Ambon, Kompastimur.com
Persoalan dan
dinamika terkait belum dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku terpilih,
Irjen Pol Murad Ismail dan Wakil Gubernur Maluku Ir. Barnabas Orno. Menimbulkan
beragam reaksi dan komentar.
Sejumlah
kalangan baik, Politisi, akademisi, dan masyarakat umum lainnya, mulai
menyuarakan pendapatnya dipublik, baik lewat media cetak dan elektronik, juga
media Online dan media sosial lainnya.
Menanggapi
fenomena tersebut, Direktur Wilayah Timur Lembaga Survey Parameter Research dan
Consultant, Edison Lapalello kepada Media ini diruang kerjanya mengatakan
dirinya merasa kecewa.
Menurut
Lapalelo, selaku masyarakat Maluku tentunya merasa kecewa, sebab masyarakat
maluku mengharapkan proses pelantikan Gubernur Maluku, Irjen Pol Murad Ismail
dan Wakil Gubernur Maluku Ir. Barnabas Orno dapat berlangsung sesuai mekanisme,
yakni pada akhir masa pemerintahan Ir. Said Assagaf.
"Kekecewaan
ini tentunya sangat beralasan, sebab berdasarkan informasi yang berhasil kami
himpun, awalnya proses pelantikan
Gubernur Maluku, Irjen Pol Murad Ismail dan Wakil Gubernur Maluku Ir.
Barnabas Orno, akan berlangsung pada tanggal 11 Maret 2019, akan tetapi
kemudian mengalami penundaan menjadi tanggal 13 Maret 2019, akan tetapi lagi-lagi
hal itu batal terealisasi, namun ada info baru bahwa, pelantikan tersebut akan
terlaksana seusai pemilihan umum (PEMILU),” ungkapnya.
Selaku Consultan
politik, lanjut Lapalelo, alangkah baiknya semua masyarakat maluku mengambil
makna dan pesan dari peristiwa ini, sebab tidak ada pihak yang boleh kita
salahkan, mengapa? Karena semua ini tentunya memiliki alasan yang kuat dan
perlu kita cermati secara bijaksana.
" Kita
jangan kemudian memakai fenomena ini untuk saling menyalahkan dan bahkan saling
menuding, bahwa pihak ini dan pihak itu yang paling atau harus bertanggung
jawab. Jangan pula kita kemudian menyebarkan sebuah prespektif buruk kepada
masyarakat, yang memberi pesan seolah-olah, pemerintahan Joko Widodo tidak
mempedulikan Maluku, atau bahkan kita menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah
dan DPRD Maluku, sebagai pihak yang gagal dan lemah dalam memperjuangkan hal
ini, serta ada pihak-pihak tertentu yang mencoba menghambat atau menggagalkan
proses ini," terang Lapalelo.
Katanya lagi,
alangkah lebih bijak jika kemudian semua elemen masyarakat yang ada di Maluku,
mulai menyadari peran dan fungsinya masing-masing secara profesional, sehingga
tidak ada pihak yang kemudian mencoba memainkan atau bahkan mengambil peran
orang lain, dan kemudian membuat sehingga situasi dan kondisi di Maluku menjadi
tidak damai.
"Mari kita
bekerja dan berproses secara Profesional dan bertanggung jawab berdasarkan pada
tupoksi kita masing-masing, yakni; biarkanlah dan alangkah baiknya jika pihak
ASN bekerja sesuai dengan tupoksi ASN, demikian juga pihak Politisi berkerja
sesuai dengan bidangnya, dan bahkan pihak pengusaha pun memainkan perannya
sesuai kapasitasnya, sehingga kita tidak kemudian menciptakan sebuah situasi
yang semakin memperkeruh suasana," paparnya.
Lebih lanjut
dikatakannya, terkait perbedaan pendapat dalam proses berpolitik itu adalah hal
yang biasa, akan tetapi alangkah lebih baik lagi jika perbedaan itu dapat kita
eliminir, sebab yang akan dilantik nantinya adalah Gubernur dan Wakil Gubernur
Maluku, dan bukan Gubernur kelompok tertentu, atau wakail Gubernur partai
Koalisi, juga bukan Gubernur milik pengusaha tertentu, melainkan Gubernur milik
semua masyaralat Maluku, yang memiliki tanggung jawab melayani semua masyarakat
yang ada di provinsi ini.
"Sesungguhnya
secara normatif, tidak ada alasan untuk proses pelantikan ini tidak terjadi,
akan tetapi kemudian peristiwa ini mestinya memberi kita pesan, dan tugas untuk
mengoreksi lagi diri kita, jangan sampai ada hal yang Miss dalam proses ini.
Sebab secara pribadi saya meyakini bahwa pa Murad dan Pa Orno, sedang dalam
kondisi baik-baik saja dan tidak terganggu dengan situasi ini, bahkan Pa Murad
berdasarkan info yang kami dapat, beliau memberi pesan bahwa " beliau siap
dilantik kapan saja”," Jelas Lapalelo.
Oleh sebab itu,
Lapalelo mengharapkan, agar semua pihak dapat arif dan bijaksana dalam
menanggapi fenomena ini, bahkan jika dapat masyarakat Maluku, harus menjadikan
momentum ini sebagai sebuah tonggak persatuan, agak kita semakin kompak dan
kokoh dalam memperjuangkan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat
Maluku.
"Kita tentu
resah, tetapi baiknya keresahan itu kita ungkapkan dengan cara yang cerdas dan
bukan dengan cara yang keras tanpa didasari dengan intelektual serta semangat
memajukan Maluku. Sebab informasi yang kami terima pelantikan Gubernur Maluku
akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini, jika tidak salah pada tanggal 18 Maret
2019 nanti. (KT/08)
Baca Juga
- Personel BKO Dilepas Usai Amankan TPSNamrole, KTSetelah selesai Pengamanan Tempat Pemungutan Suara (Pam TPS), pada perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, ...
- Paripurna HUT Provinsi Maluku Di Masohi, DPRD Harap Gubernur HadirAmbon, Kompastimur.comDPRD Provinsi Maluku mengharapkan agar Gubernur Maluku, Drs. Murad Ismail hadir dalam paripurna istimewa Ha ...
0 komentar:
Post a Comment