• Headline News

    Friday, August 10, 2018

    Gabungan Komisi DPRD SBT Sambangi Kementrian PUPR



    SBT, Kompatimur.com 
    Gabungan Komisi di DPRD Seram Bagian Timur (SBT) temui Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi C DPRD SBT, Arobi Kelian saat dihubungi media ini, Jumat (10/8) via telpon Selulernya.

    Kelian mengatakan, pertemuan yang digelar pada Rabu 08 Agustus 2018 tersebut untuk menyampaikan secara lansung kepada pemerintah pusat lewat kementrian PUPR terkait dengan peningkatan status jalan dari jalan berstatus Kabupaten dinaikan menjadi jalan Provinsi dan status jalan provinsi bisa dinaikan statusnya menjadi jalan strategis Nasional, yang selama ini terus dilakukan oleh Komisi C yang membidangi hal dimaksud.

    Ditambahkan, hal serupa juga disampaikan oleh Komisi C ke Pemprov Maluku lewat Dinas PUPR bahkan pernah dikomunikasikan lewat Balai Jalan dan Jembatan Wilayah Maluku dan Maluku Utara.

    "Intinya, pertama menyampaikan kepada Pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian PUPR Soal kenaikan status jalan kita dari status provinsi menjadi Nasional dan dari yang berstatus Kabupaten menjadi atau berstatus provinsi. Hal ini tentu DPRD, lewat komisi C yang membidangi soal ini terus menyampaikan ke Pempus, bahkan sudah berkali-kali kita juga telah sampaikan ke Pemprov lewat Dinas PUPR bahkan juga lewat Balai Jalan dan Jembatan Wilayah Maluku dan Maluku Utara," kata Kelian.

    Selain itu, Kelian yang juga Ketua DPC PDIP SBT ini menambahkan, pada 2015 lalu, perubahan status Nasional di Maluku kurang lebih 700 km dan ironisnya, SBT tidak mendapat tambahan sedikitpun, sementara menaikkan status jalan sesuai ketentuan harus butuh waktu 5 Tahun.

    Dirinya berharap, di 2020 SBT sudah harus mendapat bagian demi percepatan proses Pembangunan di Kabupaten SBT sesuai yang diharapkan sehingga bisa membuka semua akses jalan antar Desa dan antar Kecamatan di Daerah ini.

    "Di Tahun 2015 lalu waktu kenaikan status jalan Nasional di Maluku kurang lebih 700 KM, namun sayangnya Kabupaten SBT tidak kebagian 1 KM pun,  sementara sesaui aturan 5 tahun sekali baru status jalan dinaikkan sehingga di 2020 ini harapkan kami agar kita bisa dapat bagian sehingga bisa mempercepat pembangunan di SBT," ucapnya.

    Selain masalah Jalan dan jembatan, pihaknya juga mempresure bantuan perumahan layak huni dan Rusunawa yang rencananya mulai dibangun pada Tahun 2018 serta bantuan perumahan khusus bagi Masyarakat yang membutuhkan sehingga kedepan jika semuanya berjalan sesuai yang direncanakan maka dipastikan Masyarakat bisa menempati perumahan layak huni.

    Disamping itu dikatakan, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan baru difenitif berdiri sendiri di Tahun 2018, sehingga diharapkan dinas tersebut bisa berperan aktif dan bisa membantu menyediakan perumahan bagi Masyarakat yang membutuhkan.

    "Kami juga mempresure soal bantuan perumahan layak huni dan Rusunawa yg rencananya dibangun di SBT mulai 2018 ini dan perlu juga bantuan perumahan khusus bagi masyarakat SBT yang membutuhkan. Kebetulan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan berdiri sendiri di 2018 ini, maka masi banyak yang harus dikerjakan untuk membantu penyediaan perumahan bagi masyrakat kita yang membutuhkan," tutup Kelian.


    Untuk diketahui, para Wakil Rakyat yang hadir pada pertemuan tersebut, diantaranya Arobi Kelian (Ketua tim), Husen Kelillauw, Risman Sibualamo, Bunyamin Chiu, Nurastomo, Beder Asis Alkatiri, Agil Rumakat (Ketua DPRD SBT).

    Dari unsur Pemda hadir juga Irianto Rumodar Selaku Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan. (KT-FS)
    Jangan Lewatkan...

    Baca Juga

    • Blogger Comments
    • Facebook Comments

    0 komentar:

    Post a Comment

    Item Reviewed: Gabungan Komisi DPRD SBT Sambangi Kementrian PUPR Rating: 5 Reviewed By: Kompas Timur
    Scroll to Top