Jakarta, Kompastimur.com
KETUA
Koordinator BUMN Watch Naldy Haroen meminta Pelaksana Tugas (Plt.)
Direktur Utama PT PLN (Persero) Sripeni Inten Cahyani mundur dari jabatan pasca
terjadinya pemadaman listrik pada Minggu siang hingga malam kemarin.
Disamping itu,
kata Naldy, BUMN Watch mendesak agar jajaran direksi PLN dievaluasi secara
menyeluruh. Karena, PLN adalah otoritas tunggal penyedia aliran listrik di
Indonesia.
"Saya minta
Plt Dirut PLN mundur dari jabatannya. Meski baru beberapa hari menjabat dia
harus bertanggung jawab atas terjadinya pemadaman listrik kemarin," kata
Naldy Haroen kepada wartawan di Wannabe Caffe and Resto Jalan Ahmad Dahlan
No 15, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (5/8/2019).
Menurut Naldy,
menteri BUMN Rini Soemarno juga harus ikut bertanggung jawab atas terjadinya
pemadaman listrik oleh PLN. Karena, lanjutnya, PLN dibawah pengawasan BUMN.
"Menteri
BUMN juga harus ikut betanggung jawab terhadap kinerja anak buahnya," ujar
Naldy Haroen.
Dirinya meminta
kepada masyarakat yang dirugikan atas pemadaman listrik tidak segan-segan
melakukan upaya hukum atau menggugat PLN.
Tak hanya itu,
dirinya mendesak PLN agar memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang
terdampak matinya listrik itu.
"Dalam
pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang (UU) No. 30 tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan Juncto Pasal 6 Peraturan Menteri ESDM No. 27 tahun 2017
tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga
Listrik oleh Perusahaan Listrik Negara (Persero), dengan tegas menyatakan PLN
wajib memberikan kompensasi kepada Konsumen terdampak pemutusan aliran
listrik," pungkas Naldy Haroen.
Tadi pagi,
Presiden Joko Widodo meminta PT PLN (Persero) melakukan perbaikan dan
evaluasi secepat-cepatnya atas kejadian gangguan listrik massal yang melanda
Jakarta dan sebagian wilayah di Pulau Jawa pada Minggu, 4 Agustus 2019,
kemarin. Secara tegas, ia tidak ingin hal serupa terjadi lagi di kemudian hari.
Hal tersebut
disampaikan Presiden saat dirinya menyambangi kantor pusat PT PLN (Persero) di
Kebayoran Baru, Jakarta, Senin, 5 Agustus 2019. Presiden tiba sekitar pukul
08.45 WIB dan langsung menuju ruang rapat yang terletak di lantai dasar.
"Yang
paling penting saya minta perbaiki secepat-cepatnya. Dari beberapa wilayah yang
belum hidup segera dikejar dengan cara apapun agar segera bisa hidup kembali.
Kemudian hal-hal yang menyebabkan peristiwa besar ini terjadi, sekali lagi saya
ulang, jangan sampai kejadian lagi. Itu saja permintaan saya,” kata Presiden.
Turut
mendampingi Presiden saat mengunjungi kantor pusat PLN antara lain, Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan Budi Karya
Sumadi, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Sekretaris Kabinet
Pramono Anung, dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa
Siburian.
Ditempat yang
sama, Plt Direktur Utama PT PLN (Persero) Sripeni Inten Cahyani dalam
rapat tersebut menjelaskan bahwa penyebab mati listrik massal yang terjadi
mulai pukul 11.48 WIB tersebut adalah akibat gangguan pada sistem transmisi
saluran udara tegangan ekstra-tinggi (SUTET) 500 kilovolt (kV)
Ungaran-Pemalang, Jawa Tengah. Ia juga memohon maaf atas lambannya proses
perbaikan yang dilakukan pihaknya.
“Kami mohon maaf
Pak, prosesnya lambat. Kami akui Pak, prosesnya lambat,” ucap Sripeni.
Setelah
mendengarkan penjelasan Plt. Dirut PLN tersebut, Presiden mengingatkan bahwa
seharusnya kejadian-kejadian seperti ini telah diantisipasi sebelumnya.
“Pertanyaan
saya, tadi di penjelasannya panjang sekali. Pertanyaan saya, bapak, ibu
semuanya ini kan orang pintar-pintar, apalagi urusan listrik sudah
bertahun-tahun. Apakah tidak dihitung, apakah tidak dikalkulasi bahwa akan ada
kejadian-kejadian sehingga kita tahu sebelumnya. Kalau tahu-tahu drop gitu
artinya pekerjaan-pekerjaan yang ada tidak dihitung, tidak dikalkulasi dan itu
betul-betul merugikan kita semuanya,” kata Presiden. (KT/Wit)
0 komentar:
Post a Comment