Namlea, Kompastimur.com
Wakil Bupati
Buru, Amos Besan SH menegaskan, agar penolakan masyarakat adat terhadap rencana
pengembangan pariwisata di wilayah Dataran Rana, Kabupaten Buru, perlu untuk
dicermati dan dilihat dari berbagai aspek.
"Normatifnya,
kami sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah, berkeinginan besar untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sekaligus meningkatkan
taraf ekonomi masyarakat termasuk di dalamnya, masyarakat adat di dataran rana.
Kami berupaya untuk menghapus stigma bahwa masyarakat adat itu terbelakang,
kurang terpelajar dan belum bisa berinteraksi dengan masyarakat modern,"tandas
Wabup Buru, Amos Besan SH dalam siaran pers yang diterima awak media, Rabu
(25/9/2019).
Amos
membenarkan, bahwa untuk mewujudkan hal
tersebut perlu effort yang luar biasa, sebab kemungkinan ketersinggungan, pasti
ada. Namun ini telah menjadi resiko dalam progress pembangunan di daerah
manapun (apabila berkaitan dengan masyarakat adat).
Untuk itu,
tegaskan Wabup, agar unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa asal Buru
terutama yang berasal dari dataran Rana perlu disikapi dengan bijak.
"Kami
menghargai masukan dari adik-adik mahasiswa asal Buru. Namun perlu diperjelas
bahwa kami selaku pemerintah daerah
berupaya untuk meminimalisir keterasingan dataran rana dengan
memaksimalkan pembangunan berbagai infratsruktur penunjang bagi masyarakat adat.
Sekaligus berupaya meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat adat melalui
berbagai program, salah satunya melalui program pariwisata Danau Rana Sapa
Dunia, yang diharapkan dapat menjadi pemicu bagi pengembangan sektor ekonomi
lain di dataran rana,"tandas Wabup.
Lebih lanjut
ditegaskan, apabila dalam eksekusinya terdapat hal-hal yang tidak pas menurut
pihak-pihak tertentu, Pemda membuka diri
untuk berbagai masukan.
"Untuk
adik-adik mahasiswa, saya mengajak untuk berpikir yang konstruktif dan
solusional. Saya pribadi perlu mengklarifikasi beberapa hal bahwa program Danau
Rana Sapa Dunia merupakan merupakan program jangka panjang yang proses
perencanaannya telah ada sebelum saya menjabat sebagai wakil bupati. Tujuannya
positif. Hanya saja saya tidak pernah diberikan briefing maupun penjelasan
teknis mengenai program Danau Rana Sapa Dunia dari pihak Dinas Pariwisata yang
secara teknis bertanggungjawab dalam mengeksekusi program tersebut," akui
Wabup.
Diungkapkannya,
kalau Dinas Pariwisata sama sekali tidak pernah berkomunikasi dengannya selaku
wakil bupati, baik lisan maupun tulisan yang menjelaskan mengenai program Danau
Rana Sapa Dunia secara konkrit.
Sebelumnya,
pihaknya tidak mengetahui secara spesifik mengenai program Danau Rana Sapa
Dunia.
Ia selaku Wakil Bupati, baru mengetahui duduk persoalannya ketika
terjadi demo yang dikoordinir oleh mahasiswa Buru di Ambon.
Seharusnya,
ketika mengeksekusi program tersebut, Kepala Dinas Pariwisata dapat
berkonsultasi terlebih dahulu dengan dirinya, baik itu dalam kapasitas sebagai
Wakil Bupati maupun sebagai bagian dari masyarakat Adat, agar kondisi seperti
ini dapat dicegah.
Dalam kaitannya dengan program Danau Rana Sapa
Dunia, Dinas Pariwisata perlu memperhatikan kedudukan Danau Rana sebagai situs
yang dianggap sakral, keramat, dan merupakan pusat peradaban bagi masyarakat adat
di Dataran Rana.
"Saya
selaku anak adat memiliki tanggungjawab besar untuk menjaga dan merawat nilai
serta kesakralan budaya di dataran rana yang diwariskan oleh leluhur dari 24
suku adat di pulau Buru. Untuk itu saya mengajak kita semua, untuk bersama sama
menjaga eksistensi nilai budaya adat istiadat dan kesakralan danau rana agar
selalu terlindungi dari pengaruh negatif globalisasi. Kita harus mengambil
contoh di beberapa daerah di luar Buru, akulturasi budaya dan asimilasi
kebudayaan telah mendegradasi nilai budaya asli penduduk negeri setempat. Saya
berharap, jangan sampai hal tersebut terjadi di danau rana," tegasnya.
Tambah Wabup,
jauh sebelum bergulirnya program Danau Rana Sapa Dunia, Danau Rana sendiri
telah menarik perhatian jutaan mata karena pemandangan alam yang eksotis. Nilai
eksotisme yang berpadu dengan nilai sakral dan keaslian budaya yang masih
dipertahankan, menjadikan danau rana sebagai potensi daerah, yang bila dikelola
dengan baik, tentunya akan membawa berkah bagi penduduk Dataran Rana dan pulau
buru pada umumnya tanpa menyebabkan distorsi sedikitpun bagi kebudayaan
asli yang telah ada.
Untuk itu
pemerintah perlu mengajak seluruh
pemangku adat pulau Buru untuk berdiskusi mencari solusi seperti apa
program yang cocok dan bagaiman proses pelaksanaannya sehingga tidak berdampak
negatif bagi penduduk di dataran rana.
"Dari
beberapa masukan yang saya dapat dari masayrakat adat, maka saya menghimbau
kepada Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buru, bahwa komunikasi itu perlu. Saya
bukan patung di Pemerintah Kabupaten Buru. Saya merupakan perwakilan masyarakat
adat di Kabupaten Buru. Untuk itu perlu saya tegaskan bahwa dalam melakukan
program terutama yang berkaitan dengan nilai budaya dan kesakralan adat
istiadat di Pulau Buru, tolong koordinasikan dengan baik. Jangan menganggap
semua kekuasan dan kewenangan yang diberikan kepada saudara sebagai Kepala
Dinas, dapat dilaksanakan dengan mengabaikan hak orang lain, terutama hak
masyarakat adat yang terdiri dari 24 suku asli yang ada di Buru,"kecam
Wabup..
Selaku anak
adat, Wabup juga menyampaikan pesan dengan menegaskan kalau dirinya bukan
penonton, dan ia ingin berbuat yang terbaik untuk pulau buru.
Wabup sadar
betul bahwa dalam membangun Buru, seluruh komponen harus bekerja sama.
"Kami selaku masyarakat adat membuka diri untuk bergandeng tangan dengan
seluruh elemen masyarakat lainnya, pemerintah daerah, pemerintah provinsi
maupun pemerintah pusat guna meminta dukungan, masukan dan saran yang dapat
dijadikan sebgai panduan dalam melaksanakan program-program pembangunan di
bidang keparawisataan," tanggap Wabup.
Sebagai Wakil
Bupati sekaligus Anak Adat, Amos akan berkomunikasi dengan para stakeholder
agar seluruh program yang bersinggungan dengan komunitas adat, dapat
dikonsultasikan terlebih dahulu sehingga dapat dilakukan penilaian risiko untuk
meminimalisir efek negatif dari suatu program yang bersinggungan dengan nilai-nilai
yang ada pada Masyarakat adat.
Bentuk
tanggungjawab moril selaku anak adat, Wabup akan meminta petunjuk kepada Bupati
Buru dan akan memanggil kepala Dinas Pariwisata dalam waktu dekat untuk
memperjelas situasi ini. Sekaligus melakukan evaluasi terhadap konsep
pengembangan wisata di Danau Rana. Melakukan Pendalaman terhadap Rencana Aksi
yang telah disusun, sekaligus melakukan penilaian risiko dan dampak bagi
komunitas dan ekosistem di Dataran Rana. (KT/10)
0 komentar:
Post a Comment