Piru, Kompastimur.com
Carut Marut
serta bobroknya birokrasi pemerintahan dibawah pimpinan Moh Yasin Payapo dan
Timotius Akerina sampai saat ini belum juga dibenahi padahal membenahi
birokrasi adalah program seratus hari kerja untuk Kase Bae SBB.
Payapo harus
benahi struktur birokrasi dari paling bawah yakni dengan melantik pejabat eselon
3 dan 4 yang hingga saat ini belum tertata dengan benar sesuai dengan
nomenklatur yang baru karena sampai saat ini pada beberapa OPD di lingkup Pemkab
SBB belum terisi oleh pejabat Eselon 3 dan 4.
"Ini
Konyol namanya, kalau Bupati tidak benahi birokrasi pemerintahan paling bawah
yang dikendalinya dari struktur birokrasi paling bawah esalon 3 dan 4 gimana
Bupati menilai kinerja kepala OPD yang ada dilingkup Pemkab SBB saat ini,"
ucapnya sumber yang enggan namanya dibeberkan kepada Kompatimur.com Rabu (1/8).
Bupati SBB
seharusnya lebih proaktif dan lebih cepat untuk benahi birokrasi dengan sudah
adanya nomenklatur baru yang ada, maka sudah
seharusnya ada pejabat yang mengepalai Bidang dan Seksi pada intansi terkait,
dan semua bidang dan seksi belum terisi pasca nomenklatur.
" Informasi
secaptnya akan dilantik, namun sampai saat ini belum juga ada pelantikan ealon
3 dan 4 yang definitif. Kalau tidak ada SK penetapan secara definitif esalon 3
dan 4 dari Bupati SBB pada bidang dan seksi sesuai dengan nomenklatur yang
baru, maka agak sulit mengkoordinasikan tugas monitoring evaluasi dan
pengawasan dilapangan maka ini butuh para bidang dan seksi yang mana mereka
adalah esalon 3 dan 4 untuk berada pada pengawasan lapangan atas program-program
pada OPD terkait" Jelasnya
"Bahkan
yang menjadi masalah saat ini soal pendistribusian tugas kepada esalon 3
menjadi sulit karena belum ada penanggung jawab program yang ada, ini
secepatnya menjadi perhatian Bupati SBB untuk segerah dalam waktu dekat untuk
melantik esalon 3 dan 4 pada OPD Lingkup Pemkab SBB,” tambahnya lagi.
Dirinya membeberkan,
yang tidak menjadi perhatian serius Bupati
SBB terhadap bobroknya birokrasi saat ini, masih ada pula esalon 3 dan 4
yang menerima tunjangan walaupun tidak
menjabat bidang dan seksi tertentu padahal semua itu sudah tidak ada lagi dan
semua sudah ada pada nomorklatur baru yang ada, dan ruginya siapa?
Payapo dinilai
cuek padahal benahi birokrasi SBB adalah program 100 hari kerja yang belum
teraliasi dengan nyata.
“kami harpakan
dalam waktu dekat ini bupati dapat melantik pejabat eselon 3 dan 4 agar semua
tanggung jawab pada setiap bidang dan seksi dapat berjalan lancar dan dapat
dimonitoring kinerja masing-masing OPD,” Harapnya. (KT-MFS)
0 komentar:
Post a Comment