SBT, Kompastimur.com
Bupati Seram
Bagian Timur (SBT), Abdul Mukti Keliobas dan Wakil Bupati, Fachri Husni
Alkatiri dinilai lamban dalam melaksanakan tugas-tugas pokok sebagai Kepala
Pemerintahan di Daerah yang bertajuk Ita Wotu Nusa.
Hal ini
diungkapkan oleh Ketua Mandataris Posko Perjuangan Rakyat (POSPERA) SBT,
Muhammad Gurium kepada Kompastimur.com pada, Kamis (4/9) Via telpon selulernya.
Dirinya
menjelaskan, pasca pelantikan dari awal 2016 lalu hingga saat ini, proses
pembangunan di Kabupaten SBT berjalan tidak sesuai dengan harapan
publik.
Pembangunan tak
maksimal, baik dari sektor pengembangan ekonomi kerakyatan,
infrastruktur, Sumber Daya Manusia, maupun tatakelola birokrasi yang dinilai
amburadul dan tidak pro terhadap Rakyat.
Selain itu,
Janji-janji manis terhadap rakyat dalam massa kampanye yaitu membuka lapangan
kerja baru, namun sampai saat ini tak kunjung datang.
"Pembangunan
tak sesuai harapan, birokrasi amburadul, bahkan janji membuka lapangan kerja
sampai detik ini tidak terealisasi, ini kan namanya pembohongan terhadap rakyat,"
tuturnya
Gurium yang juga
mantan Sekretaris Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Kota Ambon
periode 2013-2015 ini menduga, Bupati dan Wakil Bupati sudah tidak produktif
lagi untuk membangun dan mengembangkan Kabupaten SBT kedepan, olehnya itu,
pihaknya mendesak Bupati dan Wakil Bupati SBT agar segera mundur dari jabatan karena
dinilai gagal dalam membangun Negeri ini.
Ditambahkan,
kondisi Daerah ini semakin hari semakin memburuk sehingga berpengaruh sampai
pada perekonimian masyarakat di seluruh pelosok SBT.
"Kami
mendesak Bupati dan Wakil Bupati SBT agar segera mundur dari jabatan sebagai
Bupati dan Wakil Bupati karena dinilai gagal," tegas Gurium.
Dirinya
mencontohkan, hasil lelang jabatan yang hingga kini belum ada titik terang,
padahal maju mundurnya suatu daerah terletak pada manejemen birokrasinya, namun
pemerintahan dibawah kepemimpinan Abdul Mukti Keliobas tidak memperhatikannya
dengan baik dan cermat.
Potensi dugaan
Korupsi semakin meningkat, Pelayanan Publik tidak maksimal, pembangunan tak
berbasis kebutuhan dasar masyarakat, bahkan pembangunan Pasar dan Puskesmas
Pembantu (Pustu) dibeberapa titik dinilai Mubazir akibat tidak digunakan.
“POPERA SBT akan
merangkum semuanya dan melaporkan hal ini ke Mendagri,” tegasnya. (KT/FS)
0 komentar:
Post a Comment