Namrole,
Kompastimur.com
Pemerintah
Kabupaten Buru Selatan (Bursel) dari tahun 2011 hingga 2018 belum melunasi
ganti rugi lahan milik Hutang Nurlatu. Akibatnya, pintu masuk menuju empat buah
kantor disegel oleh pemilik lahan.
Pantauan media
ini, pintu masuk menuju empat Kantor mikik Pemkab Bursel yakni, Dinas Koperasi,
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPM-PD), Inspektorat dan Dinas Sosial ditutup dengan bambu
dan daun kelapa dan dipasang Ifutin dan sebua tulisan yang berbunyi “Perhatian,
Dilarang Melakukan Aktifitas Apapun Di Atas Tanah Milik Bapak Hutang Nurlatu,
Karena Belum Di Bayar Oleh Pemerinta Daerah. TTD H Nurlatu. Penyegelan oleh
pemilik lahan dilakukan sejak jam 20.00 Wit (jam 8 malam).
Akibat dari
penyegelan itu aktivitas pegawai pada empat kantor itu berjalan seperti biasa,
namun jumlah pegawai sedikit saja yang masuk kantor. Dan kendaraan milik
pegawai tidak bisa masuk ke halaman perkantoran, hanya bisa diparkir di jalan raya
depan perkantoran tersebut.
Pemilik lahan Hutang
Nurlatu kepada wartawan, Kamis (13/09) mengatakan, lahan dusun miliknya itu di gusur untuk
pembangunan kantor sejak tahun 2011. Pembongkaran lahan itu oleh kontraktor
yang membangun perkantoran itu.
"Saya
sangat marah saat itu karena mereka gusur lahan saya tanpa memberitahu saya. Karena saya
marah, kontraktor temui saya di rumah," jelas Nurlatu.
Dikatakan bahwa
saat itu dirinya meminta ganti rugi lahanya seluas 1 Ha itu sebesar Rp.360 juta
tetapi saat itu kontraktor hanya bisa membayar Rp.60 juta dengan perjanjian sisanya tidak perlu di bayarkan asalkan anaknya bisa menjadi PNS namun hingga saat ini janji PNS tersebut belum juga terjawab sehingga dirinya menagih uang sisa ganti rugi Rp.300 juta yang belum dibayarkan.
"Sekarang
saya tuntut sisanya 300 juta, karena perjanjiannya saya anak harus jadi PNS tapi sampe sekarang seng jadi. Jadi saya tuntut uang sisa ganti rugi untuk luas lahan satu hektar. Sekarang saya
tuntut," tandas Nurlatu.
Sementara terkait
pertemuannya dengan pihak Pemda Bursel dalam hal ini dengan Sekda Syharoel
Pawa, dikatakan bahwa pertemuan dengan sekda batal dan diwakili oleh Asisten I
Souhoka dan Plt Kadis Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PKPP) Melkior
Solissa.
Dalam pertemuan
itu menurut Nurlatu, Kadis Tata Kota berjanji akan mencari bukti-bukti
pembayaran Rp.60 juta itu. Dan akan mempelajarinya apaka itu benar uang
pembayaran itu ganti rugi atau pembayaran lahan.
Kata Nurlatu,
bahwa itu tidak benar karena sesuai permintaan ganti rugi kepada kontraktor
pada saat itu sebesar Rp.360 juta dan mampu dibayar Rp.60 juta dan masih
tersisah Rp.300 juta.
Nurlatu yang
adalah tokoh adat Desa Waenono ini tetap bersikeras atas tuntutannya, dan Kadis
PKPP meminta waktu seminggu untuk mencari bukti pembayaran yang diatasnya terdapat
cap jempol milik Hutang Nurlatu selaku pemilik lahan.
"Kadis PKPP meminta waktu seminggu untuk mencari bukti pembayaran. Jika bukti itu
tidak dapat maka katong tuntut sisa pembayaran dan kita akan tetap menyegel
lahan (lokasi perkantoran) sampai ada itikat baik dari Pemda untuk melunasi
sisa hutang," papar Nurlatu. (KT/07)
0 komentar:
Post a Comment