Namrole, Kompastimur.com
Anggota Polisi
Sektor (Polsek) Namrole membubarkan Forum Silaturahmi Pemuda Pelajar Mahasiswa
Namrole (FORSIPPMAN) dan Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat Maluku (AMPERA Maluku)
saat akan melakukan demo jilid III di Kantor Bupati Buru Selatan, Rabu (20/3).
Dua organisasi
kepemudaan (OKP) ini dibubarkan lantaran tidak mematuhi aturan kepolisian.
Surat ijin demo kepada Polisi dimasukan pada Selasa malam (19/3), dan Rabu
(20/3) suda lakukan demo. Sementara dalam aturan kepolisian, satu kali dua
puluh empat jam surat permintaan ijin sudah harus dimasukan.
"Surat ijin
pemberitahuan baru kasih masuk kemarin malam, Selasa (19/3), mereka demo hari
ini, kita bubarkan. Seharusnya surat dimasukan maksimal tiga hari sebelumnya
agar polisi bisa mengatur persiapan pengawalan dan pengamanan," ujar
anggota polisi Polsek Nanrole kepada pendemo di Kantor Bupati.
Pantauan media
ini, dua OKP berbendera AMPERA dan FORSIPPMAN berjumlah 3 orang ini akan
melakukan aksi demo di Kantor Bupati langsung dicegat sejumkah anggota Polisi
Pamong Praja.
Ketiga orang ini
langsung digiring oleh Pol.Pp untuk keluar dari halaman kantor bupati.
Kepada sejumlah
wartawan, Ketua Ampera Maluku Abubakar Mahu menyayangkan sikap aparat
kepolisian yang mencegah aksi demo mereka.
"Ada apa
sehingga polisi harus membubarkan kami melakukan demo, ada apa dibalik
ini," ujarnya bertanya.
Menurutnya, aksi
yang akan dilakukan mereka untuk kepentingan rakyat Buru Selatan. Dikatakan
bahwa mereka merasa disakiti karena dibubarkan secara paksa oleh polisi.
Mereka menduga
ada konspirasi dengan Pemda Bursel untuk melemahkan gerakan-gerakan yang ada di
Buru Selaran.
Sementara
kordinator lapangan Ahmad Latuconsina menambahkan, aksi Demo Jilid III ini mengkritisi
kinerja Bupati Tagop Sudarsono Soulisa yang terlalu sering keluar daerah yang
tidak membawa manfaat untuk pembangunan di daerah ini.
Tidak saja itu,
Latuconsina juga mengatakan bahwa saat ini Bupati lebih banyak berkepentingan
pilitik kepada istrinya sebagai Caleg DPR RI sehingga mengabaikan proses
pembangunan untuk kepentingan masyarakat Buru Selatan.
"Jalan-jalan
di Buru Selatan masih banyak yang belum selesai, jalan-jalan di Fena Fafan dan
Leksula-Namrole sampai sekarang belum selesai," ujarnya.
Ditambahkan oleh
Ketua Umum Forsippman Umar Rifaldi Najar menyentil kekosongan Wakil Bupati yang
sampai saat ini. Diharapkannya agar kekosongan ini harus segera digantikan agar
roda pemerintahan dapat berjalan secara baik.
"bukan
hanya jabatan Wakil Bupati, tetapi juga jabatan Sekda yang sedang berproses
oleh tim Pansel agar secepatnya bisa dilantik Sekda defenitif," pintah mereka.
Mereka mengancam
akan terus melakukan demo kepada Pemda Bursel apabila tuntutan mereka tidak
diperhatikan, terutama kepentingan masyarakat akan kebutuhan pembangunan.
"Kami
menilai Bupati Buru Selatan gagal melakukan pembangunan dan rakyat Buru Selatan
menjadi miskin," kecam mereka. (KT/04)
0 komentar:
Post a Comment