Namrole, Kompastimur.com
Pemerinrah
Kabupaten Buru Selatan menggelar Workshop Akses Pangan dan Analisis Sistim
Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) Tingkat Provinsi Maluku yang melibatkan
seluruh peserta dari 11 Kabupaten/Kota yang ada di provinsi setempat.
Selain itu
turut dilaksanakan juga pegelaran Pangan Nusantara Berbasis Pangan Lokal,
Launching Toko Tani Idonesia (TTI), serta Kegiatan Lomba Cipta Menu tingkat
Kabupaten yang diprakarsai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buru Selatan
bersama Tim Penggerak PKK Buru Selatan.
"Saya
mengapresiasi seluruh rangkaian kegiatan saat ini, disertai dengan ucapan
terima kasih kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, yang telah
memilih Kabupaten Buru Selatan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan Workshop
Akses Pangan dan Analisis Sistim Kewaspadaan Pangan & Gizi Tahun 2019.
Selamat datang di kabupaten Buru Selatan bagi seluruh peserta dari 11
kabupaten/kota yang hadir pada saat ini," ucap Laitupa mewakili Bupati
dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan ini, berlangsung di tribun
lapangan Namrole, Sabtu (6/4).
Laitupa katakan,
Kondisi ketahanan pangan di Indonesia saat ini telah menunjukkan peningkatan
yang sangat signifikan dimana ketersediaan pangan selama lima tahun terakhir
telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik.
Ketersediaan
pangan yang berasal dari produksi domestik juga menunjukkan peningkatan selama
lima tahun terakhir.
“Beras
mengalami peningkatan rata-rata sebesar 2,45 persen, jagung meningkat rata-rata
sebesar 1,40 persen, daging sapi meningkat rata-rata sebesar 7,48 persen, dan
gula meningkat rata-rata sebesar 1,91 persen,” ucapnya.
Di sisi lain,
meningkatnya permintaan pangan sebagai dampak meningkatnya pertumbuhan ekonomi
dan pendapatan masyarakat serta kesadaran masyarakat akan pangan yang
berkualitas menuntut kebijakan penyediaan pangan yang terjangkau.
"Kejadian
kerawanan pangan yang terjadi tidak semata-mata karena ketidakterkecukupan
pangan, akan tetapi lebih banyak disebabkan adanya gangguan akses pangan, yang
menyebabkan individu atau rumahtangga tidak dapat mengkonsumsi pangan dalam
jumlah yang cukup atau tidak memenuhi proporsi Pangan Beragam, Bergizi
Seimbang, dan Aman atau B2SA," jelas Kepala BKD ini.
Dikatakan,
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik bahwa dalam dua tahun terakhir
menunjukkan masih terdapat penduduk rawan pangan (dengan asupan kalori dibawah
1400 Kkal) yaitu sebanyak 33,030 juta penduduk atau 12,96% dan Instrumen yang digunakan
untuk monitoring kantong-kantong daerah rawan pangan adalah Peta Ketahanan dan
Kerentanan Pangan Indonesia (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA) yang
disusun dengan periode 2-3 tahun.
“Kegiatan Analisis
Sistim Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) terdiri dari analisis data situasi
pangan dan gizi serta penyebaran informasi, yang lebih idealnya diteruskan
dengan investigasi dan intervensi terhadap masyarakat yang terindikasi rawan
pangan,” ujarnya.
“Olehnya itu,
pelaksanaan kegiatan “Workshop Akses Pangan dan Analisis Sistim Kewaspadaan
Pangan dan Gizi (SKPG)” yang dilaksanakan ini, sangat penting dan strategis
dalam rangka memperluas wawasan serta meningkatkan pemahaman dan kesamaan
persepsi mengenai peningkatan situasi akses pangan dalam mencapai ketahanan
pangan,” tuturnya.
Dijelaskan,
kegiatan ini dilaksanakan dengan mempromosikan pemanfaatan dan pengembangan
pangan lokal setiap daerah. Pengembangan ragam pangan dari sisi konsumsi tentu
dapat memperbaiki kualitas konsumsi pangan masyarakat, hal ini dapat terlihat
dari meningkatnya skor pola pangan harapan (PPH) dari 86,0 pada tahun 2017
menjadi 90,4 pada tahun 2018 secara nasional.
Penganekaragaman
pangan pada prinsipnya bukan hanya penganekaragaman sumber karbohidrat,
melainkan juga mendorong konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan
aman (B2SA) termasuk juga untuk sumber protein, maupun vitamin dan mineral.
Tanpa terasa
seiring dengan kemajuan peradaban teknologi, pola konsumsi masyarakat mulai
berubah sebagai akibat dari perubahan kultur sosial ekonomi masyarakat.
Sejalan dengan
keadaan tersebut, maka telah diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia No.
18 Tahun 2012 tentang pangan dimana pada Ayat (1) mengisyaratkan bahwa
pemerintah bersama-sama masyarakat bertanggungjawab untuk mewujudkan ketahanan
pangan yang optimal dan kontinyu.
Untuk itu
dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan tersebut, sebagai mana dimaksudkan
pada ayat (1), Lautupa mengharapkan kepada semua Stakeholder yang
berkepentingan dengan pangan lokal, agar selalu mengadakan pengawasan dan
berkoordinasi diantara sesama OPD terhadap ketersediaan pangan dalam jumlah
yang cukup, aman dan mudah terjangkau demi menunjang daya beli masyarakat untuk
memenuhi kebutuhan konsumsinya.
Sejalan dengan
ketersedian dan pasokan komoditi pangan lokal yang menjadi kebutuhan konsumsi
masyarakat, maka perlu adanya kebijakan sebagai terobosan dan solusi dalam
mengatasi gejolak harga pangan oleh pemerintah daerah.
"Satu
diantaranya dengan membuka Toko Tani Indonesia Center (TTIC) sebagai upaya
menjaga harga yang wajar serta mempermudah aksesibilitas pasokan pangan,
termasuk pangan lokal di tiap daerah. Keberadaan TTIC ini, dimaksudkan untuk
memotong rantai distribusi komoditi pangan, sehingga harga pangan dapat
dikendalikan dan dijangkau oleh semua stakeholder, tutur Lautupa.
Tak lupa
Laitupa mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pihak yang
telah bersinergi dan menggagas Launching Toko Tani Indonesia Center (TTIC).
Menurutnya, Kegiatan ini bernilai penting dan strategis terhadap upaya penanganan
gejolak harga pangan yang tidak terkendali dimasyarakat serta untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkesinambungan.
"Saya
sangat meharapkan bagi OPD yang mengelola TTIC dapat bertanggungjawab dan terus
bersinergis dengan OPD teknis lainnya, maupun mitra usaha dalam hal kerjasama
untuk menunjang ketersedian pangan yang berkualitas dan kuantitas secara terus
menerus, sehingga kebutuhan masyarakat memperoleh pangan akan lebih murah, aman
dan terjangkau," harapnya.
Sebagai
aparatur pemerintah yang menangani ketahanan pangan, tentu Bapak/Ibu memiliki
tugas dan tanggungjawab yang berat dalam melaksanakan, mengkoordinasikan
kinerja akses & penyediaan pangan secara kualitas dan kuantitas untuk
dijangkau dan dikonsumsi dengan baik oleh masyarakat.
"Saya
sangat mengharapkan bahwa semua rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan saat
ini, tidak sekedar bersifat serimonial saja, tetapi perlu dimaknai dan dapat
diimplementasikan sebagai wujud mengembalikan Ketahanan Pangan sebagai
“Penggerak Ekonomi Daerah & Kemandirian Pangan”, harapnya lagi.
Kepala Dinas
Ketahana Pangan Provinsi Maluku Umar Polhaupessy pada kesempayan itu mengapresiasi
pelaksanaan kegiatan tersebut dan meminta para peserta dapat mengikuti kegiatan
ini dengan tujuan dapat mengelolah manajamen pangan dan mampu mendeteksi
kerawanan pangan di daerah masing-masing.
Dijelaskan,
lomba cipta menu yang dilaksanakan diharapkan dapat berimbas pada terciptanya
menu-menu baru dan unik yang bisa bersaing dengan menu siap saji yang telah
banyak beredar di masyarakat.
“Harapan Kami
Pemerintah Provinsi, dengan pelaksanaan kegiatan ini dapat berdampak positif
bagi pembangunan ketahanan pangan di provinsi Maluku pada umumnya dan Kabupaten
Bursel khususnya,” tutupnya.
Pembukaan
kegiatan ini ditandai dengan penekanan tombol sirene oleh Sekda Bursel
didampingi Ketua DPRD Arkilaus Soulisa, staf ahli dari Kementrian Ketahanan
Pangan RI, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, Kepala Dimas
Ketahanan Pangan Kabupaten Buru Selatan Hakim Tuanakota dan disaksikan oleh Staf
Ahli Setda Buru Selatan, pimpinan OPD, pengurus dan anggota PKK serta perwakilan
11 Kabupaten/Kota se-Maluku. (KT/02)
0 komentar:
Post a Comment