Blangko Akta Kelahiran Kosong, Kadisdukcapil SBB Lalai

Piru, Kompastimur.com  

Pelayanan publik sangatlah penting yang harus diutamakan oleh OPD – OPD terkait untuk melayani masyarakat dari berbagai Kecamatan, Desa, Sampai pada Dusun yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) untuk mendapatkan pelayanana publik yang diharapkan oleh masyarakat terutama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten SBB.

Namun hal ini terjadi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten SBB, masyarakat yang datang untuk membuat identitas berupa Akta Kelahiran namun sampai saat ini blangko akta kelahiran pada dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengalami kekosongan sehingga masyarakat keluhkan pelayanan publik tidak normal dan terkesan OPD terkait lalai dalam mengontrol dokument blangko akta kelahiran.

Dartho Albana Ketua Gerakan Pemuda Islam Indonesia ( GPII) Kabupaten SBB kepada Kompastimur.com di Piru, mengungkapkan, sangat disayangkan tempat pelayanan publik tidak mengontrol blangko akta kelahiran yang ada, seharusnya ada perhatian dan kontrol yang baik terhadap dokument-dokumnet tersebut bukan lalai sehingga imbasnya kini dirasakan oleh masyarakat.

"Apalagi mereka yang datang dari juah ke kota Kabupaten untuk mengurus identitas, namun kedatangan mereka hanya sia-sia dengan tidak adanya blangko akta kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten SBB" ungkap Albana.

Menurutnya, ini kelalain Kepala Dinas terkait yang dinilai lalai dalam tugasnya,dan kadis dinilai acuh dalam mengontrol dokument - dokument berupa akta kelahiran sehingga dengan kelalaiannya masyarakat harus menerima imbas dari kelalaian tetsebut.

Dengan itu, Dartho Albana meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten SBB dalam hal ini Moh Yasin Payapo selaku Bupati SBB  untuk segerah menegur kepala dinas kependudukan dan cacatan sipil Dominggus Ahiyate atas kelalainnya sehingga bisa terjadinya kekosongan blangko akta kelahiran pada dinas terkait, padahal ini tidak boleh terjadi karena masyarakat SBB tiap hari datang untuk membuat identitas mereka seperti membuat Akta Kelahiran,

“Hal ini tidak boleh terjadi lagi dan profesionalisme kerja tidak ada pada dinas tersebut. Kadis seharusnya rutin melakukan pengawasan dan kontrol terhadap dokument – dokumnet tersebut agar tidak kecolongan seperti sekarang ini,” tutup Albana. (KT/MSF)

Jangan Lewatkan...

Baca Juga

8:58:00 AM