SBT, Kompastimur.com
Penyerapan
Anggaran di Kabupaten Seram Bagian Timur oleh OPD hingga memasuki Agustus 2018
tak sesuai harapan, sehingga dipastikan potensi Negera tidak mencairkan
Anggaran alias dikembalikan ke Pempus semakin bertambah, seperti yang terjadi
pada 2 Tahun yang lalu. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Fraksi Demokrat,
Bahrum Wadjo, Rabu (1/8) di Bula.
Anggota DPRD SBT
dari Partai Demokrat ini secara tegas mengatakan, hal ini diakibatkan dari
birokasi tidak bekerja secara maksimal sehingga berpengaruh terhadap penyerapan
Anggaran DAK 2018, sehingga Pemerintahan dengan slogan Perubahan ini tidak
sesuai dengan harapan Masyarakat. Selain itu, misi untuk mencipatakan lapangan
kerja yang digebu-gebukan saat berkampanye pada pilkada 2015 lalu hanya sebatas
slogan semu, karena Seram Bagian Timur bukan Daerah industri sehingga semuanya
bergantung pada APBD.
"Birokrasi
tidak bisa bekerja maksimal, sehingga berpengaruh pada penyerapan Anggaran.
Kami hrus sampaikan agar Rakyat tidak salah tafsir karena eksekusinya ada di
eksekutif,kami hanya sebatas pada pengawasan. Slogan perebuhan dan Penciptaan
lapangan kerja bersifat semu,"tegas Wadjo
Lebih lanjut
ditambahkan, keterlambatan penyerapan Anggaran di Daerah ini membuat dirinya
terus bertanya-tanya, apakah keputusan yang diambil terlalu lamban, kebijakan
tak terarah ataukah bentuk kehati-hatian oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola
Anggaran??. Selain itu, sebagai Partai pengusung Pemerintahan ini, dirinya
sangat berkepentingan untuk mengawal dan meluruskan Pemerintahan dan otokritik
ini adalah bagian dari rasa sayang dirinya terhadap pemerintahan dibawa Kepemimpinan
Abdul Mukti Keliobas dan Fachri Husni Alkatiry, yang membuat tingkat kepuasan
Publik terhadap Pemerintahan ini semakin berkurang.
"Apakah
Keputusannya lamban, hati-hati atau tidak bisa bekerja, yang ditunjukan Ini
bukan kerangka perubahan. Otokritik ini sebagai rasa sayang terhadap pemda,
Bukan masalah suka dan tidak suka terhadap rezim hari ini. Saya
sangat berkepntingan sekali mengawal dan meluruskan Pemerintahan
ini,"Ucapnya dengan Nada tegas.
Wadjo yang juga
Anggota Komisi C DPRD SBT sekaligus duduk di badan Anggara DPRD SBT ini
menambahkan, hampir semua belanja perjalanan Dinas dan ATK dibelanja Habis
namun faktanya, para OPD dalam lingkup Pemkab SBT tidak menunjukan hasil kerja
yang baik, sehingga Bupati dan Wakil Bupati sudah harus mengefaluasi para
Pimpinan OPD di jajara Pemkab SBT karena akibat dari Kerja para Pimpinan OPD
ini sehingga berpengaruh terhadap perekonomian dan daya beli Masyarakat karena
ketergantungan Masyarakat di Daerah ini ada pada APBD.
"Aneh
karena Belanja perjalan dinas dn belanja ATK hampir habis tetapi buktinya apa?.
Perekonomian kita makin melemah,daya beli renda karena kita berganting pada
APBD," Kesalnya.(KT-FS)
Lalu DPRD Fungsi kontrol prmdanya di mana ko curhat di media?
ReplyDelete