Piru,
Kompastimur.com
La Maarup Tomia geram dengan apa yang dilakukan oleh Pemda Seram Bagian Barat (SBB0), Bagaimana tidak, dengan bertagline " Kase Bae SBB " yang merupakan judul
besar arah pembangunan dan kepemimpinan di Kabupaten SBB serta merupakan jargon dan spirit untuk membangun Seram Bagian Barat ( SBB )
kini tidak lagi memiliki narasi dan tidak dapat diterjemahkan dengan tepat.
Dalam kurun
waktu 1 tahun lebih kepemimpinan Yakin, SBB dirundung dengan berbagai masalah,
mulai dari ADD, ilegal loging, hingga penerobosan cagar alam, problem birokrasi
dan sebagainya. Kini muncul problem baru yang menyesahkan dada, yakni
pengangkatan tenaga kontrak kesehatan yang tidak transparan, sehingga
praktik-praktik KKN benar-benar sengaja dilakukan dalam pemerintahan ini.
La Maarup Tomia,
menilai tagline " Kase Bae SBB " semakin jauh dari harapan, Bupati Pa
Yasin Payapo sendiri yang sengaja membuat harapan itu semakin menjauh. Dimana
ternyata Bupati SBB Moh Yasin Payapo telah mengangkat tenaga kontrak Kesehatan
dalam jumlah ratusan orang yangg diduga untuk mengamankan janji politik pada tim
suksesnya yang bekerja saat pilkada 2017 lalu.
Informasi yang
didapat kalau tenaga kontrak sebanyak kurang lebih 200 orang itu telah digaji
sejak 6 bulan lalu. Tenaga kontrak diangkat diam-diam tanpa ada seleksi, bahkan
saat diSK-kan 3 bulan lalu langsung diberi gaji 3 bulan padahal selama 3 bulan
itu mereka belum bekerja.
“Alih-alih
pengamanan janji kampanye, mereka ini pun sampai sekarang masih ada yang belum
ditempat tugaskan pada puskesmas, pustu dan polindes yang ada di SBB "
Ungkap Maaruf Tomia Kepada Kompastimur.com
Lanjut Tomia, memang
saat pembahasan APBD tahun 2018 diam- diam diusulkan 390 orang untuk tenaga
honorer dan kontrak tapi saya waktu itu keberatan dan tidak setuju, karena diawal sudah diangkat juga ada 500
orang honorer baru, sehingga kalau
dijumlahkan dengan yang diusulkan untuk diangkat honorer 2018 maka jumlah
honorer baru menjadi 890 orang.
“Tentu ini
sangat membebankan APBD dan dapat mengakibatkan SBB tidak dapat formasi CPNS
dalam jumlah yang besar. Padahal kalau dibenahi birokrasinya masih banyak yang
dapat diberdayakan untuk pelayanan pemerintahan. Karena saat ini kita punya K-2
ada 1274 orang dan 186 kontrak daerah, sehingga masih banyak pegawai yang
datang ke kantor tapi hanya duduk nganggur," Jelas Tomia
Tomia pun
menambahkan, tapi karena tetap dipaksakan oleh Pemda, maka waktu itu diujung
pembahasan APBD saya meminta kalau tetap paksakan maka nanti difokuskan pada
tenaga guru dan tenaga kesehatan dengan dilakukan seleksi terbuka. Sehingga
semua anak Daerah SBB memiliki kesempatan yang sama.
“Tapi kini sudah
lain cerita, mereka diangkat diam - diam, dan hanya berpihak untuk memuluskan
janji politiknya kepada orang dekatnya tanpa melakukan tes secara terbuka secara
umum ini sangatlah " Miris ",”
ujarnya.
“Disisi lain
informasi yang berkembang tenaga kontrak kesehatan lama digaji 800rb rupiah
sementara yang baru digaji 1 juta rupiah ini semakin aneh " Tuturnya lagi
dengan kesal.
Olehnya itu,
Maaruf meminta komisi A DPRD SBB untuk dapat memanggil Kepala Dinas Kesehatan
untuk didengar pendapatnya terkait hal dimaksud.
“Karena setelah
saya konfirmasi ke Ketua Komisi A mereka juga tidak tahu apa - apa soal ini
" Tutup Tomia. (KT/MFS)
0 komentar:
Post a Comment