Jakarta, Kompastimur.com
Presiden Joko
Widodo memaparkan lima hal yang akan menjadi fokus kerja di periode kedua
pemerintahan pada 2019-2024 bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Hal tersebut
disampaikan Presiden Jokowi dalam pidato awal masa jabatan usai dilantik di
Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2019.
Pertama,
Presiden Jokowi akan menjadikan pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai
prioritas utama. Dalam hal ini, Presiden Jokowi hendak membangun SDM yang
pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi,
serta akan mengundang talenta-talenta global untuk bekerja sama.
"Itu pun
tidak bisa diraih dengan cara-cara lama, cara-cara baru harus dikembangkan.
Kita perlu endowment fund yang besar untuk manajemen SDM kita. Kerja sama
dengan industri juga penting dioptimalkan. Dan juga penggunaan teknologi yang
mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri," ujar Presiden Jokowi.
Kedua,
pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur. Menurut Presiden,
infrastruktur tersebut akan menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan
distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja
baru, serta mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.
Ketiga, Kepala
Negara ingin agar segala bentuk kendala regulasi disederhanakan, dan dipangkas.
Dalam hal ini, Presiden mengatakan, pemerintah akan mengajak DPR untuk
menerbitkan 2 undang-undang (UU) besar, yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU
Pemberdayaan UMKM.
"Masing-masing
UU tersebut akan menjadi Omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi
beberapa UU, bahkan puluhan UU. Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan
kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM
juga akan langsung direvisi sekaligus," jelasnya.
Keempat,
Presiden Jokowi ingin penyederhanaan birokrasi terus dilakukan secara
besar-besaran. Tak hanya itu, investasi untuk penciptaan lapangan kerja juga
harus diprioritaskan di samping memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang.
Terkait
penyederhanaan birokrasi, Kepala Negara berpandangan bahwa eselonisasi harus
disederhanakan dan diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian
dan kompetensi.
"Saya juga
minta kepada para menteri, para pejabat, dan birokrat, agar serius menjamin
tercapainya tujuan program pembangunan. Bagi yang tidak serius, saya tidak akan
memberi ampun. Saya pastikan, sekali lagi, pasti akan saya copot,"
tegasnya.
Kelima adalah
transformasi ekonomi. Menurut Presiden, Indonesia harus bertransformasi dari
ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa
modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Di pengujung
pidatonya, Presiden Jokowi mengucapkan apresiasi tinggi atas pengabdian Bapak
Jusuf Kalla sebagai wakil presiden periode 2014-2019 yang telah bahu-membahu
menjalankan pemerintahan bersamanya.
"Ucapan
terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh lembaga-lembaga negara, kepada
jajaran aparat pemerintah, TNI dan Polri, serta seluruh komponen bangsa yang
turut mengawal pemerintahan selama lima tahun ini sehingga dapat berjalan
dengan baik," tandasnya. (KT/Rls/ES)
0 komentar:
Post a Comment