Namrole,
Kompastimur.com
Kehadiran Tim
Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) di Buru
Selatan (Bursel) dipandang sangat penting mengingat pengawalan dan pengawasan
terhadap proyek-proyek pembangunan demi kemajuan Bursel sangat diperlukan
apalagi dengan letak geografis Bursel
yang sangat luas.
“Kondisi kami
yang sampai saat ini, sudah 8 tahun pemerintahan defenitif tetapi belum mampu
keluar dari status disclaimer. Ini hasil dari audit eksternal BPK, sehingga
kehadiran TP4D ini kami pandang sangat perlu dan penting terutama untuk
membantu Pemda dalam pengawalan dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan
pembangunan yang semakin hari semakin besar baik secara globe maupun jumlah
kegiatan,” kata Sekda Bursel Syahroel Pawa saat membuka sosialisasi TP4D yang
dimotori oleh kejaksaan Negeri Namlea yang berlangsung di auditorium lantai 2
kantor buapti Bursel, Senin (3/9).
Sekda
menjelaskan untuk pengawasan pembangunan di Bursel belum maksimal karena
dipengaruhi oleh beberapa hal yang pertama secara kelembagaan pengawasan
internal Pemda masih sangat terbatas, karena tenaga auditor yang dimiliki
sampai saat ini hanya ada tiga orang yang bersertifikat.
“ Jadi bisa
dibayangkan luas Bursel yang begitu luas dengan 81 desa dan untuk
menjangkaunya, sebagian harus melalui laut membuat kemampuan untuk mengcover
aspek pengawasan secara ketat masih sangat terbatas,” ujar Pawa.
Pawa
mencontohkan pengawasan terhadap Dana Desa (DD) yang tiap tahun mengalami
peningkatan dan tahun ini hampir sebagian besar dari dana pemerintah itu sudah dikelolah
oleh desa namun belum ada pengawsan yang ketat terhadap penggunaan dana
tersebut.
Selain itu,
dirinya menyentil para pejabat Eselon di setiap SKPD baik Eselon II, III dan IV
dengan jajaran stafnya yang rata-rata juga masih banyak bermasalah apalagi
dengan kepala desa saat ini yang rata-rata tamatan SMP.
“Kades disini
sebagiannya tamatan SMP walaupun memang undang-undang memungkinkan itu. Namun
Saya inginkan ke depan undang-undang tentang desa ini harus direvisi. Kita di
daerah ini memiliki kesenjangan sudah banyak hanya saja undang-undang di negara
ini memberi ruang, untuk itu kita harus perbaiki kemampuang kita untuk
mengelolah dana tersebut kalau tidak akan bermasalah. Tidak heran kalau banyak
masalah terjadi di daerah ini kaarean lemahnya pengawasan,” paparnya.
Dirinya
mengharapkan dengan berlangsungnya sosialisasi TP4D dapat membuka wawasan para
peserta tentang pentingnya kehadiran TP4D dalam mengawal program-program
pembangunan daerah.
“ Untuk kegiatan ini saya harapkan para peserta
terutama jajaran pemerintah dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik sehingga
dapat menambah pengetahun kita tentang keberadaan TP4D ini,” ungkapnya.
Sementara Kepala
Kejaksaan Negeri (Kajari) Namlea Nelson Butar Butar saat menyampaikan
paparannya mengaku, sosialisasi tentang TP4D ini pernah di sosialisasikan tahun
lalu saat kejaksaan penghubung ada di Bursel, tetapi karena sudah tidak aktif
lagi, maka dikembalikan ke Kejari Buru (Namlea).
Dirinya
mejelaskan peran TP4D adalah dalam rangka mendukung keberhasilan
penyelenggaraan dan pembangunan baik di daerah maupun secara nasional.
“Latar belakang
kehadiran TP4D ini adalah pemerintah kita melihat banyaknya proyek yang tidak
berjalan sehingga dikeluarkan INPRES yang tujuannya sesuai dengan nawacita
Presiden Joko Widodo yaitu untuk mengawal pembangunan,” terang Butar Butar.
Lebih lanjut
dirinya menjelaskan, dengan amannya suatu daerah dan jauh dari praktek korupsi,
sudah tentu investor akan datang dan berinvetasi di daerah tersebut. Begitu
juga dengan kontraktor-kontraktor yang menjalankan proyek-proyek akan
melaksanakannya sampai tuntas.
“Jadi tidak ada
proyek lagi yang mangkrak karena semua sudah di bawah pengawasan kami kejaksaan
dan tidak ada lagi praktek-praktek. Kalau ada proyek akan di pasang papan
pengumuman bahwa proyek ini dalam pengawasan kejaksaan jadi kalau ada LSM atau
wartawan yang tanya tinggal datang ke kantor kami dan yang punya proyek tidak
takut lagi menghadapi mereka,” jelasnya..
Ia katakan, inti
dari sosialisasi kali ini adalah untuk mengajak seluruh Stake Holder dan pihak-pihak terkait untuk mengajukan
permohonan pengawasa terhadap program-program supaya pembangunan di Bursel
dapat terwujud tanpa ada permasalahan.
“Program TP4D
ini memiliki tujuan yaitu kita mau ajak mereka disini (Pemda Bursel) untuk bikin permohonan agar proyek-proyek atau
sebagian proyek disini kita kawal dengan tujuan untuk pencegahan korupsi. Ini
baru sosialisasi dan ajakan, nanti kita lihat respon mereka kalau ada permintaan
akan kita tanpung,” ucapnya.
Hadir dalam
kegiatan tersebut, Sekda Buru Selatan Syahroel Pawa, Kasi Intel Kejari Namlea
Weny Falda, Kasi Pidum kejari Namlea Berthy, para Asisten Bupati, Pimpinan OPD,
para bendahara dan tamu undangan lainnya. (KT-02)
Media sosial membantu masyarakat luas bagaimana berita yang tidak di ketahui bisah melalui medsos.....
ReplyDelete