Namlea, Kompastimur.com
Wakil Ketua DPRD
Buru, Djalil Mukaddar mengingatkan Kadis Sosial, Zubair Surnia dan para
pendamping PKH agar tidak terjun di wilayah becek politik pileg kabupaten Buru,
karena penjara telah menanti.
"Hati-hati
looh. Penjara," tegas Djalil Mukaddar saat hearing dengan Kadis Sosial
bersama Koordinator kabupaten (korkab) dan para pendamping PKH, Selasa (12/3).
Pantauan media
ini, Rapat yang turut dihadiri Asisten I, Masrie Bugis dan pihak Bank Mandiri
Cabang Ambon di Namlea ini berjalan sangat alot.
Kegiatan yang
dimulai pukul 14.00 WIT itu, baru berakhir dan ditutup pimpinan rapat, Ketua
DPRD, Iksan Tinggapy saat jarum jam sudah menunjukan pukul 18.30 WIT.
Para wakil
rakyat yang hadir semuanya angkat bicara. Mereka mengkritisi habis-habisan Kadis
Sosial, Korkab dan para pendamping, karena para penerima peserta PKH di
desa-desa, didikte agar memilih caleg tertentu dari partai tertentu.
Bahkan sejumlah
wakil rakyat dari Partai Golkar, juga lantang bersuara, membuka borok para
pendamping PKH, mulai dari Batabual dan kecamatan lainnya yang bermain politik
dengan mengarahkan ibu penerima PKH agar memilih caleg tertentu.
Bila ada wakil
rakyat yang masih malu hati dengan menyebut nama, tidak sama halnya dengan
Ketua DPRD Buru, Iksan Tinggapy.
Ia yang memimpin
sidang dari meja depan, sempat menyebut nama seorang pendamping yang duduk di
kursi belakang Kadis Sosial. Oknum pendamping ini diketahui telah bermain
politik untuk caleg tertentu.
Dalam hearing
itu, selain dibongkar borok permainan politik, Jafar Nurlatu dari Demokrat dan
Solihin Buton dari PKS juga membuka dugaan pemotongan dana PKH oleh oknum
tertentu, baik dilakukan oleh oknum pendamping, oleh oknum kades dan juga oknum
kadus.
Arifin Latbual
dari PDIP lalu mengutarakan KUHP yang mengatur sanksi dan ancaman hukuman empat
tahun bagi mereka yang mengambil hak orang lain.
Fandy Umasugi
dan Jaidun Saanun dari Partai Golkar juga menyampaikan permasalahan PKH saat
mereka turun reses ke desa-desa.
Ketika saat
dijelaskan oleh kadis sosial, beberapa kali keduanya mengintrupsi, sehingga
rapat dengar pendapat ini terlihat berjalan ramai penuh ketegangan.
Saat suasana
rapat terus ramai, Junaidy Rupilu dari Fraksi Partai Golkar, ikut urung rembuk,
dengan mengeluarkan kata-jata bijak, sehingga tensi rapat berjalan lancar.
Tiba giliran
Wakil Ketua Djalil Mukaddar buka suara, Ia menyebut kalau tadi Kordinator
kabupateb (korkab) PKH ada menyebut proyeksi anggaran di tahun 2019, kurang
lebih Rp.39 milyar.
"Ini adalah
uang rakyat yang oleh pemerintah disasar untuk menanggulangi dan mengurangi
kemiskinan," tegas Djalil.
Di hadapan Kadis
sosial, korkab dan pendamping PKH, Djalil mengingatkan, Itu dasar yang
harus difahami mereka. Dana PKH Ini
tidak boleh dikotori, apalagi mencederai demokrasi.
Djalil mensitir
hal itu, karena hiruk pikuk PKH di Kabupaten, kini telah meresahkan masyarakat
"Ada ketakutan oleh penerima PKH.Kalau tidak ke sana, akan dicoret," beber
Djalil.
"Ini fakta yang tadi disampaikan bapak ibu dewan
yang terhormat. Ini fakta untuk saudara mengevaluasi seluruh pendamping di kecamatan
dan desa," tandasnya lagi.
Kata Djalil,
para wakil rakyat menemui di beberapa desa dan juga yang kemarin sempat viral, dilihat dari
pengakuan dan testimoni saudara Hanifah
Kolengsusu di Desa Namsinah, Kecamatan Waplau.
"Itu beliau
menceritakan fakta, bahwa di sana itu kalau tidak mengikuti caleg tertentu
nanti daftar PKHnya dihapus," tegas Djalil seraya menambahkan tapi itu
tidak dimainkan oleh pendamping namun oleh pihak lain yang menyebabkan
ketakutan di penerima PKH.
Djalil lalu
mengutip rekannya Asis Tomia yang membongkar masalah PKH di beberapa desa bukan
hanya soal pemotongan dana, tapi juga turut diboncengi politik caleg tertentu.
Untuk itu,
sekali lagi diingatkan kepada kadis sosial dan para pendamping PKH, agar mereka
jangan bermain politik.
"Saya hanya
ingatkan anda, dengan fungsi pengawasan kita, anda jangan masuk di wilayah ini.
Tidak boleh. Dan kita juga tidak boleh masuk di wilayah ini," lantang
Djalil.
Djalil meminta agar
harus memutuskan pada rapat sore hari ini, bahwa kadis sosial, korkab
dan pendamping PKH harus turun ke desa. Mulai dari besok dan seterusnya, untuk
beri klarifikasi di seluruh desa bahwa pemberian dana PKH tidak ada kaitan
dengan politik.
Ini harus jelas,
sehingga tidak salah kaprah, karena ada
oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab memainkan dana PKH milyaran rupiah
untuk kepentingan politik.
"Hati-hati
loh, Penjara !. Mulai turun, kalau kecamatan Namlea ada masalah, harus on the
sphot. Kumpul semua penerima PKH," tegas Djalil sambil mengetuk meja.
Djali ikut
membuka bobrok terbaru kejadian di Desa Waelihang. kalau ada penerima PKH
diberi kartu kecil dengan caleg dan partai politik tertentu.
"Saya
meminta besok saudara kumpul camat dan para kepala desa jelaskan PKH tidak ada
kaitan dengan politik," tegaskannya di hadapan kadis sosial.
Ketika Djalil
meminta Kadis Sosial turun dengan hanya menyebut beberapa nama desa, datang
sahutan dari seluruh wakil rakyat agar Kadissos harus datangi semua desa.
Sekali lagi
diingatkannya agar jangan masuk di wilayah politik dengan memboncengi bantuan
dana PKH.
"Saya
ingatkan sebagai pimpinan dewan dan kawan-kawan di dewan juga tidak boleh masuk
di wilayah PKH. Apalagi saudara kepala dinas, tidak boleh. Bahaya ini," lagi
ingatkan dia.
Ia meminta agar
semua tetap pada koridor masing-masing. Siapa yang masuk, siap terima nasib.
"Lembaga
ini akan mengawasi. Apalagi tadi yang disampaikan Ketua Dewan dengan sebutkan
namanya, agar berhati-hati. Saudara segera mencabut dukungan itu dan netral. Tidak
boleh bermain-main di wilayah politik," tandas Djalil.
Sedangkan Zubair
Surnia dalam kesempatan itu, terlihat banyak berputar kata menjawab permintaan dewan
untuk menyerahkan daftar nama penerima PKH. Karena itu beberapa kali dia
diinterupsi.
Sedangkan dugaan
keterlibatannya memerintah potong dana PKH seperti yang diungkap Djafar Nurlatu
dari Partai Demokrat, ia menepisnya.
Dengan menyebut
nama Allah, ia balik menyumpah agar orang yang menginformasikan hal itu agar
mendapat bahala setimpal dari Sang Khalik.
Dengan terus
berputar kata, Surnia luput menjawab tudingan beberapa wakil rakyat soal
keterlibatannya mengarahkan penerima PKH agar memilih istrinya yang ikut jadi
caleg DPRD Buru.
Ia hanya memberi
klarifikasi singkat soal berita koran dan media Online terkait temuan Panwascam
Namlea soal kedatangan ibu-ibu PKH di rumahnya pada minggu pagi pekan lalu.
Sekali lagi,
dengan menyebut nama Allah ia menyangkal menseting pertemuan di rumahnya untuk
kepentingan politik istrinya.
Masih dengan
menyebut nama Allah, ia menyebut hanya semenit kumpul dengan ibu penerima PKH. Namun
ada panwascam yang datang foto lalu jadi berita.
Berlagak tidak
bersalah dan seperti sedang terzalimi, dia mendoakan agar orang yang foto itu
diganjar hukuman setimpal dari Allah. (KT/10)
0 komentar:
Post a Comment