Ambon, Kompastimur.com
Wagub Maluku,
Barnabas Nathaniel Orno membuka dengan resmi kegiatan Musrenbang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2019-2024,
yang digelar di Hotel Santika, Ambon (22/8/2019).
Kegiatan turut dihadiri
Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional (Bappenas), Sumedi Andono Mulyo dan Sekretaris Direktur Bina
Pengembangan Daerah, Kemendari, Zanariah. Para pimpinan kepala daerah
diantaranya, Bupati Buru Ramli Umasugi, Wakil Bupati Maluku Tengah, M. Leleury,
Wakil Bupati Maluku Tenggara Petrus Beruatwarin, Wakil Bupati KKT Agustinus
Utuwaly, Sekretaris Kota Ambon, A.G. Latuheru dan suluruh pimpinan OPD
Provinsi/Kabupaten/Kota.
Wagub dalam
sambutan menuturkan, Musrenbang RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 merupakan
wujud komitmen dalam merencanakan pembangunan untuk 5 (lima) tahun kedepan.
“Kita semua harus
berkomitmen bahwa pertemuan di hari ini, sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan merupakan
forum dasar perencanaan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk
memberikan masukan sekaligus menyetujui rencana kerja pemerintah yang akan
menjadi acuan dalam penyusunan rencana strategi (Renstra) lima tahun kedepan,”
kata Wagub.
diutarakan,
RPJMD ini, nantinya harus mampu menjawab berbagai permasalahan dalam kehidupan
sehari-hari seluruh masyarakat Maluku.
lanjut Wagub, semua
kepentingan harus terangkum dalam dokumen perencanaan lima tahunan ini, untuk
dapat diselesaikan secara bersama oleh pemerintah dan seluruh komponen
masyarakat Maluku, seperti tingkat kemiskinan yang mana di tahun 2018 sebesar
17,85 persen, sehingga menempatkan Provinsi Maluku berada dalam posisi
peringkat ke-4 provinsi termiskin dari 34 provinsi di Indonesia.
“Permasalahan
lainnya adalah pengangguran yang masih berada pada posisi tingkat pengangguran
terbuka tertinggi nomor tiga pada Februari 2019 sebesar 6,91 persen,” ucapnya.
Kendati
demikian, informasi yang menggembirakan adalah terkait pertumbuhan ekonomi (PE)
Maluku masih stabil dalam posisi diatas 5,9 persen, dan angka inflasi yang
masih terkontrol dibawah 4 persen.
“Begitu juga
dengan kondisi keamanan yang semakin kondusif dan terkontrol, menunjang adanya
kepastian hukum dan aktivitas ekonomi masyarakat di 11 kabupaten kota di
Maluku,” ucap mantan Bupati MBD ini.
Lebih jauh Wagub
menyampaikan tentang belum diolah dan dikembangkan dengan baik potensi wilayah,
padahal wilayah seluas ini memiliki potensi unggulan perikanan baik budidaya
maupun penangkapan, perkebunan rempah-rempah yang memiliki nilai historis
tinggi yang sangat menunjang unggulan pariwisata.
“Unggulan kita
bukan hanya itu terdapat pula potensi pertambangan yang terdapat pada 16
cekungan potensial migas, dan potensi hasil hutan yang belum di olah dan
dikembangkan dengan baik,” ungkapnya.
Di sisi lain, Ia
juga memberi penekanan berkaitan dengan kondisi geografis Maluku yang berada
pada pertemuan tiga lempeng aktif dunia yang memiliki potensi bencana, sehingga
perlu selalu diantisipasi dalam segala aspek perencanaan dalam rumusan RPJMD
dan Renstra OPD.
Untuk itu, pada
setiap aspek perencanaan harus mempertimbangkan posisi RPJMD sebagai dokumen
Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sistem perencanaan pembangunan
nasional Nomor 25 tahun 2004.
“Berbagai
permasalah tersebut harus tersusun dalam Program – program yang rasional,
terstruktur, bersinergi, dapat berkolaborasi pendanaan antar lembaga sehingga
mampu mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam upaya percepatan
pembangunan Maluku, sesuai Visi Misi Pemerintah untuk kesejahteraan Rakyat,” tamba
Wagub. (KT/BBD)
0 komentar:
Post a Comment