Piru, Kompastimur.com
Tinggal
menghitung hari pelaksanaan pesta demokrasi yang dilaksanakan secara serempak
yakni Pemilihan Presiden - Wakil Presiden, serta Pemilihan Anggota DPD,DPR RI, DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten, namun ada masalah serius yang terjadi pada
internal penyelenggara KPU Seram bagian Barat (SBB).
Gejolak yang
terjadi dikarenakan ada ketimpangan dalam pengelolaan anggaran di sekretariat
KPU SBB yang belum menyetujui tuntutan Panitia terkait anggaran Pemilihan Kecamatan
(PPK) dalam pernyataan terbukannya pada tanggal 19 Maret 2019 kemarin.
Dimana dalam
pernyataan itu, PPK se-Kabupaten SBB mengancam akan mengundurkan diri jika
pihak KPU SBB tidak menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan mereka.
Sesai surat
tuntutan itu, PPK se-Kabupaten Bursel menuntut agar Sekretaris KPU SBB Jeffri
Lessy merealisasikan janjinya kepada PPK dalam hal menunjukan bukti revisi anggaran,
merealisasikan anggaran biaya pleno tingkat PPK/PPS, memberikan penjelasan
terkait pemotongan anggaran operasional PPK dan merevisi biaya transport PPK/PPS
sesuai kondisi wilayah serta bimtek KPPS yang wajib dihadiri oleh 7 KPPS.
Bahkan, PPK
dalam suratnya mengancam apabila dalam waktu 3 hari, tuntutan mereka tidak
terpenuhi maka mereka akan mengundurkan diri dari PPK.
Hal ini dibenarkan
Ketua PPK Kecamatan Seram Barat Akrama Wailissa, saat Konfrensi Pers Kemarin
Selasa (19/4/2019).
Wailissa menegaskan,
jika semua tuntuan tidak dilaksanakan dan tidak direalisasikan oleh Sekretariat
KPU SBB, maka dalam waktu 3 hari kerja, PPK Se-Kabupaten SBB menyatakan
mengundurkan diri.
"Kami PPK
Se-kabupaten SBB akan memundurkan diri jika tidak ada penjelasan anggaran yang
transparan dan tidak direalisasinya
janji Sekretariat KPU SBB" tegas Wailissa.
Wailissa juga
menjelaskan PPK Se-Kabupaten SBB menilai bahwa pihak sekertariat KPU SBB
dianggap tidak transparan dalam anggaran yang di kucurkan ke PPK dan PPS dan
tidak sebanding dengan perjalanan medan dengan melewati laut hanya dengan
mendapat biaya transportasi hanya Rp 200.000.
"Untuk PPK
Manipa hanya dianggarkan Rp 200.000 sebagai biaya transportasi dalam konsultasi
hal-hal menyangkut kerja PPK di KPU SBB, dimana letak Geografis yang
menggunakan transportasi laut, dan darat yang tidak sesuai realita dilapangan,"
jelasnya.
Lanjutnya, terkait
sewa komputer pada tahapan setelah selesai pemilu, kebutuhan dengan fasilitas komputer
dalam bekerja lebih tinggi dibandingkan tahapan awal, yang realitanya anggaran
tersebut dihapus dan menjadi pertanyaan lagi Pada Pilgub kemarin yang hanya mengelola
1 jenis surat suara saja bimtek bisa diikuti oleh 5 orang KPPS apalagi sekarang
dengan 5 surat suara.
Kendati diikuti
5 orang KPPS, dalam kenyataan masih banyak kesalahan KPPS dalam menjalankan
tugas saat pemungutan dan perhitungan suara, apalagi saat ini yang mengelola 5
surat suara dengan tingkat kesulitan tertinggi dan banyak kesalahan apalagi
saat pengisian B.A jenis C.1 rekapan yang diplenokan ditingkat PPK.
“Pernyataan
sikap kami ini agar Pihak Sekertariat KPU SBB dapat menindaklanjutinya sebelum 3
hari, dan ini merupakan seruan serius dari para PPK, karena kami Para Ketua PPK
menandatangai pernyataan itu diatas Materai 6000 atas kesepakatan, kesadaran dan komitmen
bersama, tanpa ada intervensi pihak manapun. Saya atas nama mewakili semua PPK
Se-kabupaten SBB meminta ketegasan dan penjelasan dari pihak Sekertariat KPU
terkait hak-hak kami,” paparnya.
Sementara
Sekretaris KPU SBB Jeffri Lessy saat dihubungi media mengelak bahwa ada
pemotongan yang terjadi pada anggaran PKK se-Kabupaten SBB.
Menurutnya apa
yang menjadi tuntutan PPK se-Kabupaten Bursel sudah diteruskannya ke KPU Provinsi
Maluku untuk diteruskan ke KPU pusat.
“Tidak ada
pemotongan-pemotongan anggaran PPK, itu tidak benar tapi itu sudah sesuai
anggarannya dari pusat. Kami sudah usulkan ke KPU provinsi untuk diteruskan ke
KPU pusat tetapi ternyata hasil baliknya juga seperti itu. Jadi dalam hal ini draf
anggaran yang diterima dari pusat itu yang diberikan,” ujar Lessy, Rabu (20/03)
Lessy mengakui,
hal ini sudah diusahakan untuk direvisi, namun hingga saat ini belum juga
terealisasi, sedangkan tahapan sudah jalan sehingga mau tidak mau apa yang
sudah ada harus diberikan.
“Tahapankan sudah
jalan, jadi mereka punya hak-hak kesejahteraan sesuai yang ada kami berikan,
karena yang kami takutkan nanti bisa mengganggu kinerja mereka dilapangan,
terpaksa kami realisasikan sesuai apa yang diberikan dari pusat,” ujarnya.
Dikatakan, bukan
saja KPU SBB saja namun KPU Provinsi juga sudah berupaya agar terjadi perubahan
pada anggaran PPK tersebut namun hingga saat ini belum terjadi perubahan apa
pun.
Sementara untuk
anggaran pleno pada tingkat PPK/PPS dirinya mengakui belum sempat menanyakan ke
bendahara KPU terkait apakah anggaran itu sudah di realisasikan atau belum ke
PPK.
“Kalau anggaran
Pleno beta belum tau, nanti beta tanyakan ke bendahara dulu apa sudah
direalisasi atau belum. Kalau belum direalisasi dan kalau anggarannya ada akan
secepatnya direalisasikan. Kami tidak mungkin memotong orang-orang punya
hak-hak apalagi mereka (PPK) sudah bekerja begitu maksimal,” akuinya. (KT/MFS)
0 komentar:
Post a Comment