Bogor, Kompastimur.com
Presiden Joko
Widodo melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad di
Istana Kepresidenan Bogor, Jumat 29 Juni 2018. Kunjungan PM Mahathir ini
merupakan kunjungan resmi pertama ke negara ASEAN setelah dirinya terpilih sebagai
perdana menteri, Mei lalu.
Dalam pertemuan
tersebut, Presiden Jokowi dan PM Mahathir membahas berbagai hal, baik yang
terkait urusan bilateral kedua negara maupun isu regional dan internasional.
Kedua negara juga memiliki komitmen yang sama mengenai good governance,
pemberantasan korupsi, isu pentingnya konektivitas dan penyelesaian yang
berkaitan dengan perbatasan.
"Satu
persatu akan mulai kita bahas di forum-forum di tingkat menteri. Kita juga
berbicara untuk bekerjasama, bersama-sama di perbatasan sehingga keuntungan
didapat oleh Malaysia maupun Indonesia," ucap Presiden saat pernyataan
pers bersama di Ruang Teratai, Istana Kepresidenan Bogor.
Selain itu,
keduanya juga membahas mengenai perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
Presiden menitipkan warga negara dan tenaga kerja Indonesia yang tinggal dan
bekerja di Malaysia, termasuk pendidikan bagi anak mereka.
Isu lain yang
dibahas adalah kerjasama kedua negara untuk melawan diskriminasi kelapa sawit.
Sebagai dua negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia, kerja sama kedua
negara sangat penting untuk melawan segala bentuk diskriminasi terhadap sawit.
Di tempat
berbeda, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa Indonesia dan
Malaysia akan berjuang bersama melawan diskriminasi terhadap sawit.
"Indonesia
dan Malaysia kalau dilihat dari produksinya lebih dari 80 persen. Sejauh ini
kita bersama dengan Malaysia untuk berjuang bersama untuk masalah sawit. Ini
disampaikan kembali oleh Presiden supaya kita dengan Malaysia bergandeng tangan
untuk melawan diskriminasi terhadap kelapa sawit kita," ujar Menlu.
Sementara itu,
untuk isu internasional, Presiden Jokowi dan PM Mahathir membahas mengenai isu
Laut Cina Selatan. Keduanya bersepakat untuk mengedepankan dialog dengan
menghormati hukum internasional.
"Kita
memiliki komitmen yang sama bahwa penyelesaian lewat dialog yang berbasis pada
hukum-hukum internsional akan kita kedepankan," imbuh Presiden Jokowi. (KT/Gumilar Abdul Latif)
0 komentar:
Post a Comment