Belum Lunasi Sisa Hutang Pemilik Lahan, 7 Buah Unit Rumah Dinas Milik Pemda SBB Diboikot

Piru, Kompastimur.com 

Keluarga Kukupesy melakukan pemboikotan terhadap tujuh buah unit rumah dinas milik Pemda Seram Bagian Barat (SBB) yang berada didepan kantor KPU di jalan Niniari Desa Niniari Kecamatan Seram Barat.

Boikot tujuh unit rumah dinas yang dilakukan oleh keluarga kukupessy dengan alasan sampai saat ini pemda SBB belum melunasi sisa hutang pembayaran pembebasan lahan milik keluarga kami Kukupessy.

Kepada KompasTimur.Com Senin (28/05) Evi Kukupessy Anak dari Michael Kukupessy mengatakan, Keluarga Kukupessy mendapatkan proyek Pagar Tujuh buah rumah dinas milik Pemda Seram Bagian Barat, tapi dengan catatan adanya pembayaran lebih dulu pembebasan lahan kepada pemiliknya yakni keluarga Ririhena, sebelum melakukan pekerjaan proyek pagar itu dan keluarga Kukupesy sudah membayar lunas kepada pihak pemilik lahan keluarga Ririhena sebesar Rp 200,000,000 oleh keluarga kukupessy.

" Pekerjaan pagar yang terakhir didapatkan oleh keluarga kukupessy, tapi dengan catatan bayarkan dulu pembebasan lahan kepada pemilik tanah, ternyata sebelum dikerjakan oleh keluarga kukupessy terlebih dulu uang pembayaran pembebasan lahan telah dibayar dengan uang pribadi  kukupessy sebesar Rp.200 juta dan nanti akan digantikan oleh Pemda SBB kepada keluarga kukupessy," Ungkap Evie.

Ditambahkanya Dengan catatan uang pembayaran pembebasan lahan ini ada, makanya pada tahun 2017 dana tersebut belum dimasukan, akan kembali dimasukan pada dana susulan dan dana tersebut sudah ada dan sudah diketuk pada di DPRD untuk Tahun 2018 ini dan uang tersebut sudah pada aset daerah sebesar 200,000,000.

" Namun pihak aset katakan kepada keluarga kami  ( Kukupessy)  bahwa ada dananya  dan siap dicairkan tetapi melalui Kabag pemerintahan," katanya.

Sementara, menurut Kabag Pemerintah Setda SBB kepada pihak keluarga kukupessy mengatakan bawah harus menunggu deposisi dari sekretariat daerah, namun informasinya dipisisi tersebut sudah diberikan kepada Kabag Pemerintahan, itu sudah jelas kenapa uang itu belum juga dicairkan oleh pihak kabag merintahan ada apa dibalik  ini?

Yang anehnya lagi Kabag Pemerintahan Setda SBB beralibi kembali dengan mengatakan tanah tersebut masuk tanah milik pertanian, ternyata  pada surat penjualan tanah  tidak seperti yang dikatakan kabag pemrintahan tersebut.

“Ini yang membuat pihak keluarga geram dan lakukan boikot untuk menunjukan kepada pemerintah daerah dan kabag pemerintahan dan seharusnya pemerintah daerah melalukan  pendekatan dengan pihak keluarga buka terkesan acuh," katanya.

Pihak keluarga kukupesy mendesak agar pemerintah daerah membayar lunas sisa uang pembayaran pembebesan lahan kepada pihak keluarga kukupessy ( Michael Kukupessy ) sebesar 160,000,000, dengan 40 juta sudah dibayarkan melalui dinas perumahan rakyat.

“Kami berharap dalam minggu ini sudah ada pembayaran dari pihak pemerintah daerah, jika tidak dibayarkan sisa uang tersebut maka kami pihak keluarga akan mengusir  keluar mereka yang menempati tujuh rumah dinas milik Pemda tersebut,” paparnya. (KT-MFS)

Jangan Lewatkan...

Baca Juga

6:30:00 PM