Piru, Kompastimur.com
Terkait gedung
sekolah SD 1 dan 2 Negeri Hualoy
Kecamatan Amalatu Kabupaten SBB yang terbakar beberapa waktu lalu, komisi C
DPRD SBB telah melakukan kunjungan langsung ke Negeri Hualoy pada tanggal 16
Maret 2019 untuk melihat kondisi bangunan sekolah SD 1 dan 2 secara ril di
lapangan.
Berdasarkan
hasil kunjungan, kembalinya Komisi C DPRD SBB telah memanggil Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan SBB untuk
laksanakan rapat dengar pendapat.
“Dalam
perkembangannya dinas pendidikan hanya dapat melakukan pendampingan tanggap
darurat dengan langkah-langkah koordinasi dengan pemerintah negeri Hualoy untuk
alternatif tempat dan proses belajar mengajar. Dan Alhamdulillah itu sudah
dilakukan,” ungkap Ketua Komisi C DPRD SBB La Maaruf Tomia Kepada Kompastimur.com
Kamis (13/6/2019) di Piru.
Maaruf
menjelaskan, namun terkait dengan rehabilitasi gedung/sarana dan prasarana
tentu ada mekanisme tertentu yang harus ditempuh. Olehnya rapat dengar pendapat
itu disepakati untuk ada rapat gabungan antara Komisi C DPRD SBB, Badan
Anggaran DPRD SBB dan Tim Anggaran Eksekutif.
Pada
kesempatan besoknya Tim Anggaran Eksekutif tidak menghadiri undangan pihak DPRD
SBB dalam hal ini Komisi C dan rapat dengar pendapat tidak dapat dilaksanakan.
“Sehingga pada
kesempatan selanjutnya yakni tanggal 21 Mei 2019 dilakukan rapat dengar
pendapat gabungan komisi dengan Forkopimda SBB di kantor DPRD SBB dan
melahirkan beberapa rekomendasi termasuk salah satunya adalah pembangunan
kembali gedung sekolah yang terbakar" ucap Tomia.
Ditanyakan tindakan
selanjutnya apa yang harus dilakukan Maaruf menjelaskan, karena rapat dengar
pendapat gabungan antara Komisi C DPRD SBB, badan anggaran DPRD SBB dan tim
anggaran eksekutif tidak dapat dilakukan untuk membicarakan kebijakan anggaran
terkait pembangunan kembali gedung yang terbakar tersebut karena tim anggaran
tidak hadir.
Maka dirinya
menyarankan dan mendorong pemerintah daerah SBB melalui Tim Anggaran Eksekutif
untuk dapat melakukan kebijakan anggaran mendahului APBD-perubahan berdasarkan
rekomendasi DPRD yang ada sebagai dasar kebijakan.
“Sehingga pada
waktu pembahasan APBD-Perubahan 2019 tinggal dimasukan. Dari mana anggarannya?
Ya dapat menggunakan Belanja Tak Terduga (BTT) kita " Cetus Tomia
“Ada 5 Milyar
Bantuan Tak Terduga ( BTT ) tahun 2019, dan kalau gunakan tentunya harus sesuai
dengan peruntukan agar anggarannya tepat sasaran karena itu bencana sosial. Bisa
dipakai sebagian untuk bangun gedung sekolah, biar ada prospek tanggung jawab
pemerintah, sisanya biar nanti
dianggarkan tahun 2020,” beber Tomia. ( KT/MFS)
0 komentar:
Post a Comment