Namrole, Kompastimur.com
Bupati Buru
Selatan Tagop Sudarsono Soulissa berharap masalah inflasi yang di hadapi
pemerintah di setiap kabupaten terlebih Kabupaten Bursel juga harus
menjadi masalah pemerintah provinsi
Maluku di bawah pimpinan Said Assgaff.
Hal ini
disampaikan Tagop saat memberikan arahan dalam kegiatan Focus Groups Discussion Penguatan Strategi Pengendalian Inflasi yang di selenggarakan oleh Bank Indonesia wilayah Maluku
di Hotel Golden Alfre’s, Namrole, Selasa (03/04)
Menurut Tagop,
makin tingginya inflasi itu akan meningkatkan tingginya angka kemiskinan, dan itu
sudah otomatis.
“Rasionalnya
seperti itu, kita di Buru Selatan dulu angka kemiskinannya cukup tinggi, namun di Tahun
2018 ini menurut Badan Pusat Statistik (BPS) turun drastis dari 32,2 % menjadi
16%,” ungkap Tagop.
Tagop katakan,
Kita harus lebih fokus pada isu-isu yang telah disampaikan oleh Bank Indonesia
terlebih pada objek-objek yang berpengaruh pada meningkatnya inflasi di semua
daerah, itu harus menjadi catatan penting terutama pada OPD-OPD persekmakmuran
yaitu pertanian, perdagangan dan perikana.
“OPD-OPD ini
harus melihat sejauh mana permasalahan-permalahan yang harus diselesaikan.
Kalapun ada kendala yang harus kita tindaklanjuti ke pusat harus dilakukan. Ini
juga harus ada interfensi pemerintah provinsi dan pemerintah provinsi harus
mampu mengindikasi berbagai indikator-indikator permasalahan yang ada pada
wilayah masing-masing, sehingga tidak lepas tangan saja kepada
kabupaten-kabupaten,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, konsep pembangunan yang dibangun oleh Pemprov sekarang belum mampu menembus
lini bawa dari kehidupan masyarakat. Terutama untuk menekan laju inflasi yang
menyebabkan tingginnya angka kemiskinan di Maluku.
“Konsep yang
dibangun oleh Pak Gubernur itu semata-mata hanya berpikir sebatas pada tingkat
kewenangananya sebagai gubernur saja, tetapi tidak mampu menembus
dimensi-dimensi kepetingan masyarakat yang paling bawa dalam rangka
menyelesaikan permaslahan melalui koneksi-koneksi antara provinsi dan
kabupaten," ungkap Tagop.
Permasalahan
kemiskinan, penyebab tingginya angka kemisikinan salah satu faktornya adalah
tingginya inflasi tetapi untuk mengakali kemiskinan itu pemerintah Provinsi
harusnya dapat mengidentifikasi indikator-indikator kemiskinan yang harus di
interfensi oleh program-program yang dilakukan oleh pemerintah provinsi secara
bersama-sama dengan pemerintah kabupaten.
“Kalau di lepas
ke pemerintah kabuapaten saya rasa tidak mungkin, karena anggaran juga
terbatas. Kita tau bahwa walaupun keterbatasan anggaran Pemprov dengan APBDnya yang berkisar dua triliunan,
namun masih ada langka-langka kebijakan yang bisa dilakukan melalui
terebosan-terebosan secara bersama-sama,
kalapun itu ada kemauan dari Pemprov,” ujarnya.
Dirinya
mencontohkan Papau dengan diberikan sebuah regulasi kebijakan secara nasional
yaitu OTSUS-nya, masih saja meminta dana
ke pemerintah pusat secara bersama-sama untuk menambah lagi keuangan daerahnya
dengan alasan potensi sumber daya alamnya.
“Kita Maluku
sekalipun sampai saat ini tidak pernah melakukan komunikasi secara bersama-sama
dengan pemerintah provinsi untuk berjuang ke pusat demi mendapatkan dana
tambahan,” tukasnya.
Bupati dua
periode ini menceritakan di masa pemerintahan sebelumnya, setiap semester
dirinya selalu di undang untuk melakukan konsultasi dan komunikasi dengan
DPR-RI, dengan Bank Indonesia dan departemen-departeman yang ada di pusat, tapi
dalam 5 tahun ini dirinya sama sekali belum pernah di undang untuk secara
kolektif berjuang ke pemerintah pusat untuk mendapatkan dana diluar DAU dan DAK.
“Dalam 5 tahun
belakangan ini, saya belum pernah di undang untuk sama-sama berjuang ke
pemerintah pusat untuk mendapatkan dana tambahan, harusnya itu ada dan itu
menjadi harapan kami pemerintah kabupaten agar dapat berjuang secara
bersama-sama ke pemerintah pusat dalam rangka mensejahterakan masyarakat,”
ucapnya. (KT-02)
0 komentar:
Post a Comment