Hiruk pikuk perjalanan soal Ranperda yang saat ini digodok DPRD SBB dalam hal ini Badan Legislatif tak kunjung pula disahkan padahal anggaran yang diperuntukan untuk pembuatan Ranperda begitu terdengar fantastis.
Hal ini memicu aksi demo yang dilakukan dengan mendesak DPRD SBB mempercepat pengesahan Ranperda, karena diduga adanya skenario yang dimainkan oleh oknum - oknum tertentu untuk penyelamatan sekaligus menutupi publik SBB soal anggaran 1,5 Milyar untuk biaya Ranperda itu.
Aksi demo yang mengatasnamakan masyarakat Adat Saka Mese Nusa ini mendesak DPRD SBB untuk mengesahakan Ranperda tersebut sebab ini merupakan tindakan yang tidak masuk akal dan menimbulkan tanda tanya besar ada apa dibalik semua ini.
Hal ni juga mengundang perhatian tokoh muda SBB Marsel Maspaitella.
Maspaitella kepada Kompastimur.com Rabu 12/9/2018 melalui via Seluler mengakatan bahwa aksi yang di lakukan oleh kawan kawan yang mengatas namakan Masyarakat Adat Saka Mese Nusa sangat di sayangkan kalau tujuan aksi tersebut untuk memaksakan DPRD untuk mengesahkan tiga buah Ranperda tersebut yang di dalammya ada Ranperda yang bermasalah.
"Saya sangat menyangkan teman teman yang melalukan aksi tersebut karena tidak mempunyai wawasan yang matang tentang hukum adat dan kaidah - kaidah hukum adat di Bumi Saka Mese Nusa" ungkap Maspaitella.
Menurut Maspaitella, seharusnya jika mereka menganggap sebagai anak-anak adat seharus mereka tidak melangkahi hak bicara adat lembaga saniri tiga batang aer yang merupakan representasi masyarakat adat di SBB.
"Jujur saya sangat kecewa, mereka telah menginjak dan tidak menghargai orang tua adat mereka dalam memberikan ruang dalam menentukan adat mereka dalam kaidah hukum posisi di daerah (Ranperda)," sesalnya.
Lebih lanjut Maspaitella menambahkan, dirinya menduga aksi demo tersebut dilatarbelakangi kepentingan untuk penyelamatan dari dugaan penggunaan 1.5 Milyar yang sementara dipertanyakan oleh masyarakat SBB terkait dengan Pembuatan tiga Ranperda tersebut.
"Bagi saya tidak ada alasan dana 1.5 Milyar harus di buka di publik untuk di pertanggungjawabkan," ujarnya.
Di sisi lain Marsel Maspaitella yang juga merupakan ketua divisi hukum dan advokasi DPC Demokrat SBB meminta ketua DPRD jangan gegaba untuk mengikuti dan terlena dengan kemauan para pendemo untuk secepatnya mengesahkan Ranperda tersebut.
Karna sudah jelas Ketua DPRD SBB sudah terlebih dahulu menyatakan di hadapan masyarakat Hualoy waktu itu untuk satu Ranperda di kembalikan ke saniri tiga batang aer untuk di selesaikan.
"Saya kira itu harus di pertahanankan sendiri oleh Ketua DPRD SBB Julianus M Rutasouw dan tidak boleh terkecoh karena akibatnya Ketua DPRD yang notabene adalah kader Demokrat bisa menjadi kambing hitam dalam masalah ini," Ingat Maspaitella.
Olehnya itu, Maspaitella berharap kepada pihak yang berwewenang untuk segerah mengaudit anggaran 1,5 Milyar yang diperuntukan untuk 3 buah Ranperda.
Untuk diketahui, ada tiga buah Ranperda inisiatif yang saat ini sedang digodok oleh DPRD SBB. Diantaranya, Ranperda tentang Negeri, Saniri Negeri serta Ranperda tentang penetapan desa menjadi negeri.
Guna menyelesaikan tiga buah Ranperda ini, pihak Baleg DPRD SBB menggandeng yayasan Payung Teduh sebagai perumus draft. (KT/MFS)
0 komentar:
Post a Comment