Namrole, Kompastimur.com
PENGGIAT anti
radikalisme Haidar Alwi setuju dengan sikap presiden Joko Widodo (Jokowi) yang
kemungkinan tidak akan memperpanjang izin Front Pembela Islam
(FPI) sebagai organisasi masyarakat (Ormas).
"Tentunya
pemerintah punya banyak pertimbangan jika kemungkinan FPI tidak diperpanjang
izinnya sebagai Ormas. Saya mendukung sikap pak Jokowi itu," kata Haidar
Alwi Senin (29/7/2019).
Menurutnya,
setiap Ormas harusnya selaras dengan ideologi bangsa, Pancasila.
"Jika tidak sejalan pemerintah bisa membubarkannya".
Haidar
menambahkan, bangsa ini telah memiliki Perppu No.2 tahun 2017 tentang
Organisasi Kemasyarakatan yang secara tegas menyatakan bahwa setiap ormas tidak
boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Perppu tersebut juga
menyebutkan setiap ormas dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku,
agama, ras, atau golongan.
Ormas juga
dilarang melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang
dianut di Indonesia. Selain itu, ormas dilarang melakukan tindakan kekerasan,
mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan
fasilitas sosial; dan/atau melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang
penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebelumnya,
Presiden Jokowi membuka kemungkinan pemerintah untuk tak memperpanjang izin
FPI) sebagai Ormas. Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi dalam wawancaranya
dengan Associated Press (AP), Jumat (27/7/2019), yang dipublikasikan pada Sabtu
(27/7/2019).
Izin ormas FPI
terdaftar dalam SKT 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014. Adapun masa berlaku SKT FPI,
yaitu sejak 20 Juni 2014 sampai 20 Juni 2019.
"Ya,
tentu saja, sangat mungkin. Jika pemerintah meninjau dari sudut pandang
keamanan dan ideologis menunjukkan bahwa mereka tidak sejalan dengan
negara," kata Jokowi kepada AP, sebagaimana dilansir dari VOA pada
Minggu (28/7/2019).
Jokowi
mengatakan, pada dasarnya pemerintah akan bekerja sama dengan kelompok-kelompok
Islam selama pandangan mereka tidak melanggar ideologi negara.
"Jika
sebuah organisasi membahayakan negara dalam ideologinya, saya tidak akan
berkompromi," katanya.
Dalam
wawancara tersebut, Jokowi ingin Indonesia dikenal sebagai negara yang moderat.
Menurut
Jokowi, hal ini merupakan salah satu yang akan dipertimbangkannya dalam
kepemimpinan periode keduanya lima tahun mendatang.
"Dalam
lima tahun ke depan saya tidak memiliki beban politik. Sehingga dalam membuat
keputusan, terutama keputusan penting bagi negara, menurut saya itu akan lebih
mudah. Hal-hal yang sebelumnya tidak mungkin, saya akan membuat banyak
keputusan tentang itu dalam lima tahun ke depan," kata Jokowi. (KT/Wit)
Baca Juga
- Erick Thohir: Bola Berkah Paus Fransiskus Jadi Simbol Persatuan Sepakbola Indonesia Foto: Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menerima bola bertanda bertanda tangan Paus Fransiskus mengungkapkan dari Hilbert Iddo ...
- Pembina ReJO: Pilih Pemimpin yang Tingkatkan Kesejahteraan Pengemudi Jakarta, Kompastimur.comRIBUAN anggota dan simpatisan Forum Komunitas Pengemudi Jawa Barat (FKPJB) berharap agar pemimpin pelanju ...
0 komentar:
Post a Comment