 |
| Rini Soemarno |
Jakarta, Kompastimur.com
PERINTAH Menteri
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno untuk menggelar Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) terhadap 5 BUMN akhir bulan Agustus ini
dinilai kurang tepat.
Bahkan,
kebijakan Rini tersebut dianggap tidak patuh terhadap perintah presiden Joko
Widodo atau Jokowi agar para menteri untuk tidak melakukan keputusan strategis
hingga bulan Oktober.
Seperti
diketahui, presiden Jokowi melarang para menteri mengeluarkan keputusan yang
bersifat strategis. Larangan ini berlaku hingga berakhirnya masa jabatan Jokowi-Jusuf
Kalla pada Oktober 2019.
"Para
menteri diimbau dan diminta untuk tidak mengeluarkan kebijakan strategis dan
juga penempatan atau penggantian jabatan-jabatan atau posisi tertentu. Dua hal
itu," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kompleks Istana
Kepresidenan Jakarta, Selasa (6/8/2019).
"Kalau
menteri BUMN Rini Soemarno tidak patuh lagi terhadap presiden sebaiknya dicopot
saja," demikian dikatakan kepada wartawan Ketua Koordintor BUMN Watch
Naldy Haroen, SH di komplek MPR/DPR Rabu (21/8/2019).
Lebih jauh Naldy
Haroen menjelaskan, rencana perombakan jajaran direksi BUMN atas arahan Menteri
BUMN Rini Soemarno itu dapat berimplikasi negatif bagi perekonomian nasional.
"Salah satu
indikator yang bisa, dilihat adalah menurunnya saham perbankan di pasar modal
sejak rencana RUPSLB ini diumumkan," tuturnya.
Menurut Naldy,
tidak ada hal urgent untuk digelarnya RUPSLB di 5 BUMN tersebut. Bahkan,
lanjutnya, peristiwa ini akan semakin menjauhkan target pertumbuhan
ekonomi yang dipatok Presiden Jokowi sebesar 5,3 persen di tahun ini.
"Sebaiknya
rencana tersebut dibatalakan atau ditunda sampai terbentuk kabinet baru pada
Oktober mendatang. Jika Rini ngotot tetap menggelar itu, ini catatan buruk bagi
Rini setelah peristiwa blakout PLN beberapa waktu lalu," ujar Naldy.
BUMN Watch
khawatir, jika Rini Soemarno tetap memaksakan kehendak untuk menggelar RUPSLB
terhadap 5 BUMN akan berimbas pada citra pemerintahan presiden Jokowi. Bahkan,
Naldy Haroen menduga ada motif lain dibalik rencana Rini Soemarno ini.
"Kalau
pergantian direksi bank BUMN tetap dilakukan, patut diduga latar belakangnya
bukan soal masalah ekonomi atau kinerja BUMN itu. Tapi lebih karena
pertimbangan politik, dan hal ini tidak bagus bagi stabilitas perekonomian
nasional," pungkasnya.
Sebelumnya, atas
permintaan Rini Soemarno, lima BUMN akan menggelar RUPSLB pada 28 Agustus - 2
September 2019. Kelima BUMN itu adalah 4 BUMN perbankan (Bank Mandiri, BRI,
BNI, dan BTN), dan 1 BUMN Migas (PGN).
Salah satu
agenda RUPSLB adalah mengganti pengurus perusahaan, yakni jajaran direksi dan
komisaris. Rencana ini sudah diagendakan dan dipublikasikan di Bursa Efek
Indonesia. (KT/Rls/BEI).
0 komentar:
Post a Comment