
Trans Maluku, pembangunan food estate dengan kegiatan pengembangan 8 pelabuhan
singgah Tol Laut, dan pembangunan baru 6 pelabuhan singgah perintis laut.
“Pemprov Maluku juga
usulkan agar dilakukan revitalisasi pelabuhan Yos Soedarso Ambon, pengembangan
bandara dan pembangunan 2 bandara baru, pembangunan Sekolah Tinggi Pelayaran
Maluku di Sepa (Maluku Tengah), pembangunan pelabuhan perikanan dan container
terpadu di Waai-Tulehu (Maluku Tengah), serta pembukaan rute baru pelayaran
Pelni dan rute penerbangan pendukung wisata Maluku,” pintanya.
Menurut mantan jendral
ini, program usulan dari Pemerintah Provinsi Maluku ini akan disampaikan secara
tertulis dalam bentuk dokumen proposal kepada Kementerian Perhubungan RI untuk
ditindaklanjuti. Para Bupati dan Walikota Ambon pada kesempatan itu juga
menyampaikan aspirasinya kepada Kementerian Perhubungan, termasuk dalam bentuk
proposal usulan program 2020.
Menteri Perhubungan saat merespons
permintaan Gubernur Maluku untuk mengakomodir sejumlah usulan pembangunan
sarana prasarana perhubungan di Maluku. Menteri meminta jajarannya untuk
membantu Pemerintah Maluku untuk percepatan penyelesaian dokumen yang masih
diperlukan.
Menteri
mengatakan, pihaknya sudah mengidentifikasi sejumlah isu strategis dan
berdasarkan arahan Presiden RI Joko Widodo, harus mendapat prioritas. Sejumlah
isu strategis itu yakni pengembangan Bandara Bandaneira, pembangunan dan
pengembangan Bandara Mathilda Batlayeri di Saumlaki Kepulauan Tanimbar, dan
pengembangan Bandara Dobo di Kepulauan Aru.
“Adanya potensi persaingan
tidak sehat pada program Tol Laut logistik juga menjadi perhatian kami,” pungkasnya.
Menteri pun menyapaikan
komitmennya untuk membantu Maluku melalui sejumlah program penyediaan dan
pembangunan infrastruktur transportasi di Maluku.
“Kami memahami bahwa
ketersediaan prasarana dan sarana perhubungan masih perlu ditingkatkan dan
dikembangkan lagi. Mungkin tidak semua usulan akan dipenuhi, tapi kami akan
berusaha melihat mana yang menjadi prioritas,” aku Menteri.
Saat ini di Provinsi Maluku
telah tersedia prasarana dan sarana transportasi, dan juga layanan angkutan
penumpang dan barang antara lain 12 Bandara yang dikelola Kementerian
Perhubungan, dengan delapan delapan rute perintis angkutan udara, dan tujuh
rute komersial angkutan udara. Terdapat pula 31 pelabuhan penyeberangan yang
sementara beroperasi, dengan 25 unit kapal yang melayani 66 lintas
penyeberangan, serta terdapat 3 trayek tol laut dengan 9 pelabuhan singgah.
Dalam pertemuan yang
berlangsung selama dua jam itu, Gubernur Maluku didampingi Kepala Bappeda dan
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, beserta para Bupati dan Walikota di
Maluku. Kepala daerah yang berhalangan hadir hanya Bupati Maluku Barat Daya
(MBD) karena sementara menghadiri acara pelantikan pimpinan difinitif DPRD MBD.
Sementara
Menteri Perhubungan RI didampingi Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan
Laut, Dirjen Perhubungan Udara, juga hadir sejumlah pejabat esalon 1 dan 2
Kementerian lainnya seperti Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas,
Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Dirjen Binamarga Kementerian PUPR, Dirjen
Tata Ruang Kementerian ATR, Direktur Usaha Angkutan Baran dan Tol Laut PT Pelni
(Persero) dan Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian ATR. (KT/Hms)
0 komentar:
Post a Comment