SBT, Kompastimur.com
Komite Nasional
Pemuda Indonesi (KNPI) bersama OKP/OKPI di Seram Bagian Timur mengecam pemerinta Provinsi Maluku dalam hal ini Balai Sungai Wilayah Maluku dan Balai Jalan dan jembatan Maluku
dan Maluku Utara.
Hal ini
diungkapkan mereka (OKP/OKPI) saat konfrensi pers di Cafe Hunimua, Jln.Wailola
Bula, Kamis (4/04).
Hadir saat konferensi
tersebut terdiri dari, Ketua GMNI Cabang SBT, Ketua HMI Cabang SBT, Pengurus
Cabang PMII SBT, Sekretaris LSM Jejak Pikat, Perwakilan Ansor SBT, Basri
Rumbory serta Ketua KNPI SBT, Rusdy Rumata.
Ketua HMI Cabang
SBT, Ikbal Rumarugun, dikesempatan itu meminta Pemerintah Daerah dan Dinas
teknis, agar segera mengambil langka
untuk berkoordinasi dengan pihak Balai Sungai, Jalan dan Jembatan, karena
mencegah itu lebih baik dari pada mengobati, karena jika ini tidak lakukan,
maka kedepan dampaknya lebih buruk lagi.
"Pemda
secepatnya koordinasi dengan pihak balai jalan dan balai sungai. Mencegah itu lebih
baik dari pada mengobati," kata Rumarugun.
Pandangan yang
sama juga diutarakan oleh pengurus Cabang PMII SBT, Ali Imran Mahu. Dirinya
secara tegas mengatakan, Kabupaten Seram Bagian Timur sepertinya dianaktirikan
oleh pihak balai jalan dan jembatan serta dan Balai sungai Wilayah Maluku,
karena jalan rusak yang berstatus jalan Nasional ini tidak diperhatikan dengan
baik oleh pihak balai. Selain itu, dirinya mengajak masyarakat agar tidak
membuang sampah sembarangan.
"Kesadaran
membuang sampah juga penting. Balai jalan dan sungai jangan melihat SBT dengan
sebelah mata," ucapnya.
Ditempat yang
sama, Sekretaris LSM Jejak Pikat, Ali Rumata dan Ketua GMNI Cabang SBT, Irwan
Derlen juga menyampaikan pandangan serupa, keduanya fokus pada perbaikan sistem
birokrasi, karena para pimpinan SKPD,
khususnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) SBT, Kepala BPBD SBT dan
Kepala BPLH SBT mestinya segera dievaluasi, karena pimpinan pada 3 Instansi ini
tidak menunjukan kinerja mereka dengan baik, sehingga berpengaruh terhadap visi
dan missi besar pemerintahan ini.
"Segera
copot kadis yang tidak berkompoten atau yang tidak produktif, penangan banjir
masih bersifat wacana, mestinya diselesaikan secara cepat dan tepat. Bupati
segera evaluasi dan ganti dengan yang lain," ucap mereka. (KT/FS)
0 komentar:
Post a Comment