Ambon, Kompastimur.com
Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Buru, Ramly Ibrahim Umasugi akan diberi sanksi, karena menghambat proses penetapan Ketua DPRD Buru periode 2019-2024 atas nama Iksan Tinggapy SH.
Sanksi itu diberikan menyusul adanya pertemuan sejumlah pengurus harian dengan Ketua DPD PG Maluku, Said Assagaff, di Makassar pada Kamis malam.
Pertemuan itu intens membicarakan persoalan jatah Ketua DPRD Buru dari Partai Golkar dan molornya penetapan pimpinan DPRD Buru tanggal 14 Oktober lalu, akibat Ramly dan anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar tidak serius menjalankan Instruksi DPP PG tanggal 13 September 2019 kemarin.
"Atas sikap Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Buru yang hingga saat ini masih belum mengamankan keputusan DPP Partai Golkar perihal pengusulan Iksan Tinggapy sebagai Ketua DPRD, maka DPD Partai Golkar Maluku secara resmi akan mengeluarkan Sanksi kepada yang bersangkutan sesuai mekanisme di internal partai Golkar,"tegas Wakil Ketua DPD I PG Maluku, Fuad Bachmid dalam siaran persnya Jumat pagi (18/10).
Selain memberi sanksi kepada Ramly Umasugi, Ketua DPD I Partai Golkar Maluku, Ir Said Assagaff meminta kepada seluruh Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Buru, mulai saat ini, segera mengamankan Keputusan DPP Partai Golkar perihal penetapan Iksan Tinggapy, SH sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Buru.
"Jadi saya selaku Korda sudah lapor ke Ketua DPD atas sikap mereka (Anggota Fraksi Golkar) yang terkesan diam terhadap keputusan DPP dan surat penegasan dari DPD I soal usulan Iksan sebagai Pimpinan DPRD," tegas Fuad Bachmid.
Atas laporan di atas, lanjut Fuad, ketua PG Maluku memberi petunjuk agar dirinya menghimbau Fraksi Partai Golkar di DPRD Buru supaya segera mengamankan keputusan DPP.
"Karena ini menyangkut marwah partai dan segera lapor balik jika ada anggota Fraksi yang masih mbalelo terhadap Keputusan DPP,"perintah Assagaff.
Untuk itu, bertindak selaku Korda dan DPD Partai Golkar Maluku, Fuad Bachmid kembali ingatkan kepada seluruh Anggota Fraksi agar segera bersikap amankan keputusan DPP.
"Itu saya tegaskan sekali lagi, tidak panjang lebar, segera amankan,"tegas Fuad Bachmid.
Fuad menekankan kepada anggota Fraksi PG di DPRD, kalau mereka adalah kepanjangan tangan dan petugas partai di dewan. Sedangkan DPP PG adalah hirarki tertinggi dalam organisasi partai.
"Kewajiban anda amankan keputusan Partai, karena itu fatsum. Bukan berlawanan atau mengambil sikap diam,"ingatkan Fuad.
Lanjutnya, bila nanti ada kedapatan informasi soal sikap anggota Fraksi PG, maka DPD I PG Maluku tidak akan tinggal diam.
"Yang tidak amankan keputusan DPP, maka maaf saja sanksi akan kita berlakukan buat anda semua. Ini penegasan buat anda semua sebelum saya melaporkan balik ke Ketua DPD soal sikap anda semua," warning ketua korda ini.
"Dan untuk mengetahui soal sikap saudara nanti untuk amankan keputusan DPP, maka mulai hari ini saya akan pantau seluruh agenda-agenda rapat disana untuk melihat sikap mereka apakah masih patut terhadap DPP atau masih memilih diam. Infomasi itu sudah pasti akan kita kemas menjadi laporan resmi ke Ketua DPD nanti, itu pasti karena beliau menunggu laporan balik," tandas Fuad.(KT/10)
0 komentar:
Post a Comment