Namlea, Kompastimur.com
Sejumlah wakil
rakyat di DPRD Kabupaten Buru,
menilai DPD I Partai Golkar Maluku,
pimpinan Ir Said Assagaff tidak bernyali menindak Ketua DPD II PG Buru,
pimpinan Ramly Ibrahim Umasugi, karena menghambat paripurna pengesahan pimpinan DPRD difinitif
dari jadwal yang telah ditetapkan tanggal 14 Oktober lalu.
Penilaian itu
disampaikan Empat fraksi di DPRD Buru minus Fraksi Partai Golkar, melalui
pimpinan sementara Dali Fahrus Syarifudin, guna menangkis serangan dari DPD I
Partai Golkar Maluku yang menilai molornya penetapan Ketua dan dua wakil DPRD.
"Ada
penilaian bahwa pimpinan sementara DPRD dan lembaga ini yang membuat molor
pengusulan pimpinan DPRD difinitif, saya
katakan itu tidak betul, "tangkis pimpinan sementara Dali Fahrul
Syarifudin di hadapan wartawan, Rabu (16/10).
Ditegaskannya,
sebagaimana diketahui bersama bahwa mekanisme dalam partai itu ada. Surat
rekomendasi dari DPP PG sudah disampaikan kepada DPD I PG Maluku dan sudah
meneruskan ke DPD II PG.
"Salahnya
disini kenapa DPD II tidak melaksanakan instruksi itu. Dan DPD I menyerang kami,
bilang kami tidak mau jalankan. Padahal mereka harus menyurat ke DPD II," tegaskan
Dali.
Untuk itu, lanjut
Dali, suratnya harus tegas kenapa DPD II PG tidak mau jalankan instruksi DPP
PG.
Kemudian
dicontohkannya, kalau kasus ini terjadi di partai lain, maka sudah ada surat
pertama, kedua, peringatan, disertai dengan teguran bahkan ada sanksi.
"Eh, kalau tidak
mau laksanakan ini kami kasih turun PLT. Ini artinya bahwa DPD I Partai Golkar
ini tidak berani melakukan sanksi kepada DPD II yang tidak melaksanakan
instruksi DPP PG,"tandasnya.
"Jangan mereka
libatkan kami yang tidak punya masalah dengan partai Golkar," tambahkan
Dali.
Dali juga
mengkritik Fraksi Partai Golkar di DPRD Buru yang dipimpin Fandy Umasugi, karena
tidak serius menjembatani masalah jatah ketua dewan dari partai ini.
Bahkan dalam dua
kali bincang dan rapat fraksi, ponakan Bupati buru ini menghindar dan tidak
mengirim yang lain untuk mengikuti pertemuan.
"Fraksi
Golkar saya nilai tidak serius menyelesaikan masalah ini, karena tadi malam kami
dengan beberapa pimpinan fraksi melakukan ngobrol dan diskusi bersama, dari
fraksi Golkar tidak hadir. Kemudian tadi kami mengundang untuk rapat fraksi
guna membicarakan ini, fraksi Golkar juga tidak hadir," beber Dali.
Karena itu, Dali
dan empat fraksi lainnya di DPRD
menanyakan keseriusan fraksi Golkar untuk menyelesaikan masalah ini.
"Karena mereka bicara di media berkaitan dengan APBD dan sebagainya, tapi
keseriusan mereka di mana. Jadi jangan kami di luar dari fraksi partai Golkar
dipojokan soal ini,” tandasnya.
Dali lebih jauh
menegaskan, sebagai anggota DPRD mereka
juga ingin tetap menjalin kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah.
Makanya, para
wakil rakyat ini lagi menunggu itikad baik dari bupati yang juga sebagai ketua
DPD II PG agar menyelesaikan masalah di tubuh partai beringin ini.
"Walaupun
dong bilang tidak ada masalah dan sebagainya. Cuma dengan keterlambatan ini kami
nilai ada sesuatu yang terjadi," kata Dali.
Ditanya
wartawan, Dali mengaku kalau DPRD tidak pernah dihubungi langsung oleh Bupati
guna membicarakan jatah ketua DPRD dari Partai Golkar. Padahal sudah dua kali
DPD II PG disurati dan tidak dibalas.
"Bupati
belum pernah berkomunikasi langsung dengan DPRD maupun pimpinan sementara. Tapi
melalui fraksi Golkar di DPRD meminta
penundaan di atas tanggal 18 Oktober," beber Dali. (KT/10)
0 komentar:
Post a Comment