Namrole,
Kompastimur.com
Kendati sudah memimpin Kabupaten Buru
Selatan (Bursel) hampir dua periode, namun Tagop Sudarsono Soulissa masih saja
dinilai gagal memimpin daerah yang kental dengan budaya Kai Wait tersebut.
Tagop yang sejak lama doyan jalan-jalan
keluar daerah ketimbang berada di daerah ini ditambah urusan politik istrinya,
Safitri Malik Soulissa yang saat ini maju sebagai Calon DPR RI Dapil Maluku
menambah volume rasa doyan jalan-jalan Tagop keluar daerah.
Tak terima dengan kondisi itu terus berlanjut.
Tagop pun di demo oleh Forum Silaturahmi Pemuda Pelajar Mahasiswa Namrole
(FORSIPPMAN) dan Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (AMPERA) di Kantor Bupati
Bursel maupun di DPRD setempat, Senin (11/03/2019) siang.
Aksi demo yang dilakukan ini turut
mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian Polsek Namrole maupun Satpol
PP Kabupaten Bursel.
Aksi demo yang dikoordinir oleh Rispan
Lesnussa selaku Kordinator Lapangan (Korlap), bersama rekan-rekannya yakni,
Abubakar Mahu selaku Ketua Ampera Maluku dan Umar Rifaldi Najar selaku Ketua
Forsippman ini dilakukan dengan menggunakan megafon dan membawa sejumlah pamphlet
bertuliskan “Bupati Buru Selatan Gagal Membawa Kemajuan Kab Bursel”, “Bupati
dan DPRD Segera Mempercepat Proses Pengangkatan Wakil Bupati” dan “DPRD Krisis
Tanggung Jawab”.
Umar Rifaldi Najar, Ketua Umum FORSIPPAM
dalam orasinya mengecam keras Tagop lantaran lebih banyak berada di luar daerah
ketimbang di Kabupaten Bursel dengan urusan tak jelas.
“Kami menuntut Bupati Tagop Soulissa
jangan terlalu keluar daerah. Alasannya perjalanan dinas. Alasan apa, alasan
perjalanan dinas omong kosong,” kecamnya.
Mereka turut mempertanyakan maksud
keberadaan Tagop yang lebih banyak berada diluar daerah. Diantaranya lebih
banyak berada di Ambon dan Jakarta, padahal Kantor Bupati Bursel ada di Namrole
dan bukan di Ambon atau Jakarta.
"Negeri ini kata Tagop sudah maju,
maju apa? maju kaleng-kaleng. Kabupaten ini di waktu malam seperti hutan rimba,
karena pejabat banyak orang luar, anak negeri tidak dipakai," kecamnya
lagi.
Ia mengatakan, tujuan pemekaran
Kabupaten Bursel untuk memakmurkan rakyat Bursel dan untuk mensejahtrakan
rakyat Bursel.
"Tetapi rakyat Bursel dianaktirikan
di negeri ini," teriak Umar.
Dikatakan, masyarakat Bursel masih
miskin. Olehnya, Pemda Bursel dituntut untuk segera mempercepat proses
pembangunan, diantaranya pembentukan Polres, Kejari dan Perguruan Tinggi di Bursel.
Sebab, menurutnya, jika ketiga lembaga
ini dibangun, maka proses pengawalam terhadap kasus korupsi dapat berjalan
dengan baik.
Aksi demoo ini turut membuat pusing
sejumlah pejabat yang ada di Kantor Bupati Bursel lantaran mereka lebih banyak
menyoroti kegagalan Tagop.
Kepala Kesbangpol Ismid Thio pun sudah mencoba
bernegosiasi dengan pendemo agar aspirasi mereka dapat dibicarakan di dalam ruangan,
namun ditolak oleh pendemo.
Asisten I Setda Kabupaten Bursel Alfario
Soumokil juga turut memerintahkan Kasat Pol Pp Kabupaten Bursel Asnawy Gay agar
meminta pendemo dapat menyampaikan tutuntutan mereka di dalam ruangannya, namun
lagi-lagi tak digubris oleh pendemo.
Setelah berorasi secara bergantian, para
pendemo pun kemudian melanjutkan aksi mereka di halaman Kantor DPRD Kabupaten
Bursel.
Dimana, ketika melakukan orasi kurang
lebih 15 menit di depan Kantor DPRD Bursel, para pendemo pun kemudian ditemui
oleh Wakil Ketua DPRD Bursel La Hamidi, dan dua anggota DPRD Bursel lainnya,
yakni Muhajir Bahta dan Maruf Solissa.
Mereka pun kemudian diberikan kesempatan
untuk berdialog dan menyampaikan aspirasi mereka di ruang Rapat DPRD Bursel.
Korlap Rispan Lesnussa di hadapan para
wakil rakyat langsung membacakan 6 butir tuntutan mereka yakni: Pertama, Mendesak agar Bupati dan DPRD
Kabupaten Bursel segera mempercepat proses pengangkatan Wakil Bupati Bursel;
Kedua,
Meminta Bupati agar segera mempercepat
pengangkatan Sekda defenitif.
Ketiga,
Kami
AMPERA Maluku dan FORSIPPMAN meminta dengan tegas supaya Bupati Bursel Tagop
Sudarsono Soulissa segera mencopot Aminudin Bugis dari jabatanya sebagai Kadis
Pertanian Kabupaten Bursel;
Keempat,
Meminta
DPRD harus proaktif dan menjalankan tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat dan
memberikan teguran keras kepada Bupati Bursel yang sering keluar daerah tanpa
ada alasan yang jelas;
Kelima,
Menuntut agar Pemda dan DPRD harus menutup aktivitas tempat prostitusi di Kota Namrole;
dan
Keenam,
Menegaskan
agar Pemda dan DPRD harus lebih proaktif dalam proses pembangunan di Kabupaten
Bursel.
Setelah mendengar tututan para pendemo,
La Hamidi langsung menjawab bahwa terkait pengangkatan Wakil Bupati harus
melalui mekanismenya dan DPRD sendiri khususnya partai koalisi juga tidak mau
berlama-lama dengan kondisi kekosongan pada jabatan Wakil Bupati tersebut.
“Tentunya adik-adik sudah memahami
mekanisme. Kekosongan jabatan Wakil Bupati ini juga kami tidak ingin
berlam-lama, namun sebagai bentuk penghormatan kepada beliau (almamarhum Buce
Ayub Seleky) kami dari Partai Koalisi menyepakati proses pergantian ini
diproses setelah 40 hari masa berduka dan itu bentuk kesepakatan dengan Partai
Koalisi. Sudah selesai 40 hari dan dipastikan pemilihan Wakil Bupati sebelum
legislatif 17 April ini. Awalnya sebelum pelantikan Gubernur Maluku tanggal 13
Maret besok ini tapi karena ada agenda-agenda terkait kerja DPRD, maka
ditunda,” ujarnya.
Terkait Sekda, Sekretaris DPD PAN Kabupaten
Bursel ini menjelaskan itu merupakan haknya Pansel.
“Dipercayakan kepada Pansel. Tahapan
sudah jalan dan infonya Maret ini sudah diumumkan dan bisa tahu siapa yang
duduk sebagai Sekda,” ujar La Hamidi.
Untuk kasus Kadis Pertanian, La Hamidi
mengaku hingga saat ini belum memanggil Aminudin Bugis karena peristiwa dugaan
penghinaan terhadap almarhum itu sempat memicuh ketegangan di tengah-tengah
masyarakat Bursel.
“Sampai saat ini DPRD belum memanggil
Kadis Pertanian, karena kami juga juga belum tahu siapa yang salah dan yang
benar. Untuk proses pemecatan itu domainnya Pa Bupati karena Kadis adalah ASN
dan pimpinannya adalah Bupati, tapi kami akan panggil Kadis dan kalau terbukti
kami akan merekomendasikan ke Bupati, tapi itu semuanya kembali ke Bupati sebagai
kepala pemerintahan,” katanya.
Sedangkan untuk tempat prostitusi dan kafe-kafe
yang ada di Kota Namrole akan dikaji ijinnya karena berpengaruh pada kondisi
masyarakat yang dapat mengakibatkan terjadinya hal-hal kriminalitas.
“Untuk pembangunan Pembangunan di
Bursel, bukan adik-adik saja yang rasakan, tapi kami di DPRD juga sama, dan itu
tidak segampang membalik telapak tangan. Sektor pendidikan infra struktur kita
juga lebih baik walapun ada hal-hal yang menjadi kekurangan kami dan semangat
adik-adik ini menjadi support saling mengingatkan dalam memajukan Kabupaten ini
dan kami siap menerima seluruh aspirasi,” terangnya.
Muhajir Bahta turut menambahkan, bahwa proses
pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati ini menunggu 40 hari sebagai bentuk
penghormatan kepada almarhum Wakil Bupati Buce Ayub Seleky.
Dimana, Muhajir mengaku bahwa Partai Koalasi
telah melakukan rapat sebanyak dua kali untuk membicarakan proses pergantian almarhum.
Sementara terkait Sekda, lanjut Muhajir,
DPRD bersifat mendorong dan memberi masukan.
“Karena ada Pansel dan itu ASN. Namun,
yang kami butuhkan Sekda defenitif yang mampu mengangkat Bursel dari disclaimer. Jadi, kita percayakan kepada
tim Pangsel dan DPRD tidak bisa menentukan karena nanti dipikir DPRD berpolitisasi
lagi,” katanya.
Setelah mendengar penjelasan para wakil
rakyat itu, para pendemo pun kemudian meninggalkan kantor tersebut secara aman
dan damai. (KT-01)
0 komentar:
Post a Comment