Piru,
Kompastimur. com
Guna
meningkatkan mutu pendidikan, Pemerintah Daerah Seram Bagian Barat (SBB)
diminta lebih fokus untuk menyelesaikan permasalahan - permasalahan yang
terjadi didunia pendidikan yang ada tersebut.
Betapa tidak, sampai
saat ini pendidikan di Kabupaten SBB belum merata, baik dalam segi pemerataan guru,
infrastruktur dan lainnya Pemerintah Daerah sampai saat ini masih fokus
mengejar mutasi para guru ASN tanpa dilakukannya pemerataan guru ASN ke daerah
pulau - pulau yang ada di Kabupaten SBB.
Hal ini
dikemukakan Ketua Komisi C DPRD SBB La Ma'arif Tomia Kepada Kompastimur.com,
Kamis (2/5/2019).
Dikatakannya
pendidikan haruslah menjadi prioritas utama Pemda SBB sebab pendidikan akan
menghasilkan pengetahuan yang dapat membangun karakter anak bangsa, dan dengan
pendidikan pula akan dapat memajukan bangsa.
"Pendidikan
itu sangat penting dan memiliki pperan penting dalam memajukan dan mencerdaskan
kehidupan bangsa. Untuk itu pendidikan juga harus harus didukung dengan sarana
dan prasarana untuk menunjang pendidikan itu sendiri,” ungkap Tomia.
Maaruf juga
berharap agar pemerintah terus berinovasi mewujudkan pendidikan yang
bermartabat baik di daerah maupun berskala nasional. Olehnya itu, Anggaran
negara 20% untuk pendidikan tetap menjadi prioritas pembangunan dibidang
pendidikan.
Tomia lebih
lanjut mengingat kepada Pemda SBB untuk harus lebih tanggap dalam menyelesaikan
masalah - masalah pendidikan baik infrastrukturnya maupun teknisnya yang sampai
saat ini belum sepenuhnya dilakukan.
Menurut Tomia, yang
harus menjadi prioritas Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan Pendidikan di Kabupaten
SBB yang pertama yang harus dilakukan pemda SBB adalah pemerataan tenaga
pengajar.
Dijelaskannya,
karena masih banyak sekolah - sekolah pada pulau - pulau yang da di Kabupaten
SBB masih minim tenaga pengajar bahkan satu sekolah hanya memiliki satu tenaga
guru ASN dan ini seharusnya menjadi tanggung jawab Pemda guna meningkat
pendidikan yang bermutu maka yang dilakukan adalah pemerataan tenaga pengajar.
"
Seharusnya Pemkab SBB dalam hal ini Bupati dan Dinas Pendidikan SBB harus
prioritaskan pemerataan tenaga pengajar khususnya pada pulau-pulau yang ada di Kabupaten
SBB," terangnya.
Sedangkan kedua,
yakni penempatan kepala sekolah sudah harus definitif, karena hingga sampai
saat ini masih banyak sekolah yang memiliki kepala sekolah Pelaksana Harian (PLH)
dan ini sangat tidak baik bagi pengembangan pendidikan itu sendiri.
“Ketiga, adalah
harus menyelesaikan beberapa bangunan sekolah yang mandek dan sampai saat ini belum ada lanjutan
pembangunannya, termasuk pembangunan sekolah akibat bencana dan dampak konflik
sosial,” tegas Tomia.
“Kami mendorong Pemda
SBB dan secara bersama-sama untuk lebih agresif dalam menyelesaikan problem
yang terjadi dibidang pendidikan ,dan mencari solusi agar bisa keluar dari
permasalahan dan kondisi pendidikan yang ada saat ini,” paparnya. (KT/MFS)
0 komentar:
Post a Comment