Masohi,
Kompastimur.com
Dugaan pelanggaran Terstruktur
Sistematis dan Massif (TSM) dalam proses pemungutan dan penghitungan suara
calon anggota legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
Maluku Tengah (Malteng) pada pemilihan umum serentak di negeri Saleman
Kecamatan Seram Utara Barat (SUB), Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Provinsi
Maluku terendus ke publik.
Bagaimana tidak, dugaan kejahatan pemilu
dengan bentuk menggeser suara Partai Politik yang satu ke Parpol lainnya di
Negeri Saleman Kecamatan SUB, Kabupaten Malteng, Provinsi Maluku itu diduga
kuat melibatkan penyelenggara pemilu di tingkat bawah, terutama Kelompok
Peyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) hingga Panitia Pengawas Tempat Pemungutan
Suara.
Ironisnya, kejahatan TSM dalam pemilu
itu diduga kuat juga melibatkan Pantia Pemilihan Kecamatan Seram Utara Barat
hingga Panwas Kecamatan Seram Utara Barat.
Fungsionaris Partai Demokrasi Indonesia
Perjauangan (PDI-P) Zeth Latukarlutu menyebutkan dugaan pelanggaran pemilu
dengan modus mengelembungkan suara caleg maupun Parpol PKS di tiga TPS di
Kecamatan SUB itu telah dilaporkan ke Bawaslu Malteng.
“Kami telah menyampaikan laporan resmi
ke Bawaslu Malteng, Sabtu (27/4/2019) siang. Laporannya kami sampaikan lengkap
dengan seluruh alat bukti. Olehnya kami harapkan Bawaslu dalam menindak
lanjutinya dengan cepat agar kebenaran substantive dalam fakta adanya
pergeseran suara Parpol ataupun caleg salah satu Parpol di 3 TPS sekaligus di
Negeri Saleman Kecamatan SUB itu dapat segera dibuktikan,” kata Latukarlutu
kepada Kompastimur, Minggu (28/04).
Ketua Fraksi PDI-P Malteng yang kembali
mencalonkan diri dari Dapil Seram Utara Raya itu mengakui kejahatan ini secara
tidak langsung memberikan dampak kerugian bagi perolehan jatah kursi Anggota
DPRD Kabupaten Malteng dari dapil Seram Utara Raya. Olehnya PDIP berkepentingan
untuk mengugat dugaan kecurangan pemilu dengan pola mengeser suara parpol
tertentu tertentu dalam hal ini PKS, ke Bawaslu Malteng.
Dia menguraikan aroma busuk kejahatan
pemilu untuk memuluskan nafsu menjadi Wakil Rakyat di Parlemen Malteng itu
terendus, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di PPK Kecamatan SUB,
Rabu 24 April 2019 lalu. Dimana, saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(PDI-P) dalam Pleno Rekapitulasi PPK SUB, saat itu meminta dibukanya dokumen
C-1 Plano TPS, 02, 04 dan 05 Desa Saleman, akibat terdapat ketidak sesuai data perohelan suara
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Sertifikat Sertifikat Hasil Penghitungan
Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, model
C1-DPRD Kab/Kota, sayangnya permintaan saksi PDI-P saat itu tidak diterima PPK.
“Saksi kami menemukan adanya perbedaan suara
yang sangat signifikan dengan nilai mencapai puluhan angka untuk caleg PKS di
TPS 02, 04, 05 Desa Saleman yang berbeda dengan C-1 yang di pegang PPK dan
Panwascam. Saat itu dalam pleno tanggal 24 April lalu itu, saksi kami meminta
agar PPK dapat mengeluarkan dokumen C-1 Plano untuk dilakukan penyesuaian data.
Akan tetapi langkah itu tidak dilakukan sampai dengan Pleno selesai,” ujarnya.
Dari data dalam sertifikat C-1 saksi
PDI-P, lanjut Latukarlutu terdapat
perbedaan angka peroelehan suara yang menyolok terhadap hasil perolehan suara
Caleg 2 partai PKS di TPS 02, 04 dan 05
desa saleman. Data C-1 TPS 02 Caleg PKS
nomor urut 2 Partai Keadilan Sejahtera mendapatan suara 109 suara, sedang caleg
nomor urut 4 mendapat 1 suara. Namun dalam Pleno PKK suara PKS telah berubah
menjadi 143 suara atau terdapat selisih 34 suara.
Kemudian TPS 04 dimana data C-1 PDI-P
Caleg nomor urut 2 partai PKS berjumlah 116 suara namun data C-1 yang dipegang
oleh PPK dan Panwascam SUB saat itu berjumlah 148 suara, atau terdapat selisih
32 suara.
Selanjutnya di TPS 05, suara Caleg PKS
nomor urut 2 berjumlah 103 suara, kemudian caleg nomor urut (1) partai yang sama memperolah 1 suara. Namun
data C-1 yang dipegang PPK SUB adalah berjumlah 159 suara, sehingga terdapat
selisih 55 suara.
Dikatakan Pelno Rekapitulasi 24 April 2019
lalu itu adalah pleno proses rekapitulasi lanjutan. Dimana saat itu seluruh
proses penghitungan suara Desa Saleman dipaksakan untuk dilaksanakan pada pukul
04.00 WIT, Kamis 25 April dini hari tanpa dihadiri seluruh KPPS dari 6 TPS yang
ada di Negeri saleman.
“Saat itu proses rekap lanjutan untuk 6
TPS Desa Gale Gela, yang berakhir pada pukul 04.00 WIT, 25 April dini hari,
yang kemudian dilanjutkan dengan rekap 6 TPS Desa Saleman. Hal ini tentu
menimbulkan kecurigaan, sebab mestinya saat itu, Pleno di skors sampai dengan
25 April siang, akan tetapi kami menduga penyelenggara sengaja melakukan proses
rekap saat itu, sebab semua saksi telah berada dalam kondisi stamina yang
terkuras sehingga, peluang untuk melakukan kecurangan sangat terbuka,” jelasnya.
Dugaan kejahatan pemilu yang dilakukan
secara Terstruktur Sistematis dan Masif itu, kata Dia sangat mungkin terjadi. Pasalnya
adanya kabar yang mencuat bahwa salah satu sebab Panwascam SUB tidak
memerintahkan PPK untuk membuka C-1 Plano sesuai permintaan saksi PDIP dalam
Pleno Rekap saat itu, sebagaimana yang diamanatkan dalam PKPU 04 Tahun 2019
disebabkan adanya hubungan emosional antara Ketua Panwas SUB dengan Caleg PKS
nomor urut 4 atas nama saudara Ardiansyah Makatita.
"Jadi Ketua Panwas SUB tidak bebas
nilai. Hal ini sebab adanya hubungan emosional antara Ketua Panwascam SUB
dengan Caleg PKS saudara Ardiansyah Makatita. Adanya dorongan emosional inilah
yang mungkin saja menjadi alasan kuat Ketua Panwas tidak memerintahkan PPK SUB
saat itu untuk membuka Dokumen atau sertifikat C-1 Plano sesuai permintaan Saksi
PDI Perjuangan, Kamis 25 April dini hari saat itu," timpalnya.
Lebih jauh, Dia menjelaskan, selain Laporan
Pelanggaran Administrasi pihaknya juga
telah melaporkan dugaan tindak pidana pemilu yang diduga dilakukan oleh
perangkat penyelenggara pada tingkat Kacamatan Seram Utara Barat, semua KPPS
pada TPS yang bermasalah serta Panwas TPS, karena dengan adanya perbedaan
dokumen formulir model C1 - Kabupaten dan Kota, maka disitu ada indikasi
perubahan angka terhadap Dokumen tersebut, sehingga mesti diusut dan ditindak
secara tegas Penyenggara yang terlibat melakukannya, Pasal 505 dan Pasal 551
Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur konsekuensi
hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh Para Terlapor.
Dia berharap dugaan kecurangan pemilu
yang bersifat TSM itu dapat ditindak lanjuti Bawaslu Maluku Tengah sehingga
dugaan pelanggaran pidana sekaligus administrative itu dapat diselesaikan dan
tidak merugikan rakyat maupun Parpol lainnya. (KT-Rls-D)
0 komentar:
Post a Comment