Jakarta, Kompastimur.com
Presiden Joko
Widodo menegaskan bahwa pemerintah memiliki tekad dan keseriusan untuk
mewujudkan wacana pemindahan ibu kota. Wacana tersebut sebelumnya telah
dicetuskan sejak era presiden pertama Republik Indonesia.
"Kita
serius dalam hal ini karena sejak 3 tahun yang lalu sebetulnya telah kita bahas
internal. Kemudian 1,5 tahun yang lalu kami minta Bappenas untuk melakukan
kajian-kajian yang lebih detail baik dari sisi ekonomi, sosial-politik, dan
dari sisi lingkungan," kata Presiden saat buka puasa dengan pimpinan
lembaga tinggi negara di Istana Negara, Jakarta, 6 Mei 2019.
Acara ini juga
dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR
Bambang Soesatyo, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK)
Anwar Usman, dan Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus. Juga hadir antara
lain, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial M Syarifuddin, Wakil Ketua DPR
Fahri Hamzah, dan Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar.
Presiden juga
menjelaskan ke para pimpinan lembaga tinggi negara apa yang telah dilakukan
pemerintah untuk menjalankan wacana tersebut.
"Kami sudah
menyiapkan ada tiga alternatif daerah yang sudah menyiapkan lahannya. Ada yang
80.000 hektare, ada yang sudah menyiapkan 120.000 hektare, ada juga yang
300.000 hektare yang telah disediakan meskipun belum kita putuskan yang mana
yang ingin kita pakai," ucap Presiden.
DKI Jakarta
sendiri sebagai ibu kota negara Indonesia memiliki wilayah seluas kurang lebih
66.000 hektare. Sehingga lahan yang kini sudah disiapkan di tiga alternatif
daerah tersebut dirasa sudah lebih dari cukup untuk membangun sebuah kota yang
dikhususkan bagi urusan pemerintahan.
"Apa yang
sudah tersedia ini lebih dari cukup kalau hanya dipakai sebagai ibu kota
pemerintahan. Artinya ini tinggal memutuskan," bebernya.
Dalam kesempatan
tersebut, Kepala Negara menjelaskan bahwa sebaran penduduk di Indonesia saat
ini terpusat hanya di Pulau Jawa. Tercatat sekira 57 persen jumlah keseluruhan
penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa. Pulau Sumatera didiami oleh kurang
lebih 21 persen total penduduk. Sementara sisanya tersebar di pulau-pulau
lainnya.
Persoalan
tersebut tentu harus mulai dipikirkan secara bersama-sama oleh seluruh pemangku
kepentingan dan pihak-pihak terkait. Presiden mengatakan, pihaknya akan terlebih
dahulu berkonsultasi dengan lembaga-lembaga negara yang berkaitan.
"Pemindahan
ibu kota ini akan segera kita putuskan, tetapi sekali lagi kami akan
konsultasikan tahapan-tahapan besar dengan Bapak dan Ibu sekalian, utamanya
kepada lembaga-lembaga yang terkait dengan ini," jelas Presiden.
Terkait dengan
anggaran yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru, Presiden juga
menyampaikan bahwa pemerintah memiliki kesanggupan untuk menyediakan anggaran
yang dibutuhkan. Presiden telah berkomunikasi dengan Menteri Keuangan dan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat soal anggaran tersebut.
Meski demikian,
Kepala Negara memberikan penekanan kepada jajarannya agar rencana pemindahan
ibu kota ini sebisa mungkin dilakukan dengan tidak membebani APBN.
"Akan kita
cari sebuah skema khusus sehingga nantinya ibu kotanya jadi, tetapi APBN tidak
terbebani," tandasnya.
Turut hadir
dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution,
Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani,
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno,
Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, Menteri PU
dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil. (KT-Rls-BM)
0 komentar:
Post a Comment