• Headline News

    Friday, August 10, 2018

    Status Negeri Lokki, Maspaitella Minta Ketua Banleg DPRD SBB di Gantikan




    Piru, Kompastimur.com 
    Perdebatan soal Ranperda untuk menetapkan status negeri yang dibuat oleh Anggota DPRD SBB melalui Badan Legislasi DPRD SBB dinilai syarat adanya konspirasi kepentingan politik yang sengaja dipermainkan sekaligus dipolitisir oleh Ketua Banleg DPRD SBB Hendrik Seriholo.

    Persoalan status Desa Lokki menjadi Negeri Lokki yang menjadi perdebatan masyarakat khususnya Huamual dan Kabupaten SBB secara umum terjadi di karenakan ketidakpuasaan masyarakat akibat ketidak profesional anggota DPRD SBB dalam hal ini Badan Legislasi DPRD SBB.

    Sejauh ini, Badan legislasi DPRD SBB dalam mekanisme  perencanangaan baik penyusunan naskah akademik sampai dengan menyusun naskah Ranperda yang berkaitan dengan status Negeri Adat tidak mendasarkan pada sebuah kajian dan penelitian yang matang dan tidak mendasar karena tidak pernah melibatkan pemangku lembaga adat baik lembaga adat di tiap-tiap negeri  maupun lembaga  adat tiga batang aer yakni Tala, Eti ,Sapalewa.

    Dalam pembuatan naskah akademik sampai dengan pembahasan Ranperda  yang sudah rampung tidak pernah ada penelitian secara faktual yang mendalam akan status negri tersebut.

    Badan Legislasi DPRD SBB hanya menggunakan cara teoritis tanpa ada dasar melalui kajian, namun kajian demi kajian yang di lakukan selama itu hanyalah kajian teoritis tanpa kajian fakta lapangan, ini mustahil namanya jangan buat pembodohan terhadap masyarakat SBB.

    Marsel Maspaitella tokoh muda SBB Kepada Kompastimur.com Jumaat (10/8) menjelaskan bahwa bagaimana mungkin membuat  regulasi  tentang  hukum adat tetapi  tidak melibatkan masyarakat adat secara kelembagaan adat untuk berbicara?
    “ Dalam regulasi pembuatan hukum adat tetapi tidak melibatkan lembaga dan masyarakat adat, itukan koyol namanya,” kata Maspaitella.

    Bagi Maspaitella produk rancangan hukum seperti  Ranperda  mengenai  status  negeri  yang  di buat oleh DPRD SBB melalui Badan Legislasi ini merupakan produk kepentingan politik dan kepentingan “Cari Muka”.

    "Ya ini politik cari muka namanya di masyarakat supaya masyarkakat SBB menilai  mereka  bisa kerja padalah kerja tidak becus," ungkap Maspaitella.

    Maspitella memintah supaya ketua Badan Legislasi digantikan saja dan Ranperda  tentang  negeri  harus  dipending  sampai dengan  pemilihan anggota DPRD SBB yang baru untuk ditinjau kembali berdasarkan syarat-syarat pembuatan produk  peraturan perudang - udangan yang berlaku.

    “Jika soal kepala desa dan raja defenitif, saya minta Bupati SBB untuk membuat Perbup untuk menyelesaikan masalah pemilihan dan atau pengangkatan raja  defenitif," pungkas Maspaitella.


    Selain itu  juga Maspitella meminta  lembaga  lembaga  adat khususnya  saniri  tiga  batang  aer  mengambil  peran dalam masalah adat ini agar ranperda negeri  yang  tidak  jelas terkait dengan status hukum adat dapat  dilihat secara bersama-sama.

    “Saya mintakan pula kepada Pemda SBB untuk memfasilitasi saniri tiga batang  aer agar dapat berproses dan terlibat langsung untuk menyelesaikan masalah hak-hak masyarakat adat di SBB secepatnya," tutup Maspaitella. (KT-MFS)
    Jangan Lewatkan...

    Baca Juga

    • Blogger Comments
    • Facebook Comments

    0 komentar:

    Post a Comment

    Item Reviewed: Status Negeri Lokki, Maspaitella Minta Ketua Banleg DPRD SBB di Gantikan Rating: 5 Reviewed By: Kompas Timur
    Scroll to Top