Jakarta, Kompastimur.com
KETUA
Koordinator BUMN Watch Naldi Haroen SH meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi
tidak mengangkat menteri yang diduga terpapar radikal.
"Saat
mengangkat menteri tahun 2019-2024 ini Presiden Jokowi harus
berhati-hati. Jangan sampai Presiden kecolongan mengangkat menteri yang
terpapar radikal," kata Naldi Haroen kepada wartawan Senin
(7/10/2019).
Naldi Haroen
menduga, saat ini sekitar 15 sampai 20 persen pegawai BUMN sudah terpapar
radikal. Jumlah ini kata Naldi, akan terus bertambah terus jika pemerintah
tidak segera mengatasinya.
"Hal ini
terjadi karena pengawasan menteri BUMN yang tidak ketat. Jika hanya dibiarkan
orang yang terpapar radikal akan semakin banyak. Jadi pemerintah jangan kasih
ruang ke mereka menjalar," jelasnya.
Naldi Haroen
menjelaskan, memberantas paham radikalisme bukan hanya tugas pemerintah semata.
Artinya, lanjut Naldi, perlu peran masyarakat dalam menanggulangi bahaya ini.
"Saat ini,
paham radikal sudah top down. Mereka sudah menguasai dari tataran atas baru
akan turun kebawah. Ini sangat membahayakan," jelasnya.
Masih menurut
Naldi Haroen, peran ustad, kiyai, habib, ulama serta tokoh Islam yang moderat sangat diperlukan
untuk mengcuonter paham radikal ini.
"Paham
radikal ini adalah orang-orang yang
salah menafsikan ayat dalam Alquran. Mari kita bersama-sama untuk
meluruskan tafsiran ayat-ayat dalam Alquran itu," ungkapnya.
Menurut catatan
BUMN Watch, lanjut Naldi Haroen, pegawai di PT PLN (Persero) saat ini sudah
banyak yang diduga terpapar paham radikal. "Meskipun BUMN lain ada. Namun,
kami menduga PLN yang terbanyak," jelasnya.
Dirinya
mengingatkan agar Presiden Jokowi dan menteri BUMN yang baru nantinya benar-benar
selektif memilih orang-orang akan duduk di jajaran Direksi maupun komisaris
BUMN. Sebab, kata Naldi, soko guru ekonomi ini ada tiga. Jika tiga hal ini
dikuasai orang-orang terpapar radikal akan berbahaya.
"Soko guru
ekonomi ada tiga yakni; koperasi, BUMN dan swasta. Saat ini paham radkaliame
itu sudah menjalar ke BUMN," tuturnya.
Sebelumnya, Badan
Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meminta agar seluruh jajaran
Direktur BUMN bisa mengidentifikasi benih-benih paham radikal di lingkungan
kerjanya.
“Jadi ini para
CEO BUMN ini dia mesti harus bisa mengidentifikasi dan mengambil keputusan
mengenai bagaimana cara mencegah, mengidentifikasi, dan juga langsung melakukan
tindakan-tindakan yang cepat. Sehingga betul-betul steril semua anggota BUMN,
khususnya dan juga termasuk lingkungannya,” ujar Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi
Alius Selasa (12/3/2019).
Dijelaskan
Suhardi, BUMN memiliki 2 juta pegawai di seluruh Indonesia. Bila lingkungan
kerjanya tidak diperhatikan dengan seksama, mereka bisa terinfiltrasi
penyebaran paham radikal dan terorisme. Karena penyebaran paham tersebut bisa
masuk dari mana saja.
“Untuk itu tadi
saya jelaskan bagaimana cara melakukan identifikasi masalah tersebut, bagaimana
cara menghindari nya dan bagaimana cara mengambil keputusan. Kita harapkan
dengan apa yang kita jelaskan ini tentunya bisa menjadi pencerahan buat mereka,
dan para CEO BUMN ini bisa langsung untuk mengambil tindakan demi kebaikan
BUMN,” ujar mantan Kabareskrim Polri ini. (KT/WIT)
0 komentar:
Post a Comment