SBT, Kompastimur.com
Kasus dugaan korupsi Dana Desa di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) semakin parah, sehingga dibutuhkan perhatian dan penanganan serius dari Kejari SBT.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK-LMND SBT), Ikbal Watimena, Kamis (25/072019) di Bula.
Watimena mengatakan, dalam pengelolaan Dana Desa di SBT, hampir setiap tahun, para pejabat Desa di Daerah selalu tersandung kasus dugaan korupsi penyalahgunaan Dana Desa.
Namun hal ini tidak menjadi cerminan buat para pejabat Desa lainnya dalam mengelola Anggaran yang bersumber dari APBN ini.
Selain itu, akibat dari pengelolaan Dana Desa yang amburadul sehingga hampir semua Desa di SBT tidak mengalami perubahan, bahkan 99% masih berada pada kategori status Desa sangat tertinggal dan terbelakang.
"Banyak yang masuk penjara namun tak ada kesadaran dari para pejabat. Akibat pengelolaan yang amburadul sehingga sebagian besar Desa di SBT masih sangat tertinggal," ucapnya.
Untuk itu, selaku aktivis gerakan di Daerah ini, dirinya mendesak Kejari SBT, agar serius dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi penyalahgunaan Dana Desa.
Karena, Lanjutnya, jika ini tidak dilakukan, maka para pejabat Desa yang menikmati Anggaran Negara ini terus melakukan tindakan merugikan Negara.
Selain penjara sebagai efek jerah, mestinya ada langka-langka kongkrit yang diambil untuk menyelamatkan Anggaran Negara, yaitu pihak aparat penegak Hukum harus menyita harta para koruptor Dana Desa ini.
"Kejari SBT harus serius dan fokus. Selain penjara ya sita harta mereka, karena konsep memiskinkan para koruptor ini saja yang bisa membuat para pejabat kapok," tegasnya.
Selain aparat penegak Hukum, Dinas teknis seperti PMD SBT dan Inspektorat SBT juga harus bertanggung jawab atas dugaan korupsi yang melibatkan para pejabat Desa ini, karena semua dokumen diverifikasi di Pemdes dan pelaporannya juga dimasukan ke Pemerintah Daerah lewat PMD SBT.
sementara Inspektorat SBT sebagai auditor internal Pemerintah diduga main mata dengan para Kades, sehingga hampir semua laporan pertanggung jawaban Dana Desa di SBT dinyatakan lengkap dan tak bermasalah, sementara para kepala Desa di SBT setiap tahun dikirim ke balik jeruju besi.
"PMD juga harus bertanggung jawab atas semua ini. Selain itu, Inspektorat juga. Laporan dinyatakan lengkap tetapi kok para kepala Desa terus berada dibalik jeruji besi. Padahal Inspektorat terus lakukan pengawasan hingga turun lansung ke lapangan. Kami menduga ada yang tidak beres dengan Inspektorat SBT," tandadnya. (KT/FS)
0 komentar:
Post a Comment