Maluku, Kompastimur.com
Gerakan
Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) mengingatkan Gubernur Maluku, Irjen Pol
(Purn) Murad Ismail terkait anak daerah dalam “Kabinet BAILEO”.
Penegasan itu
menanggapi pergantian dan pengisian jabatan Esselon II di lingkup pemerintah
provinsi (Pemprov) Maluku jilid I, Selasa (23/07/19) yang diketahui minim anak
daerah.
Meski soal
pengangkatan pimpinan OPD merupakan hak prerogatif Gubernur sebagai kepala
daerah namun Gamki melalui Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advikasi DPC GAMKI Kota
Ambon, Dodi L. K Soselisa, mengingatkan bahwa dalam menyusun “Kabinet BAILEO”
agar lebih mengutamakan anak daerah yang memiliki kapasitas ketimbang orang
dari luar daerah atau mereka yang mengabdi di daerah ini tapi latarbelakanngnya
dari daerah /provinsi lain.
“Memang, soal
mengangkat piminan OPD adalah hak progeratif Gubernur, tetapi kami selaku salah
satu elemen potensi muda Maluku merasa perlu mengingatkan agar pak Gubernur
lebih memprioritaskan anak asli Maluku, sehingga tidak ada penilaian lain di
masa kepemimpinan kali ini,” papar Soselisa kepada wartawan, Rabu (24/7/2019)
di Ambon.
Menurutnya, sudah
ada isyarat dari Gubernur Maluku bahwa tidak tertutup kemungkinan akan
mengangkat “orang luar” untuk menempati posisi jabatan tertentu. Hal itu juga
baik jika pertimbangan utamanya adalah demi kemajuan daerah dan pelayanan
optimal kepada masyarakat, namun hal tersebut hanya dapat dilakukan untuk OPD
tertentu yang perannya vital dan membutuhkan sinkronisasi dengan pemerintah
pusat.
Namun, dalam
kenyataannya pada pelantikan tahap pertama kemarin, diakui mantan Korwil XI
GMKI itu, khusus untuk instansi vital yang sebelumnya oleh Gubernur dikatakan
akan didatangkan dari kementerian seperti Kepala Dinas ESDM, Kepala Dinas
Pariwisata, sama sekali tidak nampak. Khusus Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang
juga dijanjikan akan didatangkan dari kementerian pun belum dilakukan
pergantian. Publik jelas menanti dan akan menagih janji itu.
Sementara
Kadis Pariwisata, memang menurut Soselisa, masih dijabat Plt, tapi khusus Kadis
ESDM yang saat ini dijabat Fauzan Chatib apakah memang punya kompetensi untuk
itu. Apalagi selain Martha Nanlohy, mantan Kadis ESDM yang dirolling sebagai
Kepala Kesbangpol merupakan salah satu anak Maluku, tentu masih banyak figur anak
daerah berlatarbelakang pertambangan di Maluku termasuk di Kabupaten/Kota yang
bisa dipakai.
Padahal itu
posisi strategis guna mengawal kepentingan Maluku menghadapi Blok Masela.
“Kami juga
berharap agar komitmen untuk menciptakan birokrasi yang akomodatif dimana
pejabat/kepala OPD harus mencerminkan ke-Maluku-an, sebagaimana yang dijanjikan
oleh pasangan ini sebelumnya dalam setiap kampanye yaitu memperhatikan
keterwakilan dari 11 Kabupaten/Kota dan semua unsur sesuai kompotensi
masing-masing, harus bisa nampak pada tahapan pengisian jabatan berikutnya,”
harapnya.
Kendati
begitu, Soselisa menambahkan, apa yang disampaikannya sekedar usulan, mengingat
sudah menjadi kebiasaan dan tradisi dalam pengisian jabatan esselon II di
lingkup Pemprov Maluku dimana harus akomodatif dan berimbang. Sehingga harapan
rakyat Maluku yang ditaruh di pundak Gubernur dan Wakil Gubernur agar bisa
membawa keluar daerah ini dari berbagai persoalan keterbelakangan yang terjadi
bisa terwujud.
“Kami hanya
mengusulkan. Semuanya kembali terpulang kepada pak Gubernur dan Wakil Gubernur.
Kami juga yakin bahwa apa yang dilakukan pak Gubernur tentunya sudah
dipertimbangkan dengan matang dan demi kebaikan Maluku kedepan. Sebagai elemen
pemuda Maluku tentu kami akan terus memainkan fungsi kontrol terhadap
pemerintah selama lima tahun dan berakhir di 2024,” pungkasnya.
Diketahui,
pergantian kabinet jilid I BAILEO yaitu Luthfi Rumbia (Kepala BPKAD) digeser
menjadi staf ahli Gubernur; Kepala Dinas (Kadis) ESDM Martha Nanlohy pindah
sebagai Kepala Kesbangpol,; Zulkifli Anwar sebelumnya asisten III bidang
pembangunan dan ekonomi, mengisi Kepala BPKAD gantikan Rumbia. Lalu Kasrul
Selang, Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman (PRKP), menggantikan Zulkifli
sebagai asisten III.
Fauzan Chatib,
Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) pindah sebagai
Kadis ESDM gantikan Martha Nanlohy. Jabatan yang ditinggal Fauzan diisi Suryadi
Sabirin, yang sebelumnya menjabat Kepala BPSDM. Sementara Direktur RSUD dr
Haulussy Ambon, Justiny Pawa mengisi jabatan baru sebagai Kepala Biro
Perekonomian Daerah. Adapun Kepala Biro Kesra diisi Poppy Bachmid, sebelumnya
Sekretaris Korpri.
Lalu Habiba
Saimima, sebelumnya Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dilantik sebagai
Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Terakhir, Ronny Tairas yang sebelumnya Staf Ahli
Gubernur Bidang Pembangunan dan Perekonomiam, dilantik sebagai Kepala Satuan
Polisi Pamong Praja. (KT/IE)
0 komentar:
Post a Comment