Namrole, Kompastimur.com
Pemerintah
Kabupaten Buru Selatan (Bursel) melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah (BPKAD) menggelar pelatihan akuntansi berbasis akrual bagi pejabat
penatausahaan keuangan (PKK), kepala sub keuangan dan perencanaan dilingkup Pemda
Bursel, Senin (09/04).
Kegiatan
yang berlangsung di auditorium lantai dua kantor Bupati Bursel ini di buka oleh
kepala Badan Kepegawaian Daerah Dan Sumber Daya Manusia (BKDSDM) Kabupaten Bursel
A M Laitupa dengan menghadirkan Narasumber dari
Lembaga Pengembangan Ekonomi dan Manajemen (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisinis
Universitas Indonesia, Zarwin Sabar, SE, ME dan Ahmad
Yusuf Habibie, SE.
Kepala
BKDSDM saat membacakan sambutan Bupati Bursel Tagop S Soulissa mengatakan, saat
ini Pemerintah Indonesia telah
mencanangkan reformasi di bidang akuntansi. Salah satu reformasi yang dilakukan
adalah keharusan penerapan akuntansi berbasis akrual pada setiap instansi
pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Menteri Dalam
Negeri juga telah mendukung penerapan akuntansi berbasis akrual di Pemerintahan
Daerah dengan dikeluarkannya Permendagri Nomor 64 Tahun 2013.
“Akuntansi berbasis akrual adalah suatu
basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat
dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut
tanpa memperhitungkan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan,” ungkap Soulissa.
Dalam akuntansi berbasis akrual, kata Soulissa, waktu pencatatan (Recording) harus sesuai dengan saat terjadinya arus
sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif
karena seluruh arus sumber daya dicatat.
Dirinya menjelaskan, pelaporan berbasis akrual bermanfaat
dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efesiensi,
dan pencapaian tujuan.
“Dengan pelaporan berbasis akrual, pengguna
dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana
pemerintah mendanai kegiatannya sesuai dengan kemampuan pendanaanya sehingga
dapat diukur kapasitas pemerintah yang sebenarnya. Disamping itu, laporan berbasis akrual juga memungkinkan
pemerintah untuk mengidentifikasi kesempatan dan menggunakan dengan baik atas sumber daya tersebut.,” ujarnya.
Keberhasilan perubahan akuntansi
pemerintahan hingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan
dan lebih akuntabel kata
Solulissa harus memerlukan upaya dan kerja sama
dari berbagai pihak.
Namun beberapa tantangan dalam implementasi
akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah
Pertama : Sistem Akuntansi dan IT Based
System dimana Pemerintah Kabupaten Buru Selatan sudah menggunakan Simda Produk
BPKP sebagai sistem akuntansi berbasis akrual. Kedua : Komitmen dari Pimpinan, dukungan dari pimpinan merupakan
kunci keberhasilan dimana para pemangku kepentingan perlu meningkatkan komitmen
dari tingkat pucuk pimpinan sampai level terbawah pemerintahan/ staf. Ketiga : Sumber Daya Manusia Yang Kompeten, ini yang paling penting dan sangat
terasa dampaknya dimana pemerintah daerah perlu serius menyusun Perencanaan SDM di bidang akuntansi
pemerintahan.
Untuk menjawab berbagai tantangan diatas Pemerintah Kabupaten Buru Selatan berkomitmen untuk meningkatan SDM aparatur keuangan
khususnya untuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Kasubag Perencaanaan dan
keuangan juga bendaharawan.
“Kegiatan ini merupakan salah satu
rangkaian kegiatan dalam pencapaian penerapan akuntansi berbasis Akrual di
Kabupaten Bursel, sehingga Pemerintah Kabupaten Buru Selatan
menanti ide-ide kreatif dan inovatif dari para pemangku kepentingan khususnya
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Buru Selatan,” ucapnya.
Dirinya atas nama pemerintah daerah
sangat mengakpresiasi karena
dapat menjalin kerjasama dengan universitas terbaik di indonesia yaitu Universitas Indonesia.
“Sangat bangga dan berbahagia jika banyak
Universitas Berkontribusi terhadap Pembangunan SDM Di Kabupaten
yang kita cintai ini,”
ujarnya.
Untuk diketahui, upaya yang sudah dan akan dilakukan Pemda Bursel dalam meningkatkan mutu SDM Bursel adalah Melaksanakan asistensi
penyusunan laporan keuangan kerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Maluku; Diklat penyusunan laporan keuangan
pemerintah daerah (LKPD) bagi aparatur lingkup BPKAD Buru Selatan; Pelatihan akuntansi berbasis akrual
kerjasama dengan LPEM Universitas Indonesia sementara dilaksanakan
dan; Diklat bendaharawan kerjasama dengan
Badan Diklat Provinsi Maluku yang akan dilaksanakan Bulan Mei 2018. (KT-02)
0 komentar:
Post a Comment