Bupati SBT Hadiri Paripurna Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018

SBT, Kompastimur.com 

Bupati Seram Bagian Timur, Abdul Mukti Keliobas resmi hadiri penyampaian kata akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten SBT terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Rapat paripurna ini digelar pada, Kamis (22/08/08) di Ruang sidang Utama DPRD SBT.

Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD SBT, Abdullah Kelilauw yang didampingi oleh Ketua DPRD SBT, Agil Rumakat. Paripurna yang dimulai dengan Pandangan akhir Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKPI, Fraksi Gerindra, Fraksi Hanura dan Fraksi Kebangkitan Perjuangan Keadilan (KPK). 

Setelah penyampaian Pandangan akhir Fraksi, Bupati Seram Bagian Timur, Abdul Mukti Keliobas dalam sambutannya sangat berterima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, bahwa ditengah-tengah kesibukan berbagai agenda panting lainnya, namun pada hari ini dapat manyelesaikan agenda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggann 2018 untuk ditetapkan menjadi Paraturan Daerah.

“Dengan semangat itulah penyampaian kata akhir Fraksi- fraksi Dewan yang terhormat akan mengantarkan kita pada penyampaian persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2018, yang kemudian ditetapkan menjadi Paraturan Daerah," kata Keliobas.

Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, dirinya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas persetujuan Sidang Dewan, dalam menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2018, dan akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. 

“Persetujuan Dewan tersebut Iebih merupakan cermin adanya kepedulian dan keseriusan Dewan terhadap kepentingan rakyat di daerah lni. Untuk Itu, semua usul, saran, pendapat dan pertimbangan Dewan yang terhormat akan menjadi masukan berharga bagi Pemerintah Daerah dalam mengemban tugas dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan di massa yang akan datang sekaligus menjadi bahan koreksi bagi pemerintah daerah," tutup Keliobas. (KT/FS)

Jangan Lewatkan...

Baca Juga

8:58:00 PM