Namlea, Kompastimur.com
Bupati Buru,
Ramly Ibrahim Umasugi SPI MM membuka Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah RKPD
Kabupaten Buru Tahun 2020, ditandai dengan pemukulan tifa, bertempat di Aula
Kantor Bupati, Sabtu (30/3).
Musrenbang
itu turut dihadiri Ketua DPRD Buru,
Iksan Tinggapy SH serta unsur Forpimkab, Dandim 1506/Namlea, Letkol Inf
Syarifudin Asis, Wakapolres Pulau Buru, Kompol Bakchrie Hehanusa, Kasie Intel
Kajari Buru, Welmi Welmasera SH. Sekda Drs Ahmad Assagaff, para asisten, Kepala
Bappeda Najib Assagaff SP MSC, pimpinan OPD, para kabag, para camat juga hadir.
Bupati di
hadapan peserta menegaskan, bahwa
musrenbang ini merupakan bagian penting dalam rangka pembahasan rancangan RKPD
Kabupaten Buru Tahun 2020 yang sebelumnya telah dilaksanakan Musrenbang RKPD di
Kecamatan, dilanjutkan dengan Forum Konsultasi Publik dan Forum Lintas
Perangkat Daerah.
Hal ini sesuai
dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017, yang menyatakan bahwa Musrenbang
dilaksanakan untuk pembahasan dalam rangka menyepakati permasalahan
pembangunan, prioritas pembangunan, arah kebijakan pembangunan dan program
kegiatan, pagu indikatif dan indikator serta penyelarasan antara program
kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi
serta klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan Kabupaten
dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil musrenbang
kecamatan.
Pada awal
sambutannya, Bupati Ramly Umasugi, menyampaikan secara garis besar kondisi
makro pembangunan Kabupaten Buru, yang menjadi salah satu pijakan bersama dalam
menyusun rencana pembangunan daerah ke depan.
Berbagai success
story indikator pembangunan di antaranya : Pertumbuhan
ekonomi dari 5,63 persen tahun 2016 meningkat menjadi 6,01 persen pada tahun
2017 kita masuk pertumbuhan tertinggi ke empat di Maluku.
Indeks
Pembangunan Manusia sebesar 67,61 point tahun 2017 kita masuk peringkat ketiga
tertinggi di Provinsi Maluku setelah Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah.
Pendapatan PDRB
perkapita pada Tahun 2017 sebesar 15,23 juta.
Penurunan
Tingkat Pengangguran terbuka menduduki urutan pertama terendah di tahun 2017
sebesar 3,45 persen turun menjadi 2,65 persen tahun 2018.
Penurunan
persentase penduduk miskin tetap berada diperingkat ketiga terendah di Provinsi
Maluku setelah Kota Ambon dan Buru Selatan dari 17,40 persen di tahun 2017
turun menjadi 17,03 persen tahun 2018.
Penurunan
Tingkat Inflasi dari 5,67 persen 2016 menjadi 2,70 persen pada tahun 2017.
"Kita juga
mendapatkan 2 kali Opini WTP hasil audit Iaporan keuangan tahun anggaran 2016
dan 2017. Insya Allah hasil audit tahun anggaran 2018 kita mendapatkan opini
WTP yang ke tiga kali,"kata bupati optimis.
Bupati turut
mengungkapkan, dari hasil penilaian SAKIP, daerah itu baru mendapatkan nilai C.Namun
ia optimis kedepan dengan peningkatan
Tata Kelola Pemerintahan sebagai Prioritas Pembangunan, melalui intervensi
anggaran pada program kegiatan operasionalnya
akan mampu mendapatkan nilai B, serta berbagai success stozy lainnya.
Kata bupati,
seluruh capaian yang diperoleh Alhamdulillah Syukur telah menunjukkan trend
positif dari target pembangunan yang ditetapkan di dalam RPJMD tahun 2017-2022.
Hal ini memberikan
indikasi membaiknya perekonomian Kabupaten Buru yang ditandai pula dengan akan
dipentaskannya Kabupaten Buru dari Penetapan Daerah Tertinggal. (KT/10)
0 komentar:
Post a Comment